Belajar dari Pergantian Kepemimpinan

Sekali Gelombang Datang Tepian pun Berubah
Oleh Yasril

BERDIRILAH di pantai. Perhatikan gelombang atau ombak yang datang bergulung-gulung dari tengah laut dan menghempas di pasir pantai. Seketika itu pula keadaan pantai atau tepian pun berubah.

Gambaran seperti ini pun terlihat dalam sistem pemerintahan kita, tidak terkecuali di Riau sendiri. Ketika terjadinya pergantian kekuasaan atau kepemimpinan, bisa dipastikan terjadi pula perubahan kebijakan. Baik menyangkut personil maupun pogram kerja lainnya.

Sebut saja misalnya pada saat suksesi kepemimpinan nasional. Ketika terjadinya perubahan kekuasaan sudah pasti akan diikuti dengan perubahan susunan kabinet. Dan ini pun akan diikuti dengan perubahan kebijaksanaan di masing-masing departemen atau instansi yang ada hingga ke level terendah. Imbas semua itu jelas akan terjadi peningkatan biaya tinggi, pembengkakan anggaran sebagai akibat perubahan kebijakan.

Sebagai contoh, ketika terjadinya perbahan kepemimpinan nasional, sala satu lembaga kementerian yang berubah adalah Departeme Pendiikan dan kebudayaan yang disingkat P dan K. Diganti dengan Departemen Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Depdikpora) dan selanjutnya jadi Departemen Pendidikan Nasional (Diknas).

Perubahan itu ternyata tidak hanya sampai di sana, tapi juga berlanjut dengan yang lainnya. Salah satu contoh terkecil adalah perubahan kertas kop surat, amplop dan sebagainya. Dengan berubahnya nama instansi jelas akan berubah pula kertas surat.

Sebab, tidak akan mungkin instansi B akan menggunakan kertas surat instansi A yang sudah diganti. Padahal kertas surat lama masih menumpuk. Akibatnya, mau tidak mau instansi B yang merupakan jelmaan lembaga lama harus membuat kertas kop baru, logo baru stempel baru yang kesemua itu jelas konsekwensinya harus mengeluarkan uang banyak.

Demikian juga halnya dengan persoalan buku pelajaran. Dimana selama tiga dasa warsa pembangunan berkelanjutan di era Orba, persoalan buku paket pelajaran tidak jadi persoalan, karena pemerintah menyediakannya secara massal dan dirasakan rakyat dari Sabang hingga Meroke. Namun lain halnya yang terjadi saat ini. Tahun ini pakai buku A tahun besok pakai buku B.

Itu hanyalah sebuah contoh kecil dari akibat perubahan kebijakan yang dilakukan di jajaran pemerintahan. Dan masih banyak lagi akibat-akibat lainnya yang harus ditanggung, baik terkait masalah pendanaan, mapun terkait sasaran pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai di negeri ini.

Contoh lain, dari perubahan kebijakan itu adalah, terjadinya peleburan sejumlah lembaga pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Di antaranya, departemen pemerangan, departemen sosial, dan terakhir lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di tingkat kabupaten/kota. Padahal lembaga lembaga itu memiliki tenaga-tenaga fungsional yang bisa langsung menyentuk pada lapisan masyarakat terendah untuk menyampaikan maksu dan tujuan pembangunan. Seperti adanya tenaga penyuluh lapangan pertanian, kehutanan, perikanan, kesehatan, penyuluh penerangan, penyuluh lapangan Keluarga Berenana dan sebagainya.

Berbagai akibat pun muncul ke permukaan. Dan yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan saat ini adalah soal terjadinya pembengkakan pertumbuhan penduduk Indonesia. Padahal di era tahun 1980-an dan 1990-an, Indonesia memasuki masa gemilang dalam hal menekan angka pertumbuhan penduduk. Dan ini jadi perhatian internaional.

Namun sejak era desentralsasi yang diikuti dengan penyerahan sebagian aset pusat ke daerah roh BKKBN di daerah seakan tidak lagi terdengar. Selain lembaganya dilebur, tenaga-tenaga fungsional yang selama ini jadi andalan pemerintah dialih fungsikan menjadi tenaga teknis.

Akibatnya, pertumbuhan penduduk tidak dapat terkendali, ancaman baby boom pun sudah di pelupuk mata. Dan ini jelas akan menjadi beban berat bagi pembangunan, baik di daerah maupun secara nasional. Berbagai persoalan kependudukan pun akan muncul secara besar, seperti permasalahan pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan sebagainya.

Lantas, kalau hal ini terus berlanjut, di mana letak manisnya pembangunan berkelanjutan yang pernah dirasakan rakyat Inonesia selama tiga dasa warsa di era Orde baru. Akankah sistem yang kejab berubah kejab ganti ini akan berakhir.***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Jangan Malu Gunakan Kondom

Warning, di Masa Epidemi HIV/AIDS

KATA-KATA gunakan kondom oleh sebagian orang dianggap terlalu fulgar atau porno. Namun tunggu dulu, ternyata penggunaan kondom masih merupakan suatu hal yang sangat efektif dalam penularan penyakit kelamin di samping untuk alat kontrasepsi.

Bahkan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) Nafsiah Mboi Ahad (24/8) mengatakan, ‘’Ada satu cara yang sangat efektif untuk menanggulangi masalah penyebaran HIV/AIDS di Indonesia, namun hingga kini belum bisa optimal yakni upaya untuk membenahi moral bangsa ini agar menjauhi seks bebas dan tidak malu menggunakan kondom.’’

Pertanyaannya, sejauh mana pentingnya gerakan menjauhi seks bebas dan kampanye penggunaan kondom ini? Jawabannya singkat saja. Indonesia termasuk Riau saat ini epidemi AIDS tertinggi di Asia. Tentunya ini merupakan suatu rekor yang cukup memilukan sekaligus memalukan, terutama bagi Riau yang selama ini masih menentang upaya kampanye penggunaan kondom, termasuk pemasangan vending machine. Dalam hal ini KPAN berharap agar ada dukungan dari berbagai pihak untuk ikur aktif memerangi persebaran AIDS di Indonesia yang kian mengkhawatirkan.

Kerisauan dari Komisi Penanggulangan HIV/AIDS ini memang cukup beralasan Sebab, ternyata data terbaru dari Departemen Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2007 terdapat penambahan kasus AIDS sebanyak 2947. Bahkan selama empat bulan pertama 2008 ditemukan pula 1546 kasus AIDS d Indonesia.

Nafsiah memaparkan, hingga kini, situasi kumulatif jumlah kasus AIDS di Tanah Air sudah mencapai 12.686 orang. Informasi jumlah ini dihimpun dari 32 propinsi dari 15 kabupaten/kota.

Kasus AIDS terbanyak dilaporkan dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Papua, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sumatra utara, Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau.

Sementara itu data Dinas Kesehatan Provinsi Riau hingga bulan April 2008 ini, jumlah orang dengan HIV dan AIDS tercatat sebanyak 389 kasus yang terdiri dari 252 kasus HIV dan 137 kasus AIDS. Secara dominan kasus ini terjadi pada kelompok umur 20 hingga 29. Ini menandakan penularan HIV/AIDS di Riau cukup mengkwatirkan.

Menurut hasil survei terpadu HIV dan perilaku tahun 2007, prevalensi di kalangan populasi kunci yang berisiko ketularan telah mencapai 9,5 persen di kalangan wanita Penjaja Seks Komersil (PSK). Sebanyak 5,2 persen di kalangan lelaki yang berhubungan seks dnegan sesama lelaki, dan 52,4 persen pada pengguna Napza suntik.

