Kelembagaa KB harus Segera Dipikirkan
Laporan Yasril, Pekanbaru
Yasril123@yahoo.co.id
TINGGINYA angka pertumbuhan penduduk Riau, saat ini menjadi sototan pemerintah pusat. Bahkan Mabes TNI pun merasa peduli untuk mengantisipasi agar tidak terjadi ledakan penduduk di masa depan.
‘’Pertumbuhan sebesar 6,1 persen dengan angka kelahiran (TFR) sebesar 2,7 sangat jauh melampui target nasional sebesar 2,6. Ini harus segera dikendalikan secara bersama dan terpadu,’’ kata Kautnit Baktikes Puskes TNI Letkol Laut Drs HeriPriatna STFT, SKM, MM di Pekanbaru (Kamis (18/9).
Kehadirian rombongan Mabes TNI ke Riau ini dalam rangka evaluasi program TNI Manunggal KB-Kes (TMKK ) yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Selain ke BKKBN Riau, rombongan tim Evaluasi TMKK pusat ini juga mendatangi Korem 0301 Wirabima, Makodim Pekanbaru serta dilanjutkan ke Kabupaten Kampar.
Selain ke Riau, tim juga mendatangi tiga provins lain yang juga nantinya dijadikan sebagai sample dan model pelaksanaan TMKK ke depan. Masing-masing ke Pontianak (Kalbar), NTT serta ke Sulawesi Tengah.
Menurut Heri, pengendalian pertumbuhan penduduk ini suatu keharusan dan merupakan tugas wajib pemerintah. Salah satu caranya dengan program Manunggal TNI KB-Kes yang telah berlangsung sejak 22 tahun belakangan. ‘’Ini menjadi pembicaraan di tingkat nasional. Penting, karena menyangkut dengan keterpenuhan hak-hak dasar manusia, seperti untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya,’’ katanya di hadapan Plt Kepala BKKBN Riau Drs H Pengadilan Nasution dan beberapa Kabid Lainnya di BKKBN Riau.
Keberadaan lembaga yang menangani khusus program BKKBN di tingkat kabupaten/kota ke bawah katanya sangat perlu, termasuk pembentukan UPTD-UPTD di tingkat kecamatan bahkan desa. ‘’Ini perlu dilakukan seperti tahun-tahun lalu, sehingga program yang diluncurkan bnar-benr menyentuh masyarakat lapisan bawah. Kesemua itu pun berpengaruh pada penciptaan keluarga kecil,’’ kata Komandan Dinkes TNI Pekanbaru Letkol CKM dr Johanes di hadapan jajaran BKKBN, Dinkes dan aparat TNI.
Bahkan Johanes mengatakan, kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Apalagi saat akan melaksanakan program di lapangan ada kesan beberapa Pemda tidak mampu mengelola penistribusian alat kontrasepsi, karena petugas lapangannya tidak ada lagi. Padahal dampaknya sangat besar untuk kelangsungan Negara,’’ tegasnya.
Dalam pada itu, drg Buhanuddin daeri Dinas Kesehatan Riau menyatakan, tingginya angka pertumbuhan penduduk Riau sebesar 6,1 pada tahun 2007 ini lebh diakibatkan tingginya perkembangan perekonomian daerah. ‘’Ibaratnya, di mana ada gula di situ ada semut,’’ katanya.
Namun demikian kata Buhanuddin, pihanya juga tengah juga tengah melaksanakan beberapa rogram mendasar, seperti pelaksanaa Puskesmas gratis, tidak hanya untuk masyarakat miskin, tapi semua warga Riau sudah gratis berobat di Puskesmas. Program Desa Siaga di 1.503 desa dan kelurahan yang ada, dengan menerapkan satu bidan, dua kader terlatih serta satu orang tokoh masyarakat terlatih di setiap desa. Selain itu juga dilaksanakan program jaminan kesehatan masyarakat miskin.
Sedangkan Kabid Institusi Masyarakat BKKBN Pusat, Muzakir mengakui persoalan kelembagaan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa saat ini mengalamai penurunan drastic. Dampak semua itu, menurunnya pelaksanaa program KB di daerah yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan penduduk, terutama dari angka kelahiran. ