Lima Menit, Ibu Lahirkan Delapan Bayi

Kelahiran Butuh 46 Suster dan 8 Kamar

CALIFORNIA – Seorang ibu melahirkan bayi kembar delapan (octuplets) di Los Angeles California, AS, kemarin (27/1). Delapan bayi itu lahir melalui bedah caesar di Rumah Sakit Kaiser, Permante Bellflower.

Mereka berbobot antara 820 gram hingga 1,47 kg. Semuanya dikatakan sehat walafiat meski di antaranya harus menggunakan alat bantu pernapasan. Ibu yang beruntung itu menjadi ibu kedua di dunia yang melahirkan bayi kembar delapan dengan kondisi hidup.

Meski mendapat anugerah luar biasa, sang ibu keberatan identitasnya diungkapkan ke publik, termasuk mengungkap apakah dia menggunakan obat kesuburan atau tidak. Para dokter di Kaiser Permante Bellflower hanya mengatakan, wanita itu melahirkan enam bayi laki-laki dan dua bayi perempuan. Kepada dokter, ibu bayi berencana memberi air susu ibu kepada semua bayinya.

Dokter Karen Maples, juru bicara tim dokter, menggambarkan, persalinan yang terjadi dalam selang waktu lima menit itu benar-benar mencengangkan.
Tim dokter awalnya memprediksi akan membantu kelahiran tujuh bayi, tapi ternyata lahir bayi kedelapan. ”Mata saya melebar, saat tahu ternyata ada bayi kedelapan,” ungkap Maples yang ikut menangani persalinan. Maples mengatakan, kedelapan bayi itu lahir lebih awal enam pekan, tapi dalam kondisi stabil. ”Mereka menjerit-jerit dan menendang-nendang penuh tenaga,” ujarnya.

Sebanyak 46 staf rumah sakit dan delapan ruang perawatan digunakan untuk menyelamatkan bayi-bayi tersebut. Begitu seorang bayi lahir, staf rumah sakit langsung melarikannya ke ruang lain dan menunggu kelahiran bayi selanjutnya. Para dokter mengatakan, bayi-bayi itu akan tetap di rumah sakit sedikitnya selama dua bulan. Sedangkan sang ibu, bisa pulang dalam sepekan ke depan.

Bayi kembar delapan pertama lahir di Houston pada 1998, tapi seorang bayi meninggal dunia sepekan kemudian. Ketujuh bayi itu merayakan ulang tahun ke-10 pada Desember 2008. Mereka terdiri atas lima anak perempuan (Ebuka, Gorom, Chidi, Chima, dan Echerem) serta dua laki-laki (Ikem dan JIoke). Orang tua mereka keturunan Nigeria, Nkem Chukwu dan Iyke Louis Udobi. Keduanya gembira karena ketujuh anak kembarnya tumbuh sehat. (AP/BBC/kim/jppn)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Gerhana Matahari

Gerhana Matahari

Proses perjalanan gerhana matahari cincin sangat menakjubkan.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Gerhana Mata Hari Cincin

Gerhana Matahari Cincin

Klik disini untuk melanjutkan »»

Gong Xi Fa Chai, Wan Se Ru Yi, Qian Tu Guang Ming

Imlek, Momen Introfeksi Diri

HARI raya Imlek yang jatuh pada Senin 26 Januari 2009 ini menjadi suatu tradisi bagi warga etnis Tionghoa yang berkeyakinan Buddhis maupun non Buddhis, termasuk penganut Khong Hucu.

Pertukaran tahun ini merupakan fenomena alam yang sangat dihormati oleh warga Tionghoa secara turun termurun. Bahkan dalam sejarahnya, Imlek sudah berlangsung 5000 tahun lebih. Namun dicatat sejak kelahiran Nabi Khong Hucu (551 SM), makanya perhitungan menjadi tahun 2560 (tahun masehi 2009) ini.


Secara spiritual, imlek selalu di jadikan momen untuk berintrospeksi dan refleksi diri, meningkatkan pembinaan batin, setiap saat mencemerlangkan nurani. Secara material berbentuk budaya yang harus dijalankan dan lestarikan dari tahun ke tahun, sebagai anak berbakti dan kepatuhan kepada orang tua.

Dalam perkembangan budaya Tionghoa baik Imlek, Qing Ming, Tiong Qiu maupun lainnya selalu melukiskan aspek ketaatan, kejujuran, keharmonisan dan kepatuhan. Imlek dari tahun ketahun tentu mengalami perubahan dalam diri seseorang, karena setiap tahun sesuai dinamika kehidupan harus berubah menjadi lebih baik dan lebih sukses.

Sistem Penanggalan Tionghoa
Penanggalan dalam Tionghoa sangat unik, dulunya berdasarkan matahari (yanglek), kemudian berganti lagi menjadi Imlek (perputaran bulan), dan ini pun beberapa kali perubahan, sejak Dinasti Xia pertama 2295 SM, kemudian Dinasti Siang, Chou dan Chin pada 221 – 205 M.

Pertukaran tahun yang sampai sekarang dipakai Imlek lebih tepat, karena dimulai pada masa selesai musim dingin (dong thian), kalau dimulai pada pertengahan musim dingin, maka orang tidak mungkin keluar rumah, maka Nabi Khong Hucu sangat berjasa memberikan saran dan pendapat agar Imlek ditetapkan memasuki musim semi, dan dulunya Imlek disebut juga Nong Li, artinya tahun pertahuan, dimana orang memasuki musim bercocok tanam.

Penghayatan Perayaan Imlek,
Dari tahun ketahun semakin menunjukan perkembangan yang bukan hanya sekedar ceremonial saja, orang semakin ingin menghayati dan menganggap Imlek sebagai pertukaran tahun yang harus baru semua, baru secara fisik dan secara batin.

Misalnya bilamana seseorang menjelang Imlek tidak membersihkan rumah atau perilakunya tidak berubah, maka orang itu akan statis selamanya. Orang mempunyai sifat ingin maju dan berkembang, inilah momen yang tepat untuk merubah diri.

Lagi pula dalam pendidikan agama, selalu ditekankan pada pemahaman sebuah kebudayaan secara spiritual dari pada materialnya kepada mahasiswa. Belakangan ini terlihat umat Buddhis sudah memahami dan dalam talkshow imlek kepada warga Tionghoa ternyata banyak yang ingin mengetahui lebih jauh dan bukan ikut-ikutan.

Populasi Warga Tionghoa,
Populasi warga etnis Tionghoa di Riau saat ini masih rancu. Sebab, selain jarang didata, juga telah banyak warga etnis Tionghoa yang meleburkan diri ke masyarakat tempatan. Selain ada yang menjalin kekerabatan rumahtangga dengan warga pribumi, juga banyak warga Tionghoa yang tidak lagi memakai nama-mana Tionghoa dan lebih mekaia nama Indonesia.

Namun yang pasti, mereka tersebar hampir di seluruh wilayah, tidak hanya di Provinsi Riau, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Di Riau sendiri warga etnis Tionghoa ini, selain bermukim di Pekanbaru, juga banyak di Bengkalis termasuk Rupat Titi Akar, Selatpanjang dan sekitarnya, Bagan (Rokan Hilir) dan Dumai adalah daerah terbanyak. Juga di Rengat, Tembilahan dan sebagainya.

Sama seperti halnya suku bangsa lainnya di Nusantara, etnis Tionghoa ikut serta sama-sama membangun bangsa. Cuma warga Tionghoa lebih banyak pebisnis dari pada pegawai negeri, kehidupan berdagang adalah dominan. Kalau sektor perdagangan, bagi mereka merupakan nafkah utama, karena untuk bergelut disektor lain masih terbatas oleh berbagai hal.

Sektor pendidikan, mulai berangsur keberadaannya dengan dibukanya kelas-kelas kursus dan sekolah-sekolah oleh warga Tionghoa, cuma di bidang politik terkesan masih terkesan kurang berani. Biasanya orang Tionghoa yang terjun di suatu bidang diharapkan keberhasilan, bukan coba-coba. Sedang di bidang pemerintahan masih menunggu kebijakan pemerintah apakah membuka pintu kemudahan untuk warga kita, karena kalau bersaing untuk mencalonkan diri jadi PNS di pemerintahan, tentu diharapkan benar-benar berhasil.

Soal pelaksana pembangunan Riau ini yang terpenting, apakah benar-benar mempunyai komitmen memajukan Riau, bukan hanya sekedar slogan atau manis dimulut saja,. Pelaksana utama pembangunan adalah pemerintah, apakah sudah mencerminkan pemerintah yang solid antara tingkat pimpinan dan bawahan pemerintahan.

Ibarat sebuah kapal yang nakhoda di depan dengan seriusnya membawa kapal, tapi anak buah kapal masih kurang serius memegang tali atau mengecek mesinnya, tentu kapal akan terombang ambing di lautan, maksudnya semua harus bersatulah baik pemerintah, suku bangsa dan warga bangsa.


Soal perubahan tahun, tentu harus pula mengikuti perubahan alam yang semakin dinamis melangkah ke depan dengan penuh optimisme, suatu ramalan bukanlah nasib yang sudah ditentukan, melainkan kitalah yang merubahnya menjadi lebih baik.

Tangan manusia ditakdirkan dua, yang satu sudah ditakdirkan, namun satu lagi untuk merubah. Kita mau ikut yang ditakdirkan atau merubah tergantung pemain sandiwara di dunia ini. Kita haruslah berbuat yang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi harus mendahulukan kebersamaan, dalam berbuat dengan sehati sekebajikan ikut membangun bangsa.

Kita adalah anak bangsa yang sama, marilah hidup yang selaras, rukun dan damai. Janganlah bersikap diskriminasi terhadap siapapun, alam sangat ramah pada manusia, dan semua yang alam berikan untuk kehidupan manusia tiada habis-habisnya, namun sikap alam tetap sang pemberi tanpa pamrih.

Marilah saudara-saudara saya di manapun, kita merayakan Imlek ini dengan kebahagiaan, dan janganlah lupa bahwa kita bahagia, masih banyak yang menderita, dikala kita kaya dengan harta, ternyata banyak yang melarat tak punya apa-apa, ketika kita tertawa ria ternyata banyak yang menangis, ketika kita memakai sepatu baru dengan indahnya ternyata banyak yang tidak punya kaki, inilah kehidupan yang harus kita hayati dan amalkan bersama. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan semua makhluk ikut berbahagia.

Gong Xi Fa Chai, Wan Se Ru Yi, Qian Tu Guang Ming, Semoga sehat dan sukses selalu.***

Tulisan ini merupakan hasil wawancara dengan Sonika, salah seorang tokoh etnis Tionghoa di pekanbaru, Riau yang juga seorang dosen agama Budhis di Universitas Riau.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Caleg Satu Partai pun Saling Jegal

Ketika Sistim Suara Terbanyak Diberlakukan

SIKAP individualisme ternyata meramah juga ke ranah politik, bahkan juga menimbulkan persaingan tidak sehat dan saling jegal antar sesama calon anggota legislatif pasca diberlakukannya sistem suara terbanyak.

Pemilihan anggota legislatif (anggota dewan) tahun 2009 ini merupakan suatu sejarah penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sebab, dalam pemilihan kali ini menggunakan pola suara terbanyak. Tidak seperti berpuluh-puluh tahun silam yang memberlakukan sistem nomor urut dan konstituen atau rakyat pemilih hanya memilih lambang partai. Sedangkan yang akan duduk di lembaga legislatif ditentukan oleh partai berdasarkan posisi nomor urut pencalonan.

Disadari atau tidak, ternyata keputusan Mahkamah Agung ini ajuga membawa perubahan pada sikap dan prilaku elit partai dan para calon anggota partai. Salah satu yang kentara adalah menonjolnya sikap individualisme di kalangan para caleg.

Ini terlihat nyata dari cara mereka merebut simpati calon pemilih di daerah pemilihan masing-masing. Kalau selama berpuluh-puluh tahun silam, cara sosialisasi dan merebut simpati warga dilakukan secara bersama-sama dengan lebih menonjolkan lembaga partai masing-masing. Mereka turun serentak ke masyarakat, mengadakan acara, memberi bantuan dan sebagainya. Itu dilakukan secara bersama sehingga terlihat kekompakan antara pengurus partai, calon anggota legislatif dengan para pengurus tingkat lebih rendah, seperti dari pengurus kelurahan, kecamatan serta kader lainnya.

Dari segi perolehan suara dan kesempatan duduk di lembaga legislatif, lebih menguntungkan bagi calon dengan nomor atas, karena suara yang terkumpul akan dibagi berdasarkan nomor urut calon. Bagi yang memiliki nomor sepatu, jelas akan kecil peluang duduk di dewan, meski pun mereka memiliki suara terbanyak di banding caleg papan atas.

Namun, sejak diberlakukannya sistem suara terbanyak, suasan pun berubah. Kekompakan elit partai dengan para caleg pun mulai memudar. Para berjuang sendiri-sendiri untuk meraih perolehan suara terbanyak.

Tidak heran, meski jadwal kampanye belum diberlakukan, namun kampanye terselubung dengan dalih sosialisasi ke masyarakat telah berlangsung. Berbagai baleho, poster, spanduk, mulai dari ukuran kecil hingga besar bertebaran di pelosok negeri.

Semua alat kampanye itu terpasang, ada yang menempel di dinding-dinding toko dan ruko, di tiang-tiang listrik, terpajang di pinggir jalan, bahkan di kaca mobil, baik pribadi atau pun mobil umum.

Berbagai cara mereka lakukan secara perorangan. Kalau pun ada yang melakukan secara bersama, biasanya para caleg lebih memilih dengan caleg di tingkatan yang berbeda, ketimbang caleg se daerah pemilihan, meski mereka satu partai. Misalnya caleg kabupaten kota akan bekerja sama dengan caleg provinsi dan DPRD RI.

Satu hal yang cukup menarik untuk disimak, ternyata berdasarkan kenyataan di lapangan, tidak sedikit para caleg itu yang mengeluh karena terjadinya persaingan tidak sehat antar sesama partai satu daerah pemilihan. Saling timpal, saling robek, dan saling jegal pun terjadi. Kalau itu dilakukan caleg dari partai lain munkin lain cerita, namun ini dilakukan rekan satu partai.

Misalnya seorang caleg dari partai A yang atelah memasang spanduk dan gambar merasa terusik akibat ulah caleg lain dari partai A yang merobek dan menimpal gambar baru di atas gambar rekan se partainya di tempat yang sama. Kondisi ini terjadi di beberapa wilayah pemilihan di Riau.

Padahal, sebenarnya bisa disiasati dengan berbagai cara, seperti melakukan pemetakan dan bagi wilayah, atau menempelkan di tempat yang sama secara berdampingan. Di sinilah dituntut kedewasaan dari para calon anggota legislatif sebelum duduk di bangku dewan untuk berlaku jujur, sportiv, berani berbuat berani bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan bersama ketimbang pribadi.

Semoga saja kita para konstituen di mana saja berada bisa memetik pelajaran dari gambaran demokrasi yang dijalankan para caleg. Semoga para caleg benar-benar mampu menyuarakan aspirasi rakyat. ***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Dinginnya Dunia Salju

Kami cukup beruntung bisa dibawa papa menikmati suasan dunia salju. Wau.. dingin kali, lebih dingin pula dibanding suasana diBukittinggi atau Padangpanjang. Ya mungkin begini pula yang dialami sahabat kita di negara yang memiliki empat musim ya,...

Klik disini untuk melanjutkan »»

Suasana Ngalau Indah

Ini bukan pemandangan relif di dekat rumah atau pun buatan manusia. Tapi ini suasana di dalam Goa Ngalau Indah di Payakumbuh, Sumbar. Selain gelap sehingga kami terpaksa membawa senter, ternyata di dalam goa ini juga ada kehidupan. Ya setidaknya kelelawar yang seleweran dan mengeluarkan suara yang seram. Cocoklah sebagai tempat wisata atau jalan-jalan di waktu libur.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Rumah Adat Minang

Rumah Adat ini, meski sudah lama dan lapuk, ternyata masih dipertahankan sebagai bukti sejarah. Lumbung padinya juga sudah reot. Tapi yang pasti rumah ini tidak lagi ditempati kata Oma dan Ante Ria.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Gunung Merapi

Waduh, dingin kali di sini, ya di kawasan Panorama, Bukittinggi. Dari sini selain bisa melihat pemandangan yang indah ke Gunung Merapi dan Singgalang, Ngarai, juga ada taman marga satwa, benteng belanda dan lubang jepang. Yang pasti meski telah pukul 14.00 wib tetap saja dingin. Yamengin saja kebetulan angin lagi berhembus.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Lubang Jepang

Ternyata capek juga masuk ke lubang Jepang yang ada di Bukittinggi. Selain harus turun dan naik tangga yang cukup banyak, lubangnya juga berliku-liku. Wau hebat juga lubang jepang tu ya pa. Tapi ngeri juga, kata Putri, Husnah dan Habibie.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Makin Berisi Makin Merunduk

ILMU PADI
Ternyata betul, padi itu makin berisi makin merunduk. Seperti yang diajarkan guru kami di sekolah, kata Putri Yuliaswir anakku yang sulung dari tiga bersaudara ketika kami meninjau hamparan sawah dan melihat padi yang sudah menguning, beberapa waktu lalu

''Kata bu guru di sekolah, jadi orang itu haruslah seperti padi, yang makin banyak ilmunya makin santun, makin merendah dan tidak menyombongkan diri, seperti padi inilah. Betulkan pa,'' katanya lagi sambil memperhatikan setangkai padi.

Ya, ia lah. Satu hal lagi yang bisa dipetik dari padi ini adalah, meski setangkai padi memiliki banyak banyak buah. Namun tidak semua nya yang berisi, tentu ada pula yang hampa.

Namun semua itu tetap memiliki kegunaan. Yang masak menjadi padi, padi digiling jai beras beras dimasak jadi nasi penambah karbohidrat di tubuh manusia. Sedangkan padi yang hampa juga ada gunanya. Ia akan jatuh ke bumi dan itu akan jadi pupuk bagi tanaman lainnya. Artinya, semua orang itu memiliki fungsi masing-masing sesuai takarannya.

Makanya jadi orang itu nak, jangan menyombongkan diri. Usahakan kalau ada yang kecil ya,.. dikasihi, sesama besar dijadikan teman dan yang besar dihormati. Semoga jadi amal ibdah kelak nanti. Ya, kan... tentu ia lah..

Selain itu, padi yang tumbuh di sawah itu kalau dipandang akan terlihat seperti bertingkat-tingkat. karena sawah itu pun berpematang ada batasan-batasnnya, tidak rata melulu. Ini mengajarkan kita agar saling hormat menghormati tidak memandang rasa semua orang. Ya itu tadi yang tinggi atau tua atau yang dituakan agar dihormati, sesama besar dijadikan teman dan yang kecil disayangi. ***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Di Pekanbaru , Hak Mendapat KTP Dipersulit

Rakyat Menjerit, Dewan dan Caleg Kenapa Bungkam

SEJAK beberapa pekan silam sejumlah media massa lokal selalu mengangkat berbagai isu perkotaan yang merupakan bahagian kebijakan Wali Kota yang dianggap tidak popular dan tidak berpihak pada masyarakat banyak.

Di antaranya memperpanjang dan mempersulit birokrasi pembuatan dan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan dalih tertib administrasi kependudukan. Merubah rute lalu lintas dengan dalih menertibkan lalu-lintas dan masih banyak yang lainnya.

Di bidang pembuatan KTP misalnya. Saat ini ribuan warga kota yang berasal dari 12 kecamatan di Pekanbaru menjerit sulitnya mendapatkan dan memperpanjang kartu tanda penduduk, sebagai akibat kebijakan Wali Kota Pekanbaru H Herman Abdullah MM yang dijalankan oleh Dinas Pendaftaran Kependudukan dan catatan sipil Distarduk yang saat ini dipegang oleh H M Noer MBS.

Saat ini jangankan untuk membuat KTP, memperpanjang KTP pun harus memiliki Akte kelahiran. Ini jelas mempersulit warga. Artinya, bagi para pemohon KTP baru yang berusia 16 atau 17 tahun mungkin bisa diberlakukan, namun bagi yang berusia di atas 40 tahun mungkin dianggap yang mengada-ada.

Ya, mungkin bagi para pegawai negeri (PNS) hal itu perlu, karena bisa jadi akan terkait dengan urusan kepegawaian, seperti untuk masa pensinn dan sebagainya, namun tidak bagi masyarakat awam, pedagang, supir, buruh kasar, tukan batu yang juga memiliki hak memperoleh KTP. Bagi mereka tidak ada perlunya memiliki akte kelahiran. Yang terpenting ada dokumen kependudukan, KTP, KK dan sebagainya, terlebih lagi mengurus akte kelahiran memakan waktu dan biaya besar. Sementara kegunaannya bagi mereka tidak terlalu penting.

Saat dipegang Dorman Johan, tertib administrasi kependudukan tetap jadi prioritas. Bahkan proses pelayanan public berjalan lancer. Karena kewenangan diserahkan ke masing-masing kecamatan, karena yang lebih mengetahui tentang warga adalah pihak kecamatan, kelurahan dan RW serta RT.

Dengan dalih tertib administarsi itulah semua proses pembuatan KTP, KK, akte kelahiran, diambil alih oleh Dinas Kependudukan. Jika hal itu mempermudah dan mempelancar proses pelayanan public syukur-syukur. Yang terjadi malah KTP, KK ataupun dokumen kependudukan warga kota Pekanbaru menumpuk dan tidak ditandatangani. Bahkan tidak sedikit yang dikembalikan ke kecamatan, sehingga proses pembuatan KTP dan KK yang menurut undang-undang harus selesai maksimal 14 hari sejak permohonan warga, bias mencapai berminggu-minggu. Ini jelas tidak sesuai lagi dengan yang dimanatkan UU no 23 tentang Adiminstrasi Kependudukan.

Kebijakan pengambilaihan ini ternyata juga membawa dampak terhadap hak-hak warga Negara untuk memilih identitas kependudukan sesuai UU RI No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Akibatnya, selain memakan waktu yang cukup panjangn dan biaya besar, kebijakan ini juga tidak sesuai dengan motto Pemko Pekanbaru yang memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan tidak mempersulit urusan rakyat.

