Tantangan Berat Dekade Mendatang

MEMBICARAKAN persoalan penduduk merupakan hal yang menarik dan sangat relevan saat ini. Sebab, empat tantangan berat yang akan dihadapi penduduk bumi pada dekade mendatang adalah persoalan pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Laju pertumbuhan penduduk. Pengentasan kemiskinan dan Kebuntuan politik yang menghalangi kerjasama global untuk mengatasi masalah tersebut.

Solusi terhadap empat tantangan besar ini harus segera dicarikan. Sebab, sekarang saja sudah mulai terlihat. Dampak dari rumah kaca dengan pemanasan global dan perubahan suhu ekstrim misalnya, terjadinya kerusakan lingkungan dan bencana alam di mana-mana. Tingginya tingkat kemiskinan, kesenjangan antara yang kaya dan miskin makin kentara.

Walaupun semua persoalan di muka bumi ini dibolak-balik, titik awalnya tetap berada pada manusianya atau penduduk.

Sebab, banyak pakar di bidang kependudukan yang mengatakan bahwa sebenarnya jumlah manusia di planet bumi sebenarnya sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Artinya, siapa pun dan di negara mana pun termasuk Indonesia harus dengan sungguh-sungguh berupaya agar pertumbuhan penduduk dapat terkendali karena planet ini sudah tidak mampu lagi menampung penduduk yang lebih banyak lagi.

Bahkan perubahan iklim akibat pertumbuhan penduduk yang sangat pesat berakibat buruk bagi produksi pangan sehingga miliaran penduduk terancam kelaparan.
‘’Karena perubahan iklim dan ledakan penduduk, menjelang tahun 2030 akan terjadi kelangkaan pangan, air, dan energi yang luar biasa yang memicu kerusuhan sosial dan konflik internasional karena akan terjadi migrasi besar-besaran dari daerah yang paling terkena dampak,’’ kata Prof. Dr. John Beddington seorang Chief Scientific Adviser British Gov’t.

Jadi, jika pengendalian pertumbuhan penduduk tidak secepatnya dilakukan, maka berbagai persoalan kependudukan bahkan juga terkait hak-hak dasar seorang individu tetap akan membayangi para generasi mendatang.

Di sektor pendidikan misalnya, orang akan kesulitan untuk mendapatkan pendidikan murah bahkan juga gratis. Demikian juga halnya dengan perolehan akses kesehatan, upaya mendapatkan pekerjaan yang layak dan sebagainya.

Lantas solusi pengendalian pertumbuhan penduduk itu bagaimana?
Sebenarnya banyak tawaran-tawaran yang dilakukan para pengambil keputusan di berbagai negara di belahan dunia. Indonesia sendiri sejak beberapa dekade belakangan, lebih fokus pada program keluarga berencana dengan norma kelurga kecil bahagia sejahtera (NKKBS).

Bahkan akibat keberhasilan Indonesia mengendalikan pertumbuhan penduduk, berbagai negala lain pun akhirnya mengambil keputusan untuk belajar ke Indonesia.

Namun sangat disayangkan, di saat negara lain menjadikan Indonesia ebagai guru dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, di dalam negara Indonesia sendiri terjadi pelemahan institusi dan kelembagaan yang berakibat fatal terhadap meningkatnya jumlah penduduk secara drastis.

Kita berharap, sensus penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali ini dapat dilakukabn secara benar sehingga mampu emmberikan gambaran utuh tentang keadaan kependudukan Indonesia secara riil. Tidak hanya menyangkut data populasinya, tapi juga soal perekonomian rakyat, tingkat pelayanan kesehatan, akses pendidikan, pengangguran dan sebagainya. Sehingga bisa dijadikan sebagai patokan pengambilan kebijakan untuk melakukan perubahan di masa mendatang.

catatan: sudah dimuat di riau pos edisi 9 mei 2009

Klik disini untuk melanjutkan »»

HAJI - DOA WUKUF

Klik disini untuk melanjutkan »»

HAJI - DOA IHRAM

Klik disini untuk melanjutkan »»

Riau Harus Menata Sistem Kependudukan

Marlis:  Secepatnya Surati Kemen PAN

Pekanbaru (RP) – Pertumbuhan jumlah penduduk Riau yang tinggi, baik akibat angka kelahiran maupun imbas dari persoalan kependudukan di daerah lain harus segera mendapat perhatian serius. ‘’Penanganan ini tidak hanya oleh pemerintah semata tapi juga harus melibatkan semua elemen yang ada dengan pola kemitraan,’’ kata Direktur Institusi dan Peran Serta Mayarakat, BKKBN Pusat , Drs H Marlis Alamsa pada Pertemuan Pemantapan Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga di Hotel Furaya Pekanbaru, Kamis (8/4).

Menurut Marlis, semua Provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia saat ini mengalami persoalan kependudukan mendasar yang inti masalahnya berada pada lingkungan keluarga. Baik masalah pemenuhan hak-hak dasar seorang anak manusia, seperi pelayanan kesehatan, pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang layak maupun persoalan yang era kaitannya pada social budaya. ‘’Riau sebagai daerah yang pertumbuhan penduduknya tinggi, baik akibat kelahiran bayi maupun migrasi sudah saatnya mempersiapkan diri, sebelum persoalan yang lebih besar menghadang. Salah satu caranya kembali menggerakkan program KB hingga ke tingkat lini,’’ kata Marlis di hadapan semua unsure pemerintahan Kabupaten/kota se Riau, korem, polri, LSM dan jajaran kesehatan.

Program KB yang merupakan salah satu program wajib pemerintah itu tidak hanya bicara soal alat kontrasepsi saja, tapi lebih besar, bagaimana menciptakan keluarga yang berkualitas dengan cara mengangkat derajat dan kesejahteraan mereka. Pemerintah daerah harus bergerak, kalau tidak ingin melihat sekian tahun kedepan jumlah masyarakat miskin di daerah ini makin membengkak,’’ katanya.

Marlis yang juga mantan Kepala BKKBN Riau itu mengakui persoalan tidak semudah membalik telapak tangan, tapi harus dikerjakan secara bersama. ‘’Libatkan semua elemen yang ada, buat program pola kemitraan yang melibatkan masyarakat. Ajukan ke pusat. Saya sebagai salah seorang anak Riau yanag kini bertugas di pusat akan membantu untuk Riau,’’ katanya lagi.

Soal kekurangan tenaga penyuluh lapangan, marlis minta agar semua bupati/wali kota di Riau menyurati Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) untuk meminta penambahan tenaga penyuluh KB. ‘’Ini serius, seperti yang langsung disampaikan Kemenpan di hadapan bupati/walikota se Indonesia beberapa waktu lalu. Yang menyurati itu harus wali kotanya atau bupatinya atau wakilnya. Tidak bisa BKKBN tidak bisa unit kerja, tapi harus bupati atau wali kota. Tolong juga surat itu ditembuskan ke BKKBN Pusat agar kami bisa juga memperjuangkan ke Men PAN,’’ katanya.

Sekarang ini kata Marlis, dari 33 provinsi, baru 20 provinsi yang sudah mengajukan permintaan penambahan tenaga PLKB. ‘’Dari 20 provinsi itu baru 38 kabupaten/kota yang telah menyurati Kemenpan. Lantas Riau bagaimana? Padaha ini juga solusi untuk membuka lapangan kerja baru di daerah,’’ katanya.

Marlis juga menyinggung sejumlah isu strategis di bidang kependudukan dan keluarga berencana, seperti soal pemantapan infrastruktur lini lapangan, peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam program KB, pemantapan kemitraan dengan stakeholder, LSM dan sector swasta. Tujuh pilar kemitraan yang melibatkan lintas sektoral, legislative, LSM, media massa, penyandang dana, swasta, lembaga pendidikan serta organisasi professional.

Sementara itu, Kepala BKKBN Riau Drs Ary Goedadi menyatakan, pembangunan di bidang kependudukan dan Keluarga Berencana yang selama ini menjadi ikon Indonesia, sejak reformasi berubah total, termasuk di . Semangat Bahkan terjadi penurunan semangat dalam penanganan KB seiring terutama sejak desentralisasi dengan otonomi daerah. ‘’ Ini ditandai dengan meleburnya institusi di tingkat kabupaten/kota. Bahkan tenaga-tenaga yang dulu menjadi andalan BKKBN pun kian habis, temasuk tenaga penyuluh lapangan KB (PLKB). Ini kalau dibiarkan bias menimbulkan persoalan besar nantinya,’’ kata Ary Goedadi.(ril)

Klik disini untuk melanjutkan »»

‘’Ecological Suciede’’

SUATU HARI saya diingatkan, kalau ingin hidup sehat, konsumsilah makanan yang sehat. Diantaranya, makanlah sayuran atau buah-buahan yang ada ulatnya, karena sayuran dan buah-buahan yang ada ulat itu umumnya bebas dari pestisida. Kalau beli ikan asin misalnya beli jugalah yang ada ulatnya, karena ikan asin yang ada latnya itu bebas dari zat pengawet, seperti formalin yang biasa digunakan untuk pengawet mayat, atau zat pengawet lainnya.

