PEKANBARU (RP) - Bagi pasangan keluarga yang tidak ingin dibebani jumlah anak yang banyak dengan kondisi ekonomi yang kurang bagus, pihak BKKBN Riau memberi kesempatan untuk menjalani operasi sterilisasi gratis.
‘’Kalau di dokter umum, atau rumah sakit akan dikenai biaya mencapai Rp4 hingga Rp6 juta, kini bisa gratis. Silakan hubungi BKKBN atau petugas di kabupaten/kota,’’ kata Kepala BKKBN Riau Drs Ary Goedadi MS didampingi staf Joniwar menjawab Riau Pos, kemarin.
Menurut Ary Goedadi, berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak pasangan usia subur (PUS) di Riau untuk menjalani operasi sterilisasi itu atau medis operasi wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP). Mereka umumnya telah memiliki anak lebih dari dua dengan kondisi ekonomi yang di bawah standar.
‘’Kesadaran mereka untuk operasi sterilisasi itu disebabkan tidak ingin direpotkan dengan jumlah anak yang banyak dan ingin memberikan hak-hak si anak, namun biaya tidak ada, karena ongkos operasi itu cukup besar,’’ ujarnya.
Kini paparnya, persoalan ongkos tidak perlu diragukan. BKKBN sebagai lembaga pelayan masyarakat akan memberikan pelayanan cuma-cuma dengan standar profesional untuk menjalani operasi sterilisasi itu.
‘’Pasangan suami istri silakan mengisi informed consent atau blangko tindakan medis yang dilengkapi materai Rp6.000. Tidak perlu surat miskin, tidak perlu keterangan lurah dan sebagainya, Untuk mendapatkan itu bisa menghubungi petugas BKKBN Riau atau petugas BKKBN kabupaten/kota di Riau. Kita akan layani semaksimal mungkin, baik operasi untuk wanita atau pun operasi untuk pria,’’ paparnya.
Menjawab Riau Pos tentang biaya yang akan dikeluarkan pasien, Ary mengatakan, tidak ada bayaran. Semua ditanggung Negara. Sebab, program Keluarga Berencana ini telah merupakan tugas wajib pemerintah.
‘’Jadi semua ditanggung, baik untuk tindakan medis, maupun obat-obatannya. Yang akan mengerjakannya adalah dokter bedah di rumah sakit yang telah ditunjuk. Sebab BKKBN sendiri telah melakukan kerja sama dengan pihak rumah sakit di daerah ini untuk pelayanan sterilisasi tersebut,’’ tegasnya.
Kesempatan ini paparnya juga terbuka bagi akseptor KB yang selama ini menggunakan alat kontrasepsi, seperti pil, suntik, kondom, IUD dan sebagainya. ‘’Kalau merasa tidak lagi cocok dengan alat kontrasepsi tersebut dan akan beralih ke sterilisasi, silakan, kita layani,’’ katanya lagi.
Ditanya tentang batas waktu, mantan Plt Kepala BKKBN Sumbar ini menjelaskan silakan secepatnya. Sebab, tambahnya lagi, hingga kemarin jumlah yang antre cukup banyak. Namun bila masih banyak yang mendaftar, terutama dari kalangan ekonomi menengah kebawah atau pra sejahtera, kami akan jadwalkan lagi waktu operasinya. Makanya kita himbau, silakan dating ke kantor BKKBN atau petugas BKKBN,’’ ungkapnya.
Pemberdayaan
Dalam program kerjanya, BKKBN juga melakukan konsentrasi untuk peningkatan pemberdayaan perempuan. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan pap semir kepada masyarakat, untuk menuju Keadilan dan Kesejahteraan Gender (KKG) Menurut Goedadi Pemberdayaan perempuan menuju peningkatan kesejahteraan keluarga melaui KB itu sangat diperlukan.
Karena, apabila tidak diterapkan sistem KB di setiap keluarga, mengakibatkan kematian ibu meningkat, dan semakin jauh menuju kesejahteraan keluarga.
‘’Tidak semuanya rakyat Riau ini mampu mempunyai banyak anak, sebaliknya masih banyak rakyat yang berada dibawah garis kemiskinan yang tidak mempunyai kesejahteraan hidup,’’ ujarnya.
Pemberdayaan wanita itu, kita tujukan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengentaskan keluarga miskin yang ada di Indonesia khusunya di Riau ini.
Ary Goedadi menjelaskan, Peningakatan kesejahteraan keluaraga ini, selain penggalakan KB, juga melalui pembentukan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), yang bergerak di daerah, melalui koordinasi dengan BKKBN yang ada didaerah.
Setiap kelompok UPPKS ini, jelasnya diberikan bantuan dana bergulir, yang digunakan sebagai modal usaha setiap kelompok tersebut. Dengan teknis pengalokasian dana bergulir itu diberikan langsung kepada setiap kelompok UPPKS.
‘’Masalahnya, UPPKS itu lebih mengetahui kondisi lapangan, jadi alokasi bantuan dana bergilir itu, diberikan tanggung jawab kepada UPPKs untuk memberikan kepada yang membutuhkan terlebih dahulu,’’ ungkapnya.(ril/asm/mg3)
0 komentar:
Post a Comment