Padahal system yang dilaksanakan selama ini sudah cukup bagus, tanpa mengurangi persyaratan dan memperpanjang birokrasi pelayanan public, KTP dan KK cukup ditandatangani camat selaku Kepala Kecamatan. Berbeda dengan pola pembuatan KTP secara manual, pembuatan KTP dengan pola Sistem informasi administarsi kependudukan (SIAK) atau dikenal dengan KTP nasional tertutup kemungkinan pembuatan KTP ganda.

Hal ini sudah terbukti dengan kesulitan mengakses KTP online di masing-masing kecamatan. Karena akan terbaca semua data kependudukan di seluruh Indonesia yang memakai system serupa. Tidak seperti KTP manual yang memakai kartu warna kuning dan KK warna kuning yang hanya didata dan dicatat secara manual di buku.

Dari segi kecepatan pelayanan public akan terlihat bahwa proses di kecamatan akan lebih cepat dan mudah dibanding dengan pola terpusat di satu tempat. Karena akan terjadi penumpukan dokumen.

Logikanya, jika setiap hari ada sekitar 100 permohonan KTP dan KK, dan itu bisa diselesaikan dalam tempo satu hari oleh camat. Namun kalau dilakukan dan ditandatangani oleh M Noer selaku kepala Dinas Kependukan, satu hari M Noer harus menandatangani dan memeriksa berkas sebanyak 1.200 permohonan KTP KK. Belum lagi Akte kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya sebagainya.

Ini jelas sangat mustahil dilakukan dalam satu hari, kecuali M Noer adalah seorang robot atau tidak memiliki keperluan lain, baik dalam hal keperluan rumah tangga, istirahat, rekreasi dan sebagainya.

Bila jumlah data rata-rata pemohon satu hari mencapai 100 atau 1.200 pemohon untuk 12 kecamatan, maka selama sebulan M Noer harus menandatangani 36.000 berkas. Itu pun kalau rangkap satu. Jika berkas itu rangkap banyak, jelas tidak akan terselesaikan, bisa-bisa jadi masalah baru dan berkas data kependudukan warga akan jadi tumpukan kertas yang tidak terselesaikan.

Artinya, sebelum membuat kebijakan seharusnya aparat terlebih dahulu melakukan studi kelayakan, untung ruginya, baik buruknya dan jangan hanya berorientasi pada pemasukan kas daerah dari pajak dan retribusi belaka. Jika ini yang terjadi, tidak ada artinya penghargaan yang diterima wali kota selama ini tentang system pelayanan publik yang baik. Dan penghargaan itu akan menjadi sebuah pembohongan publik.

Lantas apa solusinya?
Tinggal nawaitu dan rasa kepercayaan dengan menyerahkan sebagian kewenangan Pemko ke kecamatan. Artinya, meski dalam pembuatan KTP tetap memakai nama Kepala Dinas Kepenudukan dan Catatan Sipil, tapi roses tetap cukup di tingkat kecamatan. Ya, .. seperti yang dilakukan di Indragiri Hilir lah. Dalam KTP tetap ada tanda tangan Kepala dinas dan Stempel basah, tapi proses cukup di lakukan di kecamatan dan laporan mobilitas penduduk harus ada setiap hari.

Terakhir yang perlu jadi renungan bersama, Setiap kerja yang bisa dipercepat kenapa harus diperlambat, bisa diselesaikan secara mudah kenapa harus dipersulit. Namun tentunya tetap memperhatikan persyaratan-persyaratan yang lengkap.***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Bupati Kampar Perjuangkan Daerah Terisolir

Datangi Menhut, Buka Jalan Tembus di Hutan Lindung



MENTERI Kehutanan MS Kaban merespon positif aspirasi masyarakat melalui Pemkab Kampar tentang harapan untuk memperoleh izin membuka akses jalan untuk daerah terisolir di Kamparkiri Hulu dan XIII Kotokampar yang melalui hutan kawasan Marga satwa.

Kabag Humas Pemkab Kampar Nasruni SIP kepada Riau Pos mengatakan bahwa respon positif tersebut terungkap ketika Bupati Kampar Drs H Burhanuddin Husin MM melakukan ekspos di ruang kerja Menhut di Gedung Manggala Wana Bhakti Dephut RI di Jakarta, Rabu (21/1). Turut hadir bersama Bupati menghadap Menhut yaitu Kadis Kehutanan Kabupaten Kampar Ir Mawardes dan Kadis Bina Marga H Azmi ST MT, Camat Kampar Kiri Hulu Drs H Muslim, staf Dishut kampar Ir H Bustan serta staf Bina Marga Kabupaten Kampar

Dalam kesempatan tersebut menteri sangat memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan XIII koto Kampar, akibat status hutan lindung ini, telah menyebabkan tingkat kemiskinan masyarkat di dua Kecamatan tersebut cukup tinggi.

Untuk itu, Menhut mengintruksikan kepada Dirjen BPKH Dephut RI Ir Sutrisno MM agar segera mengirimkan tim untuk mengecek langsung ke lapangan. Mehut sangat berkeinginan juga dapat berkunjung ke daerah tersebut paling lambat akhir bulan Januari ini. ‘’Kita berupaya mencari celah yang memungkinkan untuk mewujudkan apa yang diperjuangkan Bupati kampar agar kawasan tersebut dapat terbuka dan dibangun sarana jalan, asalkan masyarakat dan Camat mempunyai komitmen yang jelas bahwa kawasan tersebut tidak akan terganggu akibat dibangunnya jalan masyarakat ini,’’ungkap Menhut dengan tegas.

Sebelumnya, Bupati Kampar Drs H Burhanuddin Husin dalam pengantarnya kepada Menhut menyampaikan harapan dan keinginan masyarakat dan Pemkab Kampar agar Pemerintah Pusat dapat segera memberi izin pembukaan akses jalan di kawasan Hutan Marga satwa.

Bupati menyampaikan kepada Mehut betapa kondisi sulit yang dihadapi masyarakat di Kecamatan kampar Kiri Hulu dan Kec.XIII koto Kampar, akibat status lahan ini, dan berharap Menteri dapat secara langsung berkunjung ke kawasan tersebut.

Sementara itu Camat Kampar Kiri Hulu Drs H Muslim menyatakan kepada Menhut bahwa pihaknya bersama masyarakat mempunyai komitmen yang kuat menjaga kelestarian hutan di daerahnya, bahkan siap membuat pernyataan secara tertulis kepada Menteri asal pemerintah pusat dapat memberi izin kepada Pemkab kampar untuk membangunan sarana jalan dikawasan ini.(why)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Pejabat Riau Tuntut Pembangunan Infrastruktur

GUBERNUR Riau (Gubri) HM Rusli Zainal SE MP didampingi Wagubri Drs HR Mambang Mit, Ketua DPRD Riau Johar Firdaus dan Kepala Bappeda Riau Drs Emrizal Pakis MM, diterima Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (21/1). Gubri Rusli dan rombongan mengusulkan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di Riau kepada Wapres JK.

“Pembangunan infrastruktur di Riau, apakah jalan, jembatan, pelabuhan, litrik, air bersih dan lainnya menjadi sesuatu yang sudah sangat mendesak di Riau. Kita harus upayakan semaksimal mungkin,” ucap Gubri Rusli seperti dilaporkan wartawan Riau Pos Erisman Yahya di Jakarta.

Saat menerima Gubri dan rombongan, Wapres JK didampingi Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Menkeu Sri Mulyani, Menakertrans Erman Suparno dan Dirjen Perimbangan Keuangan Depkeu Mardiasmo.

Rusli menegaskan, bila pembangunan infrastruktur di Riau tidak digesa, maka Riau akan sulit mengejar ketertinggalannya dalam berbagai bidang pembangunan. “Bayangkan, saat ini begitu luasnya sawit di Riau. Dari seluruh kebun kelapa sawit yang ada di Indonesia, sekitar 30 persennya ada di Riau. Tanpa infrastruktur yang memadai, ini tidak akan membawa manfaat yang berarti bagi masyarakat. Itu baru sawit, belum yang lain. Makanya, pembangunan infrastruktur ini menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tegas Gubri.

Makanya, sambung Gubri lagi, pihaknya sudah mengusulkan sejumlah proyek sektoral kepada Wapres JK. Diharapkan, proyek-proyek tersebut bisa dianggarkan dalam APBN 2009 ini. “Kita sangat berharap dukungan dari pemerintah pusat. Riau ke depan harus menjadi ikon sekaligus billboard bagi bangsa ini, karena Riau itu berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dulu maju dari Indonesia,” ulas Ketua DPD Golkar Riau ini.

Rusli juga meyakini bahwa hanya dengan pembangunan infrastruktur isolasi bisa dibuka dengan demikian, angka kemiskinan juga bisa ditekan. “Kita targetkan, minimal dalam satu tahun itu kita bisa menekan angka kemiskinan 1 persen di Riau itu. Jadi, kalau penduduk Riau itu sekitar 5 juta orang, maka sekitar 50 ribu orang per tahun harus keluar dari lingkaran kemiskinan,” tekadnya.

Ditanya wartawan, soal minimnya DIPA Tahun 2009 yang diterima Riau, yakni hanya Rp6,5 triliun, Gubri Rusli mengatakan bahwa ini menjadi salah satu agenda perjuangannya. “Itulah sebabnya, kita meminta dan mendesak pemerintah pusat agar menambah DIPA Riau. Kita harapkan nanti ada revisi dan ada tambahan dana untuk Riau,” ucapnya.

Di sisi lain, Gubri Rusli juga mengaku mendesak pemerintah pusat agar tidak lagi menjadikan dana bagi hasil (DBH) sebagai pengurang bagi penerimaan dana alokasi umum (DAU) Riau. Sebab seperti diketahui, sesuai dengan UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, DBH menjadi salah satu berkurangnya DAU Riau. “Jadi, kita meminta agar pemerintan merubah formula yang selama ini diterapkan. Akibat formula itu, tahun ini Riau hanya menerima DAU sebesar Rp2,2 triliun. Ini sangat kecil dan sangat tidak memadai,” kata Gubri yang dikuatkan Emrizal Pakis.

Ditanya tentang tanggapan Wapres, Gubri mengatakan sangat positif. “Beliau sangat mendukung apa yang kita sampaikan. Beliau juga sangat menginginkan agar daerah-daerah itu berkembang, karena dengan begitu Indonesia ini akan maju,” pungkas Gubri.***

Klik disini untuk melanjutkan »»

12 Tokoh Melayu Terima Penghargaan

SEBANYAK 12 orang tokoh Melayu di Nusantara yang gigih memperjuangkan dan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan Melayu--agar tak Melayu hilang di Bumi mendapat penghargaan dari Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu yang membawahi portal MelayuOnline.com. Penyerahan penghargaan itu akan dilangsungkan Selasa (20/1/2009) malam di Gedung Societet Military Taman Budaya Yogyakarta Jalan Sriwedari No 1 Yogyakarta.

Penghargaan tersebut patut diapresiasi secara luas, oleh rakyat se-antero negeri ini. Setidaknya merupakan amal ibadah bagi para pejuang-pejuang Melayu, baik yang terdahulu maupun sekarang dan ke depan. Sebab Melayu memiliki sejarah panjang dan kebudayaan besar, tidak hanya pada sekarang saja, tapi jauh sebelumnya--beribu-ribu tahun lalu.

Selamat bagi para tokoh Melayu yang salah satunya adalah H Rida K Liamsi, yang juga seniman, budayawan, tokoh pers. Salam hormat juga tertuju pada para tokoh Melayu lainnya, semoga akan bermunculan tokoh-tokoh Melayu muda di kemudian hari.

Ucapan Selamat tertuju kepada:
1. Tennas Efendi sebagai tokoh Melayu yang menggali dan mengem
bangkan kearifan lokal Melayu.
2. H Sulaiman sebagai penggagas pendirian dan pewakaf tanah
museum Melayu
3. Dra Hj Septina Primawati Rusli sebagai penggiat dokumentasi
dan publikasi budaya Melayu
4. Prof Dr Ding Choo Ming sebagai peneliti dan penggagas digita
lisasi sejuta pantun Melayu
5. Dra Hj Suryatati Amanan sebagai pembuat kebijakan pemerintah
yang berorientasi pada pengembangan budaya Melayu
6. Tengku Lukman Sinar sebagai Sejarawan yang konsisten mengkaji
sejarah kebudayaan Melayu
7. H Abang Bimien Thaha sebagai tokoh Melayu penggerak semangat
multikuturalisme di Kalimantan Barat
8. Aida Ismed sebagai pendorong kehidupan berkesenian Melayu di
Kepulauan Riau
9. Dr Ubenzia sebagai pelestari tradisi lisan Melayu
10.Rida K Liamsi sebagai sastrawan Melayu dan penggagas ekonomi
kerakyatan Melayu
11.Sutardji Calzoum Bachri sebagai pembaharu kesusastraan Melayu
12.Drs Suryadi MA sebagai peneliti teks Melayu kuno

13. Kompas sebagai mass media yang peduli pada warisan budaya
Melayu
14. Metro Tv sebagai mass media yang aktif mempublikasikan wari
san budaya Melayu

Klik disini untuk melanjutkan »»

Sekolah di Riau Perlu Pembenahan

Tanggapan Statemen Wardiman Djojonegoro

SARAN mantan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof DR Ing H Wardiman Djojonegoro agar Pemprov Riau, dalam hal ini Dinas Pendidikan, menerapkan standar yang berlaku di Singapura dan Malaysia pada pelaksanaan ujian nasional (UN), sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Riau ada baiknya.

Namun tidak harus serta merta ide tersebut langsung dilaksanakan, meski pun yang menyampaikan sekaliber Wardiman—seorang tokoh pendidikan yang juga mantan menteri pendidikan. Jika hal itu dilaksanakan, bisa-bisa para pelajar Riau menjadi korban ide mantan menteri, karena tidak sesuainya standar yang mereka jalani selama ini.

Sebab, berdasarkan teori dan praktik, kualitas pendidikan di tanah air sangat dipengaruhi banyak faktor. Baik internal maupun eksternal. Baik sarana dan pra sarana maupun kurikulum yang diberlakukan, tenaga pendidik, lingkungan dan sebagainya.

Di bidang infrastruktur misalnya, Riau sampai saat ini masih harus berpikir panjang dalam pemenuhan infrastruktur pendidikan. Kualitas pendidikan tidak bisa hanya bisa berdasarkan kualitas satu dua sekolah vaporit saja, tapi harus berlaku menyeluruh. Artinya selagi infrastruktur sekolah belum terpenuhi, baik yang ada di perkotaan terlebih lagi di pedesaan di Riau, bisa dipastikan kualitas pendidikan masih belum memuaskan.

Sebab, berdasarkan realitas di lapangan, tidak sedikit bangunan sekolah di kota-kota di Riau yang sudah reot, terlebih lagi di pedesaan. Kondisi ini diperparah lagi banyaknya sekolah yang belum memiliki fasilitas lengkap, seperti laboratorium, listrik, media pendidikan, buku paket dan sebagainya, sehingga sulit untuk melakukan pengembangan-pengembangan metoda pembelajaran.

Diperkirakan, Wardiman Djojonegoro mungkin berdasarkan asumsi bahwa Riau berpeluang meningkatkan mutu pendidikan karena negeri ini merupakan negeri kaya, di bawah minyak di atas minyak. Padahal kekayaan yang melimpah ruah itu lebih banyak dinikmati pihak luar dengan cara menyumbangkan ke negara. Sementara dana yang dikembalikan pusat ke negeri Lancangkuning ini sangat minim dari perkiraan semula. Ini terbukti dengan kecilnya DIPA Riau 2009 provinsi tetangga.

Naif rasanya bagi Riau hanya mendapatkan porsi kue yang kecil dibanding daerah lain yang kurang memberikan kontribusi terhadap negara. Saatnya pula, semula elemen yang ada di daerah ini menyatu padu memperjuangkan kepentingan rakyat Riau. Tentunya demi kebahagiaan anak-anak dan cucu kita di kemudian hari.

Itu, baru dari segi kelengkapan fasilitas. Di bidang kurikulum misalnya, keberadaan pendidikan tidak hanya di Riau, tapi juga menyeluruh seantero republik ini masih perlu mendapat perhatian serius. Tidak cukup hanya dengan memposisikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN atau APBD.

Keberadaan kurikulum yang berkesinambungan sangat menentukan kemajuan dan kualitas pendidikan anak negeri ini. Selama ini faktor kurikulum selalu jadi batu sandungan dalam proses pendidikan, baik secara nasional, regional maupun di level terendah seperti sekolah.

Realita di lapangan terlihat bahwa, setiap ganti pejabat menteri, ganti pula kebijakan dan itu pun terjadi di dunia pendidikan. Ibarat pepatah, ‘’sekali gelombang pasang, sekali itu pula tepian berubah’’.

Beberapa kurikulum pendidikan yang pernah dilaksanakan di republik ini, misalnya, kurikulum 68, kurikulum 75, kurikulum 1984, kurikulum 2004, hingga saat ini kurikulum KTSP dan sebagainya. Yang lebih parahnya sejak era reformasi, hampir setiap lima tahun tukar kurikulum. Belum yang satu berjalan, sudah datang kurikulum baru. Ini jelas berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pendidikan, baik secara nasional maupun tujuan khusus.

Sebab, persoalan kurikulum ini tidak saja menyangkut materi pelajaran atau garis-garis besar pembelajaran belaka, tapi juga kesiapan guru, murid, ketersediaan buku paket, media pembelajaran dan sebagainya.

Sebagai solusi, ada baiknya para pengambil kebijakan soal pendidikan di negeri ini memikirkan sistem pendidikan yang berkesinambungan dengan kurikulum yang terencana secara matang untuk jangka panjang, seperti halnya yang dilakukan di era Orde Baru. Ini tentunya juga diikuti dengan penyediaan buku paket secara nasional yang terkoordinir, sehingga orang tua murid tidak lagi dipusingkan dengan pembelian buku paket yang tidak seragam dan setia semester bertukar.

Semoga pendidikan anak negeri di republik bisa menikmati pendidikan murah secara massal, lebih berkualitas dan mampu bersaing dengan para siswa lain di negara tetangga.***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Salami Komisaris

CEO Riau Pos Grup H Rida K Liamsi menyalami Komisaris Riau Pos Drs H Asparaini Rasyad, di sela-sela mendengarkan ceramah pada cara HUT ke-18 Riau Pos, Sabtu 17 Januari 2009.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Rieke Terima Nasi Tumpeng

Rieke, salah seorang karyawan Riau Pos, menerima nasi tumpeng dari CEO Riau Pos H Rida K Liamsi disaksikan karyawan lainnya, Sabtu 17 Januari 2009.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Menyatu dengan Karyawan

CEO Riau Pos H Rida K Liamsi menyatu dengan karyawan dalam rangka HUR ke-18 Riau Pos yang digelar di kantor Riau Pos Pekanbaru, Sabtu 17 Januari 2009.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Sambutan Pak Rida

CEO Riau Pos H Rida K Liamsi menyampaikan sambutan saat digelarnya zikir bersama, dalam rangka HUT ke18 Riau Pos di kantor Riau Pos, Pekanbaru, Sabtu 17 Januari 2009.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Tanda Syukur HUT ke 18 Riau Pos

TANDA SYUKUR:

Selain melakukan zikir bersama, CEO Riau Pos H Rida K Liamsi pun memotong nasi tumpeng sebagai tanda syukur HUT ke-18 Riau Pos. Nasi tersebut pun diserahkan kepada karyawan Riau Pos Asnida Syukur, pada Sabtu 17 Januari 2009.

Klik disini untuk melanjutkan »»

‘’Kita harus Menguasai Riau. Riau Pos Harus Besar’’

‘’Hari ini kertas kita sudah menipis. Esok lusa belum tentu bisa terbit, kalau kertas tak ada,’’ kata Pak Rida, bos Riau Pos sekitar 17 tahun silam, tepatnya ketika Riau Pos masih bermarkas di perempatan Jalan Cempaka-Teratai.

‘’Ril, berangkatlah engkau nanti malam (lupa hari dan tanggalnya) ke Padang, beli kertas, ini uang. Aku tak tahu caranya, yang penting ngkau bawa kertas pakai truk untuk cetak Koran kita. Besok kertas habis,’’ katanya lagi sambil menyodorkan setumpuk uang kertas kepada saya siang itu.

‘’Engkau carilah kertas di Haluan, Singgalang atau Canang. Pokoknya kau bawa kertas, Ku tunggu. Coba juga cari kawan awak di situ untuk koresponden di Sumbar, awak kan tahu Sumbar,’’perintahnya. –Sebab, sebelum bergabung dengan Riau Pos, saya pernah di Harian Singgalang, Padang sambil kuliah di IKIP Padang.

Saya pun berangkat menggunakan bus AKAP dan berhenti di Tabing menuju Mingguan Canang dan selanjutnya ke Haluan dan Singgalang. Di sana saya jumpa dengan Jef--Jayusdi Effendi – salah seorang wartawan Canang di Padang--Kini bosnya Pos Metro Padang dan mengajaknya bergabung sebagai koresponden Riau Pos di Sumbar. Selain itu juga jumpa dengan Afrimen dan M Sibert.

Secara perlahan Riau Pos pun masuk ke Sumbar. Kalau sebelumnya Koran Sumbar yang merambah pasar Riau, kini Grup Riau Pos berjaya di sana. Bahkan selain mendirikan Koran Padang Ekspres di Padang juga berdiri televisi yang juga di bawah bendera Riau Pos Grup.

Begitulah sulitnya menerbitkan Koran Riau Pos masa itu. Ketika itu harian tidak ada yang terbit di Riau, kalau pun ada yang beredar, masih Koran dari luar, seperti Haluan, Singgalang, Semangat, serta sejumlah Koran dari Sumut dan Jakarta.

Jangankan untuk menjual Koran, kertas untuk membuat Koran itu pun sering kurang. Tidak seperti saat ini, stok kertas selalu ada, belum habis, perusahaan sudah mendatangkan stok kertas, sehingga hampir tidak pernah kertas di Riau Pos mengalami kekurangan.

