Meneroka Dilema di Balik Pertumbuhan Perumahan Rakyat

Listrik Tak Mengalir, Sekolah pun Tak Tersedia
Oleh Yasril

Pembangunan pemukiman baru yang dilakukan pengembang di Riau ternyata menyisakan banyak dilema, terkait sarana dan prasarana ataupun soal fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasum dan Fasos). Di antaranya drainase yang bagus, jalan yang baik, sarana ibadah, penerangan listrik, ruang belajar atau sekolah, terutama level SD, SMP dan SLTA.

SUATU data fantastis diungkapkan Menteri Negara Perumahan Rakyat
(Menpera) H Muhammad Yusuf Asy’ari Kamis (31/7) saat pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) ke VIII Dewan Pimpinan Daerah Real Estate (DPD REI) Riau di mana pertumbuhan perumahan di Riau terbesar di Sumatera.

Di mana disebutkan, dari target 10.000 unit rumah di tahun 2008, sudah terbangun sebanyak 4.000 unit lebih. Tahun 2006/2007, dari target 8.000 unit terealisir 100 persen. Bahkan Menpera pun optimis, Riau akan mampu membangun 100.000 unit rumah seperti yang dilakukan di Semarang dan Jakarta.

Tingginya angka pertumbuhan perumahan ini jelas sangat menggembirakan. Sebab, secara langsung menggambarkan mulai membaiknya perekonomian rakyat yang ditandai meningkatnya peminat kepemilikan perumahan sebagai tempat bernaung. Tentunya perumahan yang sederhana dengan cara kredit perumahan melalui perbankan.

Namun di balik semua itu, banyak hal yang harus mendapat perhatian serius dalam hal pembangunan kepemilikan rumah murah ini. Beberapa faktor yang menjadi perhatian di antaranya terkait sarana dan parasara, belum lagi soal fasilitas umum dan fasilitas sosial (Fasum dan Fasos).

Sebut saja soal penerangan listrik. Antara kemampuan PLN dan jumlah konsumen berbanding terbalik. Dengan bertambahnya jumlah perumahan, otomatis akan menambah jumlah antre pelanggan dan permintaan agar dapat mengaliri listrik ke rumah-rumah warga. Sementara di pihak PLN sendiri tidak ada penambahan beban, sehingga wajar kalau ternyata di Riau kita melihat ribuan rumah belum teraliri listrik. Baik ruah yang dibangun warga maupun perumahan yang didirikan pengembang.

Sehingga tidak heran kalau Ketua DPD REI Riau H Jhon Satri SH pun berkesah bahwa hingga kini masih ada 4.000 unit rumah yang dibangun pengembang belum dialiri listrik. Itu baru yang dibangun pemgembang, lantas bagaimana yang dibangun warga secara pribadi. Tentunya data itu akan membengkak lagi, bila dilihat data antrean permohonan pemasangan listrik di PLN. Sehingganya perlu upaya mencari energi alternatif yang bisa dimanfaatkan sebagai penerangan. Misalnya saja mengubah kompos menjadi energi listrik, anaregi angin menjadi energi listrik dan sebagainya.

Hal ini pun ditanggapi serius oleh Ketua DPP REI Indonesia Ir F Teguh Satria MM yang menyebutkan bahwa saat ini pihaknya bersama tim peneliti tengah melakukan upaya mencari energi alternatif untuk penerangan rumah warga.

Sekolah
Selain soal penerangan, soal saraa pendidikan murah juga menjadi dilema di setiap perumahan. Bahkan tidak jarang para pengembang yang tidak memikirkan ke depan tentang kecukupan lokal, baik untuk level sekolah dasar (SD) maupun SLTP dan SLTA dan hanya mengandalkan sekolah dan kelas yang ada dan dibangun pemerintah saja.

Akibatnya, ketika anak-anak dari keluarga yang mendiami perumhan akan masuk sekolah akan menjadi dilema. Tidak sedikit anak-anak usia sekolah dari kawasan perumahan yang dibangun pengembang tidak bisa tertampung pada sekolah-sekolah negeri yang ada. Ini sebagai akibat tidak adanya komitmen nyata dari pengembang untuk membangun kelas-kelas baru sebagai antisipasi ledakan anak usia sekolah di kawawan pemukiman baru.***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Mensiasati Krisis Energi

Mungkinkah Minyak Angin Jadi Alternatif
oleh Yasril

BEBERAPA hari lalu saya makan pecal di sebuah warung di Jalan Soebrantas. Ketika itu beberapa warga memperbincangkan soal kenaikan harga minyak yang melambung tinggi dan listrik yang sering mati. Bahkan ketika itu sambil berseloro, salah seorang di antaranya dengan kesan pasrah mengatakan, ‘’Sudahlah listrik sering mati, harga minyak tanah naik, minyak bensin dan solar juga naik, nanti kita pakai saja minyak angin, kan ada di sekeliling kita, gratis lagi.’’

Memang sepintas, ada kesan pasrah meski tak rela subsidi yang diberikan pemerintah selama ini dipangkas. Sebab untuk mendapatkan minyak tanah saja masih harus antre. Kalau pun ingin menggantinya dengan kayu, untuk mencari kayu pun sulit, karena hutan habis dibabat secara ilegal.

Namun, bukan tidak mungkin, minyak angin akan diminati sebagai salah satu energi alternatif. Namun tentunya bukanlah minyak angin gosok yang selama ini diguakan sebagai obat-obatan. Tapi melainkan sebagai upaya mengubah energi angin menjadi energi lain, seperti menjadi energi gerak, energi panas dan sebagainya. Dan ini bukan suatu hal yang mustahil, asalkan ada kemauan bersama untuk mencari solusi dari krisis bersama ini, termasuk rencana salah satu konsersium Amerika yang berminat mengubah panas lumpur Lapindo menjadi energi listrik seperti diberitakan berbagai media massa beberapa hari lalu.

Namun di balik semua itu perlu pula langkah-langkah antisipasi dan penghematan yang harus dilakukan dalam menghadapi krisis yang berkepanjangan ini. Sementara kalangkan politisis jangan pula menjadikan isu krisis energi ini sebagai makanan empuk dalam mencapai tujuan politik.

Sebab, secara global berbagai langkah penghematan dan pencabutan subsidi ini telah dan tengah dilakukan, tidak hanya di Indonesia, tapi juga oleh para pemimpin dunia. Sebut saja di Republik Rakyat Cina (RRC). Pemimpin komunis itu telah memberlakukan kebijakan penyimpanan dan penghematan energi yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai langkah nyata, mereka pun mengkampanyekan untuk menaikkan temperatur pendingin ruangan serta menganjurkan warganya memakai pakaian yang tipis.

Sementara sejumlah negara di Eropa melakukan langkah yang terbilang radikal, dengan cara menaikkan pajak BBM dengan maksud agar para konsumen membatasi pemakaian bahan bakar minyak. Pemerintah Prancis juga tak kalah agresifnya. Mereka berencana membatasi laju kendaraan di jalan tol dengan kecepatan maksimal sebesar 115 kilometer per jam dari yang semula mencapai 130 kilometer per jam.

Begitu juga dengan Spanyol juga menetapkan target penghematan energi hingga 8,5 persen. Sedangkan Jerman, akan berusaha menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan mobil dan membatasi kecepatan kendaraan.

Lantas bagaimana dengan Indonesia. Inilah yang jadi perdebatan sengit, bahkan isu krisis energi ini pun menjadi makanan politisi di gendung bundar untuk menggoyang presiden. Padahal jika berpikir bijak, sikap yang ditempuh pemerintah perlu didukung bersama, meski terasa berat bagi rakyat.

Namun demikian, langkah-langkah penhematan yang dilakukan pimpinan negara-negara eropa dan asia lainnya perlu ditiru. Misalnya dengan penhematan energi listrik di kantor-kantor pemerintah. Mematikan lampu-lampu jalan, yang memakai voltase besar, lampu di taman-taman kota. Akan lebih bermanfaat energi yang digunakan untuk lampu jalan dan taman itu dialihkan ke rumah warga.

Mengurangi pemakaian pendingin ruangan dan mengkampanyekan pembuatan rumah dengan ventilasi besar, sehingga sirkulasi udara lancar dan tidak perlu pakai AC. Mengurangi pemakaian kendaraan roda empat dengan cc besar serta menaikkan pajak mobil mewah dengan maksud pemgurangi kepemilikan kendaraan mewah yang boros bahan bakar.***

Catatan Akhir Pekan Edisi 13 Juli 2008

yasrilriau@gmail.com

Klik disini untuk melanjutkan »»

Menjadi Pejabat di Riau

Antara Burhanuddin, Marjohan dan Said Amir Hamzah
oleh Yasril

ADA yang menarik dan bisa dijadikan pelajaran dari persidangan dugaan korupsi mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kampar, Burhanuddin SE. Jawaban yang diberikan Burhanuddin terhdap pertanyaan majelis hakim tergambar betapa carut marutnya dan kurang profesionalnya system penempatan pejabat di Riau ini yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya.

Akibatnya, selain tidak menguasai persoalan bidang kerja, out put dari pekerjaan yang amanahkan kepada pejabat bersangkutan pun tidak maksimal. Bahkan bukan tidak mungkin melanggar aturan dan norma yang berkalu sehingga berurusan dengan hukum.

Lihat saja saat persidangan Burhannuddin di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jumat (4/7) di Jakarta. Ketika hakim mempertanyakan syarat pengeluaran rencana kerja tahunan (RKT) kepada mantan Kepala Dinas Kehutanan, Burhanuddin yang leih akrab disapa Boy itu mengaku tidak ingat. Begitu juga dengan pertanyaan persoalan teknis perizinan penebangan hutan, juga dijawab tidak tahu dan bukan keahliannya, karena ia hanya seorang sarjana ekonomi yang diplot mengurus hutan.

Tidak heran kalau berbagai pertanyaan yang diajukan hakim malah dijawab oleh Burhanuddin asal-asalan, ‘’Saya hanya sarjana ekonomi, saya tak tahu soal teknis. Saya tak tahu soal kehutanan. Kadis Kehutanan bukan jabatan teknis. Saya hanya tandatangan saja,’’ kata Burhan.

Satu pertanyaan yang sangat perlu jadi pegangan, tidak hanya bagi yang akan dan telah memegang amanah jabatan tapi juga yang memberi jabatan, adalah, ‘’ Kalau anda tak tahu tentang teknis, kenapa anda terima jabatan Kadis Kehutanan? Kenapa tidak ditolak jabatan itu?’’

Pertanyaan ini mengingatkan kita pada sikap tegas dan penolakan jabatan yang dilakukan mantan Asisten I Bidang Pemerintahan Sekwilda Riau Drs HR Marjohan Yusuf yang merupakan alumni Institut Ilmu pemerintahan (IIP) ahli di bidang Tata Pemerintahan yang akan diplot jadi pejabat teknis Kepala Dinas Peternakan dan Said Amir Hamzah yang dilpot jadi Dirut Rumah Sakit Jiwa (RSJ) oleh Gubri HM Rusli Zainal ketika itu.

Marjohan bersikukuh dengan peniriannya bahwa ia bukan ahli di bidang peternakan, ia bukan pejabat teknis dan bukan sarja perternakan. Serahkan peternakan pada ahlinya. Namun Gubri Rusli Zainal seperti dilansir media massa mengatakan kepala dina bukan pejabat teknis, tapi lebih kepada top manajer. Namun ini tetap dibantah dan ditolak Marjohan Yusuf yang malang melintang dalam dunia tata pemerintahan, sehingga sampai kini belum jabatan itu masih kosong.

Wauuuuuu. Apa jadinya kalau Marjohan tetap menerima jabatan itu. Bisa-bisa ternak sapi, kambing, burung dan rainnya diberi jabatan, dan dibekali ilmu tata pemerintah.

Kalaulah ini terjadi tak bisa dibayangkan, betapa akan tambah rumitnya pemerintahan ini. Akan terjadi pengangguran besar-besaran, karena ternak-ternak diajari cara jadi pejabat sehingga tak perlu lagi diurus manusia. Ya,.. sebagai contoh kepala dinas perburungan, kepala dinas persapian, kepala dinas kambing kepala dinas makan dan sebagainya.