Di Papua, tambah Nafsiah, prevalensi HIV di masyarakat umum (dewasa) mencapai 2,4 persen. ‘’Proyeksi KPAN dan Depkes, infeksi HIV baru di masa datang akan lebih banyak terjadi melalui transmisi seksual,’’ ujarnya.

Nafsiah menambahkan, dengan situasi seperti ini, kasus HIV/AIDS di Tanah Air akan terus meningkat hingga tahun 2020, dengan rata-rata per tambahan 5 persen penderita baru per tahun dan tidak akan turun lagi. Menurutnya, salah satu kendala utama dalam menaggulangi penyebaran HIV/AIDS di Tanah Air adalah resistensi masyarakat terhadap sosialisasi kondom, terapi matadon terhadap pecandu narkoba dan beberapa program lainya yang dinilai bertentangan dengan nilai kultur ketimuran.

Terkait kontinuitas penggunaan kondom pada wanita penjaja seks, Nafsiah mengakui, pihaknya gagal dalam mempromosikan upaya ini. Jumlah WSP yang menggunakan kondom selama 3 bulan pada tahun 2004, jumlahnya masih sama pada tahun 2007, yakni hanya 36 persen.

Namun penggunaan kondom pada kaum laki-laki berisiko seperti pelaut, pengemudi truk, sopir taksi, dan ojek serta pekerja pelabuhan mengalami peningkatan. Jumlah klinik yang melayani terapi metadon pun bertambah. ‘’Diakui atau tidak KPAN tidak akan mampu bekerja maksimal tanpa kerjasama berbagai lapisan masyarakat.’’ Ujarnya seperti dilansir JPNN.***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Marhaban yaa Ramadhan

Assalamu’alaikum wr.wb.
“Allahumma bariklana fii rajab wa sya’ban wa balighna Ramadhan.” (Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya’ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadhan). Amiin…

Sungguh, tidak terasa, hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Baru saja rasanya kita meninggalkan bulan Syawal 1428 H, kini Ramadhan1429 H telah di pelupuk mata. Hanya dengan hitungan hari, dari 21 hari bulan Sya’ban saat ini, kita akan memasuki Ramadhan. Bulan suci yang dinanti-nantikan umat Musli se antero jagat ini.

Kesucian bulan Ramadhan ini, mengandung makna mendalam. Banyak peristiwa penting yang harus dijadikan pelajaran dan pedoman dalam hidup dan kehidupan sehari-hari bagi umat di muka bumi ini.Baik menyangkut hubungan kita sesama manusia maupun hubungan antara makluk dan Sang penciptanya. Untuk itu suatu kewajiban pula bagi kita untuk introfeksi diri, sudahkah kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan yang penuh, rahmah dan maqfirah.

Seperti halnya doa di atas, sebenarnya rahmah hidayah dan maqfirah itu bukan hanya di bulan Ramadhan saja, tapi setiap perputaran bulan, setiap pergantian hari dan setiap pertukaran waktu selalu Allah melimpahkan rahmah, hidayah dan maqfirahnya untuk umat manusia. Tapi, tentunya, bagi umat-umat yang juga selalu mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara menjalankan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.

Makanya, melalui tulisan kali ini penulis mengajak, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT di Bulan Ramadhan nanti. Ya,.. di antaranya berpuasa seperti diwajibkan pada orang-orang sebelum kita. Shalat Tarawih dan Witir, membaca Alquran shalat Tahajud dan sebagaikan, termasukl berimfaq dan sadaqah serta membayar zakat

Semoga kita menjadi orang-orang yang bertaqwa.
Amin…

Klik disini untuk melanjutkan »»

Ketika Praktik Calo Merambah Caleg

Ingin Mengibuli Petugas, Ternyata Kena Kibul
Oleh Yasril

SOAL kibul mengibul bukan hal baru di negeri ini. Entah itu dilakukan aparatur pelayan publik, entah ia swasta, anggota legislatif atau pun ia seorang calon anggota legislatif (Caleg). Buktinya, ada sejumlah Caleg yang harus menjalani tes kejiwaan berupaya mengibuli petugas dengan cara menggunakan jasa calo. E…. ternyata ia pun kena kibul. Benar-benar edan.. tukang kibul terkibuli.