Satu hal yang ditanamkan pak Rida ketika itu untuk menumbuhkan kebersamaan, setiap karyawan harus bisa menjual koran., melalui tetangga, kenalan, nara sumber dan sebagainya. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana menanamkan kepercayaan pembaca, terutama nara sumber bahwa Riau Pos merupakan Koran harian satu-satunya di Riau, ketika itu.

‘’Kita harus menguasai Riau. Riau Pos harus besar, Koran lain harus keluar,’’ kata Rida K Liamsi memompa semangat juang kawan-kawan dalam suatu rapat redaksi di ruang atas Ruko di perempatan Jalan Cempaka-Teratai tahun 1992.

Ini dilakukan secara bersama tanpa harus memikirkan imbal usahanya. Sebab, jangankan untuk imbal usaha, bayar gaji karyawan pun ketika itu masih sulit. Gaji karyawan senilai Rp50.000 pun terkadang dibayarkan pada tanggal 45, bahkan juga ada yang tanggal 60. Mungkin kawan-kawan yang masuk kemudian tak percaya, tapi itulah adanya. Sekarang tentu tidaklah demikian lagi, bahkan sejumlah karyawan pun telah menduduki posisi penting di perusahaan dan anak perusahaan.

Era 1990-an, memang merupakan masa sulit bagi Riau Pos, karena selain keterbatasan modal ketika itu, tempat pun masih pindah-pindah. Bahkan peralatan yang digunakan pun ala kadarnya dan melakukan monting secara manual. Untuk membuat halaman Koran, dengan sembilan kolom harus dilakukan secara manual ketika itu. Bahan berita yang telah siap dibuat wartawan dan diedit redaktur harus dicetak panjang satu kolom dan setelah itu baru dipotong-potong dan disusun di atas kertas menjadi sembilan kolom.

Ini memerlukan kejelian, agar tidak ada kalimat yang terpotong, terbuang atau salah letak, itu pun korannya masih hitam putih. Tidak seperti sekarang yang dilakukan secara komputerisasi, semua di lay out di dalam computer. Bahkan setelah dilay out pun langsung di cetak ke dalam plat, tidak lagi menggunakan film apalagi kalkir.

Semua itu dilakukan dengan modal ketekunan, kebersamaa dan keyakinan. Sehingganya secara perlahan Riau Pos pun mulai menampakkan jati dirinya dan dipercaya masyarakat. Bahkan selain mampu menguasai pasar media massa di lima provinsi di Sumatera (Riau-Kepulauan Riau-Sumbar, Sumut dan Aceh), Riau Pos pernah melakukan cetak jarak jauh ke Batam, sebagai ganti rencana pembelian heli kopter untuk menjangkau pasat di kepulauan masa itu. Yang pasti, dari sebuah koran hitam putih sembilan kolom, kini Riau Pos telah memiliki lebih 25 anak perusahaan, baik media cetak maupun elektronik.

Meski itu hanya sekelumit cerita yang telah berusia belasan tahun dan merupakan sejarah masa lalu, namun tidak ada salahnya untuk diingat. Setidaknya sebagai renungan dalam rangka 18 tahun usia Riau Pos.

Selamat Riau Pos
Selamatkan Riau Pos
Agar tetap terdepan percaya

Klik disini untuk melanjutkan »»

Hampir Seluruh Desa di Riau Tertinggal

Perlu Dana Besar Untuk Membenahi
MESKI telah 64 tahun mendeka dan hidup di negeri kaya, namun kenyataan hampir seluruh desa yang ada di Riau masih tertinggal. Untuk membenahi ketertingalan itu perlu dana yang besar. Dan ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan pusat.

Menurut Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Meneg PDT) Ir Lukman Edy yang meninjau Desa Batu Sangan, Kecamatan Kampar Kiri Hulu—salah satu desa tertinggal Riau, Senin (12/1/2009) desa-desa tertinggal yang ada di Riau merupakan bahagian dari 37 ribu desa tertinggal di Indonesia.

Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih bekerja keras untuk mengurangi jumlah desa tertinggal tersebut. Desa tertinggal tersebut diupayakan untuk menyamai desa yang lebih maju. Misalnya desa yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi seperti tidak tersedia jaringan listrik, jalan desa, gedung sekolah dibawah standar, rumah layak rendah. ‘’Soal fasilitas dasar adalah tanggungjawab pemerintah, jangan lagi dibebankan kepada masyarakat,’’ sebutnya.

Menurut Edy, desa tertinggal di Riau perlu perhatian bukan hanya pemerintah daerah namun juga pemerintah pusat harus mensuport anggaran untuk Riau. Sehingga dengan komitmen dari pemerintah diharapkan secara bertahap tidak ada lagi desa tertinggal di Riau.

‘’Dalam rapat dengan Menteri selalu saya paparkan kondisi daerah tertinggal termasuk di Riau. Namun karena Riau dianggap Provinsi kaya jadi bahan pertanyaan. Tapi setelah saya jelaskan bahwa di Riau memang masih banyak pembangunan yang tertinggal, akhirnya mereka memahami apa yang dirasakan oleh masyarakat Riau sebagai penyumbang devisa ke pusat,’’ ulasnya, seperti dilaporkan wartawan Riau Pos Lismar Sumirat dari Kampar.

Khusus untuk mempercepat pembangunan desa tertinggal di daerah Riau, Kementerian Meneg PDT bekerjasama dengan Bappeda Provinsi Riau, akan menyusun blue book kemiskinan di Riau . ‘’Selalu saya katakan setiap kesempatan berkunjung ke Riau, kita perlu meningkatkan kebersamaan untuk merebut kue pembangunan dari Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat harus banyak memberi bantuan supaya desa di Riau bisa maju.

‘’Di Riau daerah termasuk kategori tertinggal adalah Kuansing dan Rohul. Namun kalau desanya, hampir merata setiap kabupaten termasuk kota ada desanya yang tertinggal,’’ ucapnya.

Menteri termuda asal Riau ini menyebutkan Riau selama ini sudah jauh tertinggal dibandingkan daerah penghasil SDA lainnya. Baru sekitar 10 tahun terakhir belakangan ini sejak otonomi daerah, Riau diberi kesempatan membangun daerahnya. Artinya Riau selama ini bisa jauh lebih maju bila diberi kepercayaan untuk memimpin dan menguasai daerahnya sendiri.

‘’Ini kenyataannya, dari segi pemasukan memang penyumbang terbesar, tapi dari segi kue APBN masih sangat kurang. inilah saya kira dengan keseriusan kita harus merebut porsi lebih besar untuk Riau,’’ katanya.

Dia mengajak Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengesa pembangunan pedesaan sehingga kedepan masyarakat miskin di pedesaan bisa hidup seperti masyarakat lainnya.***

Klik disini untuk melanjutkan »»

100 Praja IPDN Mulai Belajar di Riau

SEBANYAK 100 orang mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Regional Wilayah Riau sejak Senin (12/1/2009) memulai perkuliahan di Riau. Kuliah perdana langsung diberikan Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP. Perkuliahan yang sama juga dilakukan di IPDN Bukittinggi dan IPDN Manado.

Hadir juga dalam acara itu Rektor IPDN Prof Dr Hj Ngadisah MA, bupati/walikota di Riau seperti Walikota Pekanbaru Drs H Herman Abdullah, Walikota Dumai Zulkifli AS, Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad, Bupati Indragiri Hulu Zulkifli AS dan sejumlah lainnya.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai tenaga pendidik antara rektor IPDN dengan rektor Universitas Riau (Unri) Prof Ashaluddin Jalil.