Mereka pun akan membuat perda tending rimba dengan menerakan hukum rimba dengan hakimnya harimau, gajah dan beruang serta ular kobra. Bagi yang melanggar akan dikenai sangsi. Wauuuu. Wauuu bahaya man. Bisa-bisa Kepala dinas yang kejabat manusia akan jadi bulan-bulanan dan dikejar kemana pun karena telah melakukan perusakan dan perambahan hutan tempat mereka bernaung secara ilegal……

Begitu juga dengan penolakan yang dilakukan oleh Said Amir Hamzah SKM, yang memiliki basic tentara angktan laut, yang juga alumni Sarjana Kesehatan Masyarakat disuruh kerja mengurusi orang gila dengan bidang ilmu psikologi. Wauuuu bisa-isa jadi gila semua…

Akan lebih parahnya lagi bila Said Amir hamzah menerapkan disiplin ala militer kepada para orang gila apa jadinya. Bisa jadi akan muncul tentara-tentara gila. Ini akan lebih gila lagi… wauuuuu. Bahaya man…..

Ini pula yang terjadi pada Burhanuddin, seorang sarjana ekonomi disuruh mengatur hutan. Bida didga semua yang dikerjakan akan dilakukan dari sdut pandang ekonomi. Padahal di negeri ini tidak sedikit orang yang ahli di bidang perhutanan, bahkan di negeri ini juga masih ada lembaga tempat menggodok orang agar professional di bidang kehutanan, sebut saja balai diklat kehutanan, sekolah kehutanan serta pejabat-pejabat departemen kehutana nyang telah memiliki sertifikasi khusus. Ada apa dengan semua ini?.. Mengapa mereka yang ahli tidak dimanfaatkan?

Lantas ada apa?.... itu hanyalah gambaran betapa buruknya system penempatan jabatan yang dilakukan para petinggi terhadap bawahannya di negeri ini. Tidak salah kalau ada sentilah dari sebagian orang bahwa negeri ini sdah salah urus. Ya ndak…. Kalau ndak apa namanya……

Padahal di dalam system tata pemerintahan ada namanya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Inilah yang saat ini sudah buntu dan tak jalan. Atau mungkin sengaja tidak diberdayakan demi mempertimbangkan factor kedekatan atau koni-roni. Kalau ini yang terjadi, aan lebih berbahaya lagi… hancur sudah negeri ini.

Inilah pelajaran yang harus dpetik bagi para pejabat dan calon di negeri ini agar tidak salah dalam menempatkan orang dan tidak salah mengurus negeri. ***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Dari Peringatan Harganas XV dan BBMGR V di Jambi (3-habis)

Tikar Pandan Riau Diminati Pejabat Indonesia Timur
Laporan Yasril, Tanjung Jabung Timur
yasril123@yahoo.co.id

Sejumlah barang-barang yang dipamerkan pengelola stand BKKBN dan PKK Riau di Gelanggang Gagang dan Pasar Murah di eks Arena MTQ Paal Merah Jambi diminati banyak pengunjung. Diantaranya tikar pandan, tudung saji serta makanan ringan.

SEBANYAK 211 stand meramaikan Pameran dan Gelanggang Dagang dan Pasar Murah termasuk stand Riau yang menampilkan hasil karya kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS) binaan BKKBN Riau. Iven yang marupakan rangkaian perhelatan Harganas dan BBGRM yang digelar di Jambi itu diharapkan dapat menjadi ajang promosi produk-produk kerajinan dan UKM khas masing-masing daerah di Indonesia. Bahkan dalam rangka peringatan Harganas dan BBMGR tingkat provinsi pun kegiatan yang sama diharapkan juga bisa terlaksana.

Ke 211 stand yang mengikuti gelanggang dagang, terdiri dari BKKBN Pusat, TP PKK Pusat, Dekranas Pusat, Pemda Jambi. Stand untuk kelompok UPPKS binaan BKKBN seluruh Indonesia sebanyak 43 stand, Depkominfo 10 stand, TP PKK provinsi/kabupaten/kota 25 stand (17 peserta), swasta dan pengrajin lain 25 stand, Dekranas 1 stand, Dinas Pemda 32 stand, termasuk yang berasal dari Riau.

Data yang berhasil dihimpun Riau Pos di lokasi gelanggang dagang itu, ternyata tak hanya produk kerajinan tangan yang dipamerkan. Makanan khas daerah pun terlihat meramaikan stand pameran. Di stand penunjang yang rata-rata ditempati pedagang, produk garmen dan pakaian jadi, produk jasa, makanan, minuman, mainan anak-anak dan lainnya.

Khusus stand pameran BKKBN Riau dan PKK Provinsi Riau mendapat perhatian pengunjung dan pejabat pusat, termasuk Mendagri beserta ibu. Bahkan sejumlah barang yang dipamerkan stand BKKBN laku keras. Hal ini ditandai dengan habisnya semua barang yang dipa­jan.

Ketua Tim Gelanggang Dagang BKKBN Riau Hj Reni Atika didampin­gi Yulvayanti tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya. ‘’Pokoknya barang kita laku keras. Hari pertama tikar pandan habis, hari kedua tudung saji, tepak sirih, kue-kue, kaligrafi terjual. Kami tak menyangka seperti ini,’’ kata Yulvayanti.

Dipaparkannya, pada pameran Harganas 2008 ini sejumlah produk hasil karya kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Se­jahtera (UPPKS) binaan BKKBN ditampilkan. Di antaranya tikar pandan dan tudung saji dari KPPKS Bunga Indah, Desa Sungai Rawa, Kecamatan Batang Tuaka, inhil. Selain itu juga ada pot bunga, kaligrafi, tepak sirih serta makanan ringan, seperti kue sagon, kripik cabe dan lainnya.

‘’Semua yang kita tampilkan itu adalah produk UPPKS binaan BKKBN. Tudung saji kita jual Rp50.000, tikat pandan Rp40.000, tepak sirih Rp150.000. Semua habis,’’ kata Reni lagi.

Mereka yang membeli itu berasal hampir dari semua provinsi, ada yang dari Papua, Sulawesi, Aceh dan sebagainya. Bahkan ibu-ibu PKK dari Aceh penasaran dengan hasil kerajinan Riau, sehingga ketika pulang ke Aceh, mereka mengaku menyempatkan diri singgah di Pekanbaru untuk berbelanja ke Pasar Bawah yang mereka ketahui dari promosi di media massa.

Reni Atika yang ditanya soal UPPKS binaan BKKBN, mengatakan cukup banyak. Bahkan pembinaan, tidak hanya dalam bentuk penyulu­han, tapi juga bantuan modal. Tahun anggaran 2006/2007 lalu saja sebanyak 110 UPPKS mendapatkan bantuan. ‘’Tahun 2008 BKKBN Riau juga membantu 39 UPPKS dan Agustus nanti, 56 UPPKS lainnya juga ada mendapatkan bantuan modal sebesar 280 juta. Semua itu merupa­kan salah satu cara BKKBN meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga,’’ katanya.***Edisi cetak di Riau Pos (4/7/2008)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Dari Peringatan Harganas XV dan BBMGR V di Jambi (2)

Menghidupkan Posyandu, Membantu Rakyat
Laporan Yasril, Jambi
yasril123@yahoo.co.id

Program PKK dan Posyandu yang merupakan salah satu program na­sional harus dihidupkan kembali. Sebab dari program itu yang paling diuntungkan adalah masyarakat.

BANYAK hal yang bisa dipetik dari statemen Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat meresmikan Harganas XV dan Bulan Banti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) V di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Diantaranya menyangkut kelangsungan program keluarga berencana dengan segudang program, kegiatan gotong royong dan solidaritas bangsa serta kemandirian bangsa yang harus dimulai dari level terendah, yakni keluarga.

Menurut SBY, program Keluarga Berencana yang telah dimulai sejak era 1980-an merupakan salah satu program yang perlu diper­tahankan, karena memiliki makna mendalam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan ketika kegiatan gotong royong dipadukan dengan program KB akan menjadi sempurna yang merupakan wadah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat itu sendiri.

Bahkan SBY pun mengatakan, program nasional Keluarga Berenca­na (KB) dan gotong royong masyarakat untuk memperkokoh kemandiran bangsa Indonesia. ‘’KB untuk memperkecil keluarga dan kesejahter­aan keluarga, sedangkan gotong royong merupakan kebiasaan bangsa Indonesia, sehingga jangan sampai luntur. Saat ini penekanan yang perlu dilakukan bersama harus saling bahu membahu sesuai dengan budaya gotong royong, sebab membangun bangsa ini tidak semudah membalik telapak tangan, katanya.

Makanya untuk memperkokoh kemandirian bangsa Indonesia pada era globalisasi abad ke 20, semua program harus berjalan mulai dari kesehatan, pendidikan agar bangsa terdidik, ketahanan pan­gan, infrastruktur harus terus digerakan. ‘’Program PKK dan Posyandu yang merupakan salah satu program nasional harus dihi­dupkan kembali. Sebab dari program itu yang paling diuntungkan adalah masyarakat. Jangan karena globalisasi nilai dan perilaku gotong royong dan solidaritas yang telah tertanam di masyarakat selama ini jadi hilang,’’ tegas SBY.

Hal senada juga diungkapkan Wali Kota Dumai H Zulkifli As di sela-sela penerimaan penghargaan Manggala Karya Kencana. Menur­utnya, meski realita di lapangan saat ini kegiatan gotong-royong dan solidaritas itu sudah mulai pudar, tapi hal itu tidak boleh hilang. ‘’Makanya merupakan tugas bersama untuk kembali menghi­dupkannya, baik pejabat maupun masyarakat,’’ ujar Zulkifli.

Kegiatan solidaritas dan gotongroyong itu paparnya sebenarnya bisa dilihat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan BKKBN seperti pelaksanaan Posyandu. ‘’Dalam Posyandu itu, yang bekerja tidak hanya dari BKKBN saja, tapi ada petugas kesehatan, para­medis, kader PKK, kader di masyarakat dan sebagainya. Semua menyatu dengan satu tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyar­akat, terutama ibu dan anak. Makanya perlu dipertahankan,’’ katanya.

Ditanya kondisinya di Dumai sendiri, Zulkifli menyatakan masih ada, meski sebagian ada yang sudah tidak jalan. ‘’Namun, kedepan, kita bertekad, hal itu harus dihidupkan kembali, dan penyuluh kesehatan harus diturunkan kembali ke masyarakat,’’ tuturnya

Dalam pada itu, Kepala BKKBN Riau Drs H Marlis Alamsa yang kepada Riau Pos di sela-sela penyerahan penghargaan di bidang KB mengatakan, penghargaan itu bukan suatu tujuan, tapi lebih pada rangsangan untuk berbuat lebih banyak. Di sadari atau tidak paparnya, Riau memiliki potensi besar untuk mengembangkan diri, namun juga mempunyai resiko besar akan terjadinya ledakan pendu­duk. ‘’Makanya tidak salah, kalau presiden meminta agar program KB itu silaksanakan dan menjadi tugas wajib kepala daerah,’’ katanya.

Program KB papar Marlis tidak hanya bicara soal alat kontra­sepsi, tapi juga tentang masa depan bangsa dan begara. baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi mikro, pendataan kaluarga dan sebagainya.

Tentang Posyandu, Marlis menyatakan kegiatan itu merupakan perwujudan dari kegiatan gotong royong. Meski leding sektornya BKKBN, namun, berbagai komponen ada di sana. ‘’Kalaulah Posyandu itu berjalan normal seperti era 1980 dan 1990-an, bangsa ini akan lebih maju lagi. Namun sayangnya sejak era reformasi, banyak hal-hal yang sebenarnya bagus dan perlu dilanjutkan dan dipertahankan malah dihilangkan,’’ katanya lagi.***
Edisi cetak di Riau Pos (3/7/2008)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Dari Peringatan Harganas XV dan BBMGR V di Jambi (1)

Buah dari Amanah Rakyat
Laporan Yasril, Jambi
yasril123@yahoo.co.id


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka Peringatan Hari Keluar­ga Nasional (Harganas) XV, sekaligus membuka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) V di Gelanggang Olahraga Paduka Berha­la, Tanjung Jabung Timur (TJT) Jambi, Ahad (29/6).

KEHADIRAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta rombon­gan di Gelanggang Olahraga Paduka Berhala, Tanjung Jabung Timur itu disambut tarian kolosal selamat datang yang dimainkan penuh semangat dan semarak 600 pelajar dengan berpakaian adat. Sekitar 50 ribu undangan dan masyarakat yang tumpah ruah memenuhi GOR termasuk Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia.

Menurut Presiden, Harganas sangat mudah diartikan, dari keluarga yang baik menuju masyarakat yang baik, dari masyarakat yang baik menuju bangsa yang baik. Makanya di hadapan masyarakat dan tokoh masyarakat se Indonesia ia mengajak untuk melaksanakan keluarga berencana (KB), untuk untuk mencapai bahagia dan se­jahtera. ‘’Secara nasional, kalau keluarga kita terkelola dengan baik, perkembangannya, pertumbuhannya, maka ekonomi kita akan mendukung dengan baik pula. Sumber daya alam tidak akan terkuras secara berlebihan, dan akhirnya kehidupan bangsa ini akan lebih baik lagi,’’ kata SBY.

Sedangkan BBGRM, tambah Presiden, sangat penting pula diperin­gati di tengah -tengah globalisasi saat ini. ‘’Jangan karena globalisasi nilai dan perilaku gotong royong dan solidaritas jadi hilang,’’ tegasnya.

Pada kesempatan itu, Presiden SBY didampingi Mendagri Mar­diyanto, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, memukul kentongan sebagai tanda dibukanya Harganas XV dan BBGRM V Tahun 2008, sekaligus peresmian Jembatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Gelanggang Olahraga Paduka Berhala TJT.

Sebelumnya dilakukan penyerahan secara simbolis KUR oleh Dirut BRI senilai Rp85.793 miliar untuk 9.995 debitur, Direktur UKM BNI Syariah menyerahkan KUR senilai Rp25,671 miliar untuk 265 debit­ur, dan Dirut Bank Mandiri menyerahkan Rp5,32 miliar untuk 34 debitur.

Selain itu juga diserahkan piagam penghargaan kepada 22 tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) oleh Ibu Hj Effi Mardiyanto selaku ketua Tim PKK, serta penghargaan BKKBN berupa Manggala Karya kencana untuk 53 orang, Dharma Karya Kenca­na 12 orang, dan Wira Karya Kencana untuk 4 orang yang diserahkan langsung kepala BKKBN Pusat Sugiri Syarif. Kemudian dilakukan penyematan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya yang disemat­kan langsung Presiden SBY.

Dari Riau sendiri dua orang tokoh mendapatkan penghargaan Satyalancana Wira Karya, masing-masing Bupati Siak H Arwin AS SH dan Hj Evimairoza Herman. Sedangkan Wali Kota Dumai Zulkifli As hanya mendapatkan Manggala Karya Kencana yang diserahkan oleh Kepala BKKBN Pusat Sugiri Syarif.

Buah Amanah
Pada kesempatan itu, Bupati Siak H Arwin AS SH kepada Riau Pos mengatakan, penghargaan yang ia terima dari presiden itu, tidak lebih dari buah amanah dari masyarakat. ‘’Saya ini kan menjalan­kan amanah. Amanah konstitusi, amanah masyarakat dan amanan pemerintah. Keberhasilan itulah yang menyebabkan kita mendapatan penghargaan,’’ katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa program KB perlu dilaksanakan, karena program KB itu tidak hanya bicara soal alat kontrasepsi, tapi juga bidang lainnya yang kesemua itu bermuara pada kese­jahteraan masyarakat. ‘’Buktinya BKKBN juga bicara tentang ekono­mi keluarga, pendidikan anak, kesehatan dan lainnya,’’ ujar Arwin lagi.

Ia juga mengatakan bahwa sampai saat ini program KB di Siak berjalan cukup bagus. ‘’Meski lembaga BKKBN itu sudah diserahkan ke daerah, namun programnya tetap kita jalankan, karena kami menilai cukup bagus. Kita juga masih memiliki penyuluh lapangan KB, laporan tentang tentang perkembangan KB di masyarakat juga selalu masuk. Dan itu kita jadikan sebagai pedoman untuk melaku­kan kegiatan terkait,’’ ujarnya lagi.***Edisi cetak di Riau Pos (2/7/2008)

Klik disini untuk melanjutkan »»