Kasus pestisida dan zat pengawet itu hanyalah sebagian kecil dari pola kehidupan atau peradaban manusia yang sangat mempengaruhi kerusakan alam beserta isinya. Masih banyak kasus lainnya, seperti penangkapan ikan dan terumbu karang yang memakai bom, pembabatan dan pembakaran hutan yang mengakibatkan kekeringan, meningkatnya CO2. Pemakaian kendaraan tanpa memikirkan emisi gas buang yang akan meningkatkan polusi udara dan masih banyak kasus lainnya.

Kasus demi kasus perusakan lingkungan dan alam semesta ini terus terjadi dari dulu hingga sekarang bahkan juga ke depannya. Bahkan tanpa disadari manusia pun sebenarnya telah melakukan ecological suciede atau bunuh diri dengan cara merusak alam.

Banyak hal yang menyebabkan semua itu. Sejumlah ahli demografi mengatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya Ecological Suciede ini, karena jumlah Jumlah manusia di planet bumi sebenarnya sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Untuk itu, harus ada upaya sungguh-sungguh agar pertumbuhan penduduk dapat terkendali karena planet ini sudah tidak mampu lagi menampung penduduk lebih banyak lagi.

Terjadinya perubahan iklim akibat ledakan penduduk berakibat buruk bagi produksi pangan, sehingga tidak heran kalau kita melihat di di beberapa daerah di Indonesia misalnya atau di berbagai belahan dunia terlihat miliaran penduduk terancam kelaparan.

Bahkan, Prof. Dr. John Beddington, Chief Scientific Adviser British Gov’t, seperti disampaikan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi BKKBN, Dr Ida Bagus Permana, dalam Seminar dan Konsolidasi Nasional Ikatan Penulis Keluarga Berencana beberapa waktu lalu itu, mengatakan bahwa akibat perubahan iklim dan ledakan penduduk, menjelang tahun 2030 akan terjadi kelangkaan pangan, air, dan energi yang luar biasa yang memicu kerusuhan sosial dan konflik internasional karena akan terjadi migrasi besar-besaran dari daerah yang paling terkena dampak.

Ini pun dipertegas oleh Jeffrey D. Sachs dalam bukunya ‘’Common wealth’’ bahwa ada empat tantangan berat di dekade mendatang, yakni: Soal Pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Laju pertumbuhan penduduk. Pengentasan kemiskinan. Kebuntuan politik yang menghalangi kerjasama global.

Tesis ini cukup beralasan, apalagi Thomas Robert Malthus mengatakan , ‘’ Penduduk meningkat seperti deret ukur, sementara produksi pangan meningkat seperti deret hitung.’’

Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan manusia selalu mencari peluang sumber pangan, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Akibatnya berbagai bencana terjadi kekeringan, tanah longsor, meningkatnya pemanasan bumi, kebakaran hutan dan sebagainya.

Lantas, apakah ada cara mengatasinya? jawabnya tentu ada. Salah satunya dengan cara mengendalikan pertumbuhan penduduk dunia, termasuk di Indonesia dan Riau. Sebab, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mempunyai kontribusi besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang bisa berujung pada “ekosida.’’

Makanya perlu pemahaman yang sama dari segenap komponen bangsa tentang penting dan strategisnya Program Kependudukan dan KB bagi pembangunan saat ini dan bagi pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Kepedulian ini pun sebenarnya harus dimulai oleh pasangan keluarga di rumah tangga. Dengan kata lain, tidak perlu jumlah anggota keluarga banyak, kalau hanya jadi masalah di kemudian hari.

Langkah lainnya melakukan gerakan penghijauan guna meminimalisir peningkatan CO2, seperti yang dilaksanakan Riau Pos, sejak beberapa waktu lalu dengan yayasan save the erath yang peduli terhadap lingkungan.

Setelah melakukan gerakan penghijauan di kawasan waduk PLTA Kotopanjang, Kabupaten Kampar, hari ini (Sabtu 21 Februari 2010) Riau Pos pun melakukan hal yang sama di Pekanbaru, bekerja sama dengan Kwarda Gerakan Pramuka Riau.

Ini salah satu wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. mari kita selamatkan dunia, selamatkan anak cucu kita ke depan. Jangan lagi terjadi Ecological Suciede, hanya gara-gara ingin memenuhi kebutuhan hidup.***
note: sudah dimuat di Riau Pos edisi 21 Februari 2010.

Klik disini untuk melanjutkan »»