Riau Harus Menata Sistem Kependudukan

Marlis:  Secepatnya Surati Kemen PAN

Pekanbaru (RP) – Pertumbuhan jumlah penduduk Riau yang tinggi, baik akibat angka kelahiran maupun imbas dari persoalan kependudukan di daerah lain harus segera mendapat perhatian serius. ‘’Penanganan ini tidak hanya oleh pemerintah semata tapi juga harus melibatkan semua elemen yang ada dengan pola kemitraan,’’ kata Direktur Institusi dan Peran Serta Mayarakat, BKKBN Pusat , Drs H Marlis Alamsa pada Pertemuan Pemantapan Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga di Hotel Furaya Pekanbaru, Kamis (8/4).

Menurut Marlis, semua Provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia saat ini mengalami persoalan kependudukan mendasar yang inti masalahnya berada pada lingkungan keluarga. Baik masalah pemenuhan hak-hak dasar seorang anak manusia, seperi pelayanan kesehatan, pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang layak maupun persoalan yang era kaitannya pada social budaya. ‘’Riau sebagai daerah yang pertumbuhan penduduknya tinggi, baik akibat kelahiran bayi maupun migrasi sudah saatnya mempersiapkan diri, sebelum persoalan yang lebih besar menghadang. Salah satu caranya kembali menggerakkan program KB hingga ke tingkat lini,’’ kata Marlis di hadapan semua unsure pemerintahan Kabupaten/kota se Riau, korem, polri, LSM dan jajaran kesehatan.

Program KB yang merupakan salah satu program wajib pemerintah itu tidak hanya bicara soal alat kontrasepsi saja, tapi lebih besar, bagaimana menciptakan keluarga yang berkualitas dengan cara mengangkat derajat dan kesejahteraan mereka. Pemerintah daerah harus bergerak, kalau tidak ingin melihat sekian tahun kedepan jumlah masyarakat miskin di daerah ini makin membengkak,’’ katanya.

Marlis yang juga mantan Kepala BKKBN Riau itu mengakui persoalan tidak semudah membalik telapak tangan, tapi harus dikerjakan secara bersama. ‘’Libatkan semua elemen yang ada, buat program pola kemitraan yang melibatkan masyarakat. Ajukan ke pusat. Saya sebagai salah seorang anak Riau yanag kini bertugas di pusat akan membantu untuk Riau,’’ katanya lagi.

Soal kekurangan tenaga penyuluh lapangan, marlis minta agar semua bupati/wali kota di Riau menyurati Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) untuk meminta penambahan tenaga penyuluh KB. ‘’Ini serius, seperti yang langsung disampaikan Kemenpan di hadapan bupati/walikota se Indonesia beberapa waktu lalu. Yang menyurati itu harus wali kotanya atau bupatinya atau wakilnya. Tidak bisa BKKBN tidak bisa unit kerja, tapi harus bupati atau wali kota. Tolong juga surat itu ditembuskan ke BKKBN Pusat agar kami bisa juga memperjuangkan ke Men PAN,’’ katanya.

Sekarang ini kata Marlis, dari 33 provinsi, baru 20 provinsi yang sudah mengajukan permintaan penambahan tenaga PLKB. ‘’Dari 20 provinsi itu baru 38 kabupaten/kota yang telah menyurati Kemenpan. Lantas Riau bagaimana? Padaha ini juga solusi untuk membuka lapangan kerja baru di daerah,’’ katanya.

Marlis juga menyinggung sejumlah isu strategis di bidang kependudukan dan keluarga berencana, seperti soal pemantapan infrastruktur lini lapangan, peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam program KB, pemantapan kemitraan dengan stakeholder, LSM dan sector swasta. Tujuh pilar kemitraan yang melibatkan lintas sektoral, legislative, LSM, media massa, penyandang dana, swasta, lembaga pendidikan serta organisasi professional.

Sementara itu, Kepala BKKBN Riau Drs Ary Goedadi menyatakan, pembangunan di bidang kependudukan dan Keluarga Berencana yang selama ini menjadi ikon Indonesia, sejak reformasi berubah total, termasuk di . Semangat Bahkan terjadi penurunan semangat dalam penanganan KB seiring terutama sejak desentralisasi dengan otonomi daerah. ‘’ Ini ditandai dengan meleburnya institusi di tingkat kabupaten/kota. Bahkan tenaga-tenaga yang dulu menjadi andalan BKKBN pun kian habis, temasuk tenaga penyuluh lapangan KB (PLKB). Ini kalau dibiarkan bias menimbulkan persoalan besar nantinya,’’ kata Ary Goedadi.(ril)