Rektor IPDN Prof Dr Hj Ngadisah MA, mengatakan tenaga pendidik yang akan mengajar mahasiswa IPDN itu harus memiliki standar yang sama dengan tenaga pendidik di kampus IPDN yang ada di Jatinangor. Ini penting dilakukan agar mutu dan kualitas pendidikan kampus IPDN regional Riau ini bisa terjaga dengan baik.

Diingatkan juga kepada praja untuk giat belajar dengan sebaik-baiknya dan mengembangkan budaya asah, asih dan asuh, sehingga kebersamaan itu senantiasa terbina dan tindak kekerasan bisa dihindarkan. ‘’Kekerasan harus dihilangkan, jangan kembangkan lagi budaya itu,’’ ujarnya.

Evaluasi
Ia juga menyatakan bahwa Depdagri akan terus memberikan evaluasi dari perjalanan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) regional Riau. Evaluasi itu tidak hanya dilakukan di kampus Riau akan tetapi juga di kampus lainnya seperti di Bukit Tinggi, Mekasar dan Menado.

Selain itu, pengawasan yang ketat juga akan dilakukan pihaknya. Ia mengatakan, pihaknya tidak berjanji terkait tindak kekerasan karena karena kewenangan dan kebijakan sistem pendidikan IPDN ada pada menteri dalam negeri. Dirinya hanya mengemban tugas dan menjaga supaya kekerasan tidak terulang, kurikulum bisa dilaksanakan dengan baik dan mahasiswa bisa belajar dengan tenang.

‘’Tidak ada perlakuan khusus untuk mahasiswa yang berasal dari Riau, standarnya sama dengan regional lainnya. Semuanya akan belajar selama empat tahun ini dan selanjutnya bisa kembali ke daerah masing-masing atau ke daerah lainnya,’’ ujarnya.

Yang pasti, lanjutnya tindak kekerasan yang sering terjadi di kampus IPDN beberapa waktu lalu harus dihentikan sama sekali. ‘’Ingat mengapa kampus regional ini didirikan tujuannya untuk memutuskan mata rantai kekerasan yang dilakukan oleh para senior,’’ ujarnya lagi.***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Jangan Malu Bicara Miskin

HAMPIR tiap hari dalam sepekan belakangan sejumlah media massa, baik cetak maupun elektronika yang ada di daerah ini membahas tentang rendahnya alokasi dana untuk Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Riau. Bahkan berbagai komentar pun bermunculan. Ada lempatr kesalahan, saling tuding, saling sikut dan sebagainya.

Memang, (DIPA) Provinsi Riau tahun 2009 yang hanya sebesar Rp6,5 triliun itu sangat tidak seimbang dengan slogan yang selama ini disandang bumi Melayu ini sebagai daerah kaya dan memberi kontribusi besar terhadap republik ini. Bahkan bila dibandingkan dengan provinsi lain seperti Sumbar, Jambi, Sumut dan lainnya, pun sangat tidak proporsional.

Namun, apatah daya, nasi telah menjadi bubur untuk DIPA tahun 2009 ini yang merupakan hasil Rakorbangnas itu. Yang perlu dilakukan para pejabat, jangan lagi saling tuding, lempar kesalahan dan saling berkomentar, tapi carilah solusi terbaik, dan mempelajari, kenapa Sumbar, Jambi, Sumut bisa lebih besar mendapatkan alokasi anggaran pusat itu dibanding Riau.

Beberapa faktor yang perlu jadi perhatian adalah, perlunya aparatur atau pejabat Riau membuka jaringan ke pusat. Kalau perlu, sejumlah pejabat startegis yang selama ini mampu berkuasa di daerah sesuai bidangnya diupayakan menduduki posisi staregis di pusat dan berjuang untuk daerah. Untuk itu memang perlu lobi-lobi yang meyakinkan.

Faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah, pejabat daerah serta semua komponen masyarakat di Riau berani mengkampanyekan negeri ini miskin. Sehingga mengundang keprihatinan pihak lain. Artinya, dalam setiap iven, jangan lagi bicara bahwa negeri ini kaya, sehingga hasil buminya selalu dikuras dan menjadi ATM.

kerja besar ini tentu tidak hanya jadi tugas eksekutif belaka, tapi juga legislatif, bahkan kalau perlu melibatkan semua partai untuk bersatu-padu mengkampanyekan negeri ini miskin. Dan jangan pula menjadikan ini sebagai bahan olok-olokan antar partai dan pemerintah demi negeri Riau ke depan.

Ini tentu tidak cukup hanya dengan kampanye suara belaka, tapi juga diikuti dengan data-data statistik yang akurat dan meyakinkan pusat. Sebab, bisa jadi acuan penilaian pusat agar suatu daerah dapat dana banyak tergantung data-data statistik itu.

Selain itu, daerah ini harus berani mengurangi bahkan meniadakan berbagai kegiatan ceremonial. Baik berupa iven berskala regional, nasional maupun internasional. Jangan takut kehilangan pretise di mata pusat, karena semua itu jelas akan memakai dana daerah yang cukup besar, bahkan bermiliaran rupiah.
Alangkah baiknya dana yang miliaran rupiah itu dialihkan untuk perbaikan perekonomian rakyat miskin, memperbaiki infrastruktur pedesaan, memperbaiki jaring pendidikan, akses kesehatan rakyat. Sehingga ke depan Riau tidak ibarat ‘’ayam mati di lumbung beras’’

Sebab, berkaca pada provinsi tetangga seperti Sumbar, Jambi dan Sumut, mereka sangat jarang bahkan mungkin menolak menggelar iven-iven besar tersebut, karena berdasarkan kali-kali mereka tidak seimbang antara hasil yang didapat dengan dana yang dikeluarkan untuk setiap iven besar tersebut.***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Bersih-bersih

Klik disini untuk melanjutkan »»

Bantuan Kemanusiaan Palestina Terus Mengalir

BANTUAN kemanusiaan terhadap penderitaan rakyat Palestina yang menjadi sasaran bombardir tentara zionis Israel terus mengalir dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Duri, Riau. Bahkan hingga Senin (5/1/2009) telah terkumpul dana sebanyak Rp51 juta.

Hebatnya lagi, Rp35.017.000 dari angka Rp51 juta itu berasal dari sumbangan karyawan PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI), salah satu perusahaan milik Amerika yang ada di Duri, Riau, Indonesia.

Bantuan itu, seperti dilaporkan wartawan Riau Pos di Duri, Syukri Datasan Alpauhi, Senin (5/1/2009) disalurkan melalui Ketua Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Cabang Duri, Ir H Abdul Gaffar yang selanjutnya ditransper ke rekening BSMI Pusat untuk kemudian dikirim melalui tim medis BSMI yang akan diberangkatkan Selasa (6/1/2009) menuju Rafah, Mesir.

Menurut Gaffar, selain bantuan dana, BSMI juga mengirim relawan, tenaga medis dan obat-obatan. Bahkan paparnya, berdasarkan informasi dr Basuki Supartono, salah seorang tenaga medis yang telah berada di Rafah, saat ini situasi penanganan medis di Palestina kacau-balau. Rumah sakit porak-poranda akibat serangan roket Israel. Lebih 1000 mesin peralatan medis hancur.

Penduduk yang bermukim di wilayah Gaza pun hidup dalam cengkraman ketakutan. Mereka kesulitan makanan, listrik dan gas. Sekolah-sekolah ditutup. Rumah sakit beroperasi dalam keterbatasan. Dokter dan perawat sangat kelelahan dan kewalahan.

Klik disini untuk melanjutkan »»