Memang, selama ini aksi percaloan suah banyak terdengar dan dibicarakan baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Ya.. sebut saja misalnya saat mengurus administarsi kependudukan, seperti KTP KK, SIM, Paspor, akte kelahiran dan sejumlah pengurusan lainnya, seperti pengurusan SITU, SIUP, surat tanah bahkan untuk masuk sekolah, masuk kerja, seperti jadi PNS pun ada yang menggunakan jasa calo.

Persoalan percaloan ini sering dibicarakan di legislatif. Bahkan sejumlah anggota legislatif pun secara lantang minta agar pihak eksekutif ataupun yudikatif memberantas aksi percaloan itu sampai ke akar-akanya. Lantas bagaimana kalau yang melakukan aksi itu anggota legislatif atau calon anggota legislatif. Apakah hal ini akan diangkat juga? Mungkinkah jeruk makan jeruk?... Entahlah..

Sejumlah bakal calon anggota legislatif yang menjalani tes kejiwaan di RSJ Tampan beberapa waktu lalu ada yang berbuat curang. Beberapa orang di antaranya enggan menjalani tes

Sejumlah bakal calon anggota legislative yang menjalani tes kejiwaan di RSJ Tampan beberapa waktu lalu ada yang berbuat curang. Beberapa orang di antaranya enggan menjalani tes dan mengisi lembaran tes dan menyerahkannnya kepada calo dengan sejumlah bayaran tertentu. Ya,.. namanya juga usaha.

Tapi ternyata tidak semua usaha itu berjalan mulus apalagi usaha yang diwarnai kecurangan. Buktinya, ketika petugas melakukan pencocokan jawaban antara yang ditulis dengan hasil wawancara, perbuatan curang itu pun terungkap. Dan kemungkinan tidak ketahuan pun sangat kecil. Pada tes wawancara inilah biasanya ketahuan, karena terjadi ketimpangan antara jawaban tertulis dengan wawancara.

“Hampir setiap hari ada yang ketahuan menggunakan jasa calo untuk mengisi lembar pertanyaan tes kejiwaan. Dari sejumlah Balon legislatif yang diminta mengulang tes tertulis itu kemudian terungkap bahwa untuk menggunakan jasa calo mereka dikenakan biaya Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta,” ujar Direktur RSJ Tampan Zulfan Herri seperti dilansir salah satu media elektronika di Pekanbaru.

Praktik serupa pun dijumpai saat bakal calon anggota legislatif akan menjalani tes kesehatan di RSUD. Bahkan Humas RSUD Arifin Achmad, Nuzelli Husnedi mengakui menemukan kasus itu dan meminta agar yang bersangkuta ntuk mengulang tes kembali.

Terlepas dari besar kecilnya bayaran untuk calo, yang pasti, bakal calon anggota legislatif seperti ini perlu diawasi, dievaluasi dan lebih ekstrimnya, tidak perlu dipilih. Pasalnya, dari awal-awal menjadi calon yang menggunakan jasa calo ini menggambarkan bahwa mereka tidak memiliki keseimbangan kejiwaan, tidak percaya diri. Bahkan bukan tidak mungkin akan berbuat yang lebih ketika ia terpilih jadi wakil rakyat nantinya.

Kalau praktik ini teus terjadi dan terjadi lagi, lantas akan jadi apa nantinya negeri ini.
Ini perlu diwaspadai.
Waspada…
waspada….

Klik disini untuk melanjutkan »»

SEJARAH GERAKAN PRAMUKA

Salam Pramuka…..
Kamis (14/8/2008) seluruh anggota Praja Muda Karana (Pramuka) mulai dari Siaga hingga Pandega memperingati hari Pramuka. Namun, tidak semua orang yang tahu apa dan bagaimana sejarah kepanduan di tanah air ini. Berikut, tulisan tentang sejarah Pramuka di Indonesia. Tulisan ini dilansir dari Pramuka.or.id. Sedangkan foto dari fotografer sekneg

Yasril-Purna Pandega Pramuka IKIP Padang

SEJARAH GERAKAN PRAMUKA

AWAL KEPRAMUKAAN DI INDONESIA
Masa Hindia Belanda
Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta ada dan berkembangnya pendidikan kepramukaan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepramukaan itu tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang Bhinneka.

Organisasi kepramukaan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang "Nederlandse Padvinders Organisatie" (NPO) pada tahun 1912, yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kwartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi "Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging" (NIPV) pada tahun 1916.

Organisasi Kepramukaan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah "Javaanse Padvinders Organisatie" (JPO); berdiri atas prakarsa S.P. Mangkunegara VII pada tahun 1916.

Kenyataan bahwa kepramukaan itu senapas dengan pergerakan nasional, seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya "Padvinder Muhammadiyah" yang pada 1920 berganti nama menjadi "Hisbul Wathon" (HW); "Nationale Padvinderij" yang didirikan oleh Budi Utomo; Syarikat Islam mendirikan "Syarikat Islam Afdeling Padvinderij" yang kemudian diganti menjadi "Syarikat Islam Afdeling Pandu" dan lebih dikenal dengan SIAP, Nationale Islamietishe Padvinderij (NATIPIJ) didirikan oleh Jong Islamieten Bond (JIB) dan Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie (INPO) didirikan oleh Pemuda Indonesia.

Hasrat bersatu bagi organisasi kepramukaan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI yaitu "Persaudaraan Antara Pandu Indonesia" merupakan federasi dari Pandu Kebangsaan, INPO, SIAP, NATIPIJ dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928.

Federasi ini tidak dapat bertahan lama, karena niat adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Padvinders/Pandu Kebangsaan (JJP/PK), INPO dan PPS (JJP-Jong Java Padvinderij); PK-Pandu Kebangsaan).

PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada bulan April 1938.

Antara tahun 1928-1935 bermuncullah gerakan kepramukaan Indonesia baik yang bernafas utama kebangsaan maupun bernafas agama. kepramukaan yang bernafas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia (PI), Padvinders Organisatie Pasundan (POP), Pandu Kesultanan (PK), Sinar Pandu Kita (SPK) dan Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI). Sedangkan yang bernafas agama Pandu Ansor, Al Wathoni, Hizbul Wathon, Kepanduan Islam Indonesia (KII), Islamitische Padvinders Organisatie (IPO), Tri Darma (Kristen), Kepanduan Azas Katholik Indonesia (KAKI), Kepanduan Masehi Indonesia (KMI).

Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan "All Indonesian Jamboree". Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan "Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem" disingkat PERKINO dan dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juli 1941 di Yogyakarta.

Masa Bala Tentara Dai Nippon
"Dai Nippon" ! Itulah nama yang dipakai untuk menyebut Jepang pada waktu itu. Pada masa Perang Dunia II, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepramukaan, dilarang berdiri. Namun upaya menyelenggarakan PERKINO II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepramukaan tetap menyala di dada para anggotanya.

Masa Republik Indonesia
Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Konggres Kesatuan Kepanduan Indonesia.

Kongres yang dimaksud, dilaksanakan pada tanggal 27-29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan "Janji Ikatan Sakti", lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947.

Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948 waktu diadakan api unggun di halaman gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Soeprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai Pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya pada negara, tanah air dan bangsanya. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri,. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri Indonesia (PPI), Kepanduan Indonesia Muda (KIM).

Masa perjuangan bersenjata untuk mempertahankan negeri tercinta merupakan pengabdian juga bagi para anggota pergerakan kepramukaan di Indonesia, kemudian berakhirlah periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahakan kemerdekaan itu, pada waktu inilah Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres II di Yogyakarta pada tanggal 20-22 Januari 1950.

Kongres ini antara lain memutuskan untuk menerima konsepsi baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupakan kembali bekas organisasinya masing-masing dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344/Kab. tertanggal 6 September 1951 dicabutlah pengakuan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepramukaan di Indonesia, jadi keputusan nomor 93/Bag. A tertanggal 1 Februari 1947 itu berakhir sudah.

Mungkin agak aneh juga kalau direnungi, sebab sepuluh hari sesudah keputusan Menteri No. 2334/Kab. itu keluar, maka wakil-wakil organi-sasi kepramukaan menga-dakan konfersensi di Ja-karta. Pada saat inilah tepatnya tanggal 16 September 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) sebagai suatu federasi.

Pada 1953 Ipindo berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia
Ipindo merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putera, sedangkan bagi organisasi puteri terdapat dua federasi yaitu PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia) dan POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri Indonesia). Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia, dalam perjalanan ke Australia.

Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-10 Ipindo menyelenggarakan Jambore Nasional, bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10-20 Agustus 1955, Jakarta.

Ipindo sebagai wadah pelaksana kegiatan kepramukaan merasa perlu menyelenggarakan seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepramukaan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari 1957.

Seminar Tugu ini meng-hasilkan suatu rumusan yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepramukaan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan ke-pramukaan yang ada dapat dipersatukan. Setahun kemudian pada bulan Novem-ber 1958, Pemerintah RI, dalam hal ini Departemen PP dan K mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat, dengan topik "Penasionalan Kepanduan".

Kalau Jambore untuk putera dilaksanakan di Ragunan Pasar Minggu-Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk puteri yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga Ipindo mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT. Makiling Filipina.
Nah, masa-masa kemudian adalah masa menjelang lahirnya Gerakan Pramuka.
KELAHIRAN GERAKAN PRAMUKA

Latar Belakang Lahirnya Gerakan Pramuka
Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961, jadi kalau akan menyimak latar belakang lahirnya Gerakan Pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian dan peristiwa pada sekitar tahun 1960.

Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepandan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan itu.

Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960 tentang rencana pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan Pasal 330. C. yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya penertiban tentang kepanduan (Pasal 741) dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana Pemerintah untuk mendirikan Pramuka (Pasal 349 Ayat 30). Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powellisme (Lampiran C Ayat 8).

Ketetapan itu memberi kewajiban agar Pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Pesiden/Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Hari Kamis malam itulah Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Menteri P dan K Prof. Prijono, Menteri Pertanian Dr.A. Azis Saleh dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, Achmadi. Panitia ini tentulah perlu sesuatu pengesahan. Dan kemudian terbitlah Keputusan Presiden RI No.112 Tahun 1961 tanggal 5 April 1961, tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebut oleh Presiden pada tanggal 9 Maret 1961.

Ada perbedaan sebutan atau tugas panitia antara pidato Presiden dengan Keputusan Presiden itu.

Masih dalam bulan April itu juga, keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 121 Tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka. Anggota Panitia ini terdiri atas Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Prof. Prijono, Dr. A. Azis Saleh, Achmadi dan Muljadi Djojo Martono (Menteri Sosial).

Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka.

Kelahiran Gerakan Pramuka Kelahiran
Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan yaitu :

1. Pidato Presiden/Mandataris MPRS dihadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI TUNAS GERAKAN PRAMUKA

· Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah; Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ke tiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN KERJA.

· Pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka, dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN PRAMUKA.

2. Pelantikan Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari di Istana Negara, diikuti defile Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka, dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PRAMUKA.

Gerakan Pramuka Diperkenalkan
Pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu Keppres RI No.238 Tahun 1961 perlu ada pendukungnya yaitu pengurus dan anggotanya.

Menurut Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional (MAPINAS) yang di dalamnya terdapat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Kwartir Nasional Harian.

Badan Pimpinan Pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat 17-8-’45, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang di antaranya duduk dalam Kwarnas 17 orang dan dalam Kwarnasri 8 orang.

Namun demikian dalam realisasinya seperti tersebut dalam Keppres RI No.447 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 anggota itu 17 orang di antaranya sebagai anggota Kwarnas dan 8 orang di antara anggota Kwarnas ini menjadi anggota Kwarnari.

Mapinas diketuai oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI dengan Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh.

Sementara itu dalam Kwarnas, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kwarnari.

Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan saja di Ibukota Jakarta, tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta.

Sebelum kegiatan pawai/defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari, di Istana negara, dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia (Keppres No.448 Tahun 1961) yang diterimakan kepada Ketua Kwartir Nasional, Sri Sultan Hamengku Buwono IX sesaat sebelum pawai/defile dimulai.

Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai HARI PRAMUKA yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka.

Sumber: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

: Pramuka.or.id

: foto sekneg

Klik disini untuk melanjutkan »»

Dari Harganas XV dan BB GM V di Pekanbaru

Jangan Biarkan Individualisme Berkembang
Oleh Yasril

PENCANANGAN Hari Keluarga Nasisoanl (Harganas) XV dan Bulan Bakti Gotong-royong Masyarakat (BBGM) V di Pekanbaru yang berlangsung Rabu (13/8/2008) memiliki arti penting dalam pembinaan masyarakat perkotaan. Ini lebih terasa, ketika pada acara itu terlihat pula sejumlah alat gotong-royong, baik berupa sapu, gerobak maupu pun kentongan.

‘’Alat-alat ini memiliki nilai falsapah yang tinggi untuk menjalin rasa persatuan dan kesatuan serta kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,’’ kata Wakil Wali Kota Pekanbaru Drs H Erizal Muluk saat pencanangan Harganas XV dan BBGM V di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, Rabu (13/8/2008)

Hadir pada acara itu, Kepala BKKBN Riau, Drs H Marlis Alamsa, pejabat dinas instansi di lingkungan Pemko Pekanbaru, Camat, lurah serta tokoh masyarakat.

Selain dilaksanakannya pengobatan massal, penyerahan alat gotong-royong, juga dilakukan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba desa/kelurahan 2008. Selain itu juga dilakukan kegiatan pasar murah. Kegiatan ini mendapat perhatian dari masyarakat, terutama untuk mendapatkan Sembako dengan harga murah.

Dikatakan Wakil Wali Kota Pekanbaru Erizal Muluk, makna filosofi yang terkandung dalam kegiatan Harganas dan BBGM ini harus dihayati masyarakat kota. Sebab untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas itu harus dimulai dari keluarga. Makanya pula perlu menciptakan keluarga berkualitas yang tentunya dengan perencanaan yang matang.

Keluarga yang berkualitas itu menurutnya akan menghasilkan manusia-manusia yang sosial dan mampu hidup berdampingan satu sama lainnya. Bisa saling bahu membahu dan membina membangun daerah secara gotong-royong. Dan tidak hidup secara sendiri-sendiri. ‘’Saya minta jangan biarkan berkembang sifat individualisme di kota ini,’’ katanya.

Keinginan Erizal Muluk ini diwujudkan dengan kegiatan sosial, seperti pengobatan massal kerja sama Depkes dan BKKBN, pasar murah, serta penyerahan alat gotong-royong, seperti sapu lidi, gerobak sampah dan kentongan.

Sapu lidi memiliki falsafah persatuan. Hanya dengan cara bersatulah pekerjaan akan bisa terselesaikan dan dengan bersatu pula negeri ini maju. Demikian juga dengan kentongan yang digunakan untuk kegiatan ronda malam untuk saling memberi kabar pada malam hari kepada masyarakat.***

Klik disini untuk melanjutkan »»