MENINGKATNYA perhatian nasional terhadap program Keluarga Berencana (KB) di Riau harus disikapi secara serius. ‘’Sebab, selain bisa mengangkat nama daerah di kancan nasional, juga akan berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau ini sendiri,’’ kata Kepala BKKBN Riau Drs Ary Goedadi menjawab Riau Pos usai Pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan BKKB Riau, Selasa (7/7/2009).
Menurut Ary Goedadi tingginya perhatian nasional itu tidak hanya disebabkan Riau mampu menang sejumlah lomba tingkat nasional, tapi juga banyaknnya terobosan-terobosan yang di lakukan. Diantaranya mampu menjadi juara Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR), sejumlah pejabar Riau mampu meraih penghargaan di bidang KB, seperti Bupati Kuansing, Bupati Rohul. Bahkan pada 15 Juli mendatang, Gubri Rusli Zainal juga akan menerima penghargaan Pin KB dari pemerintah pusat.
‘’Ini juga sebagai apresiassi bahwa di Riau telah ada delapan Badan pemberdayaan Perempuan dan KB (PPKB) dan tiga kantor. Ini juga prestasi yang cukup bagus dan jadi perhatian nasional. Badan itu memiliki jaringan hingga ke bawah ada UPTD di kecamatan,’’ kata Ary Godadi lagi.
Di bidang KB, kata Ary Riau juga telah berhasil meningkatkan kesertaan warga ber-KB meski tingkat pertumbuhan penduduk masih relatif tinggi. Kini yang tengah digencarkan juga tentang keikutsertaan pria ber-KB. Di Riau sendiri angka ini cukup menggembirakan. Terbukti dengan tingginya minat pria untuk ber-KB permanen atau medis operasi pria (MOP).
‘’Jadi saya juga mengajak, bagi siapapun yang ingin ber-KB terutama pria, sila datang ke BKKBN, kita layani bahkan yang datang sebelum tanggal 15 Juli akan mendapat prioritas. Karena MOP akan dilakukan pada 15 Juli di RS AU secara gratis. Kalau secara umum biayanya berkisar Rp4-5 juta, melalui BKKBN tidak ada bayar sepersenpun,’’ katanya lagi.
Motivasi
Sementara itu, terkait pelantikan pejabat eselon III dan IV tersebut, Ary Goedadi juga mengingatkan perlunya para pejabat melakukan apokasi dan motivasi, baik terhadap pejabat pengambil keputusan di daerah-daerah, organisasi kemasyarakatan maupun ke pada masyarakat sendiri. ‘’Yang terpenting, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga terwujudnya norma keluarga kecil bahagia sejahtera,’’ ujarnya lagi.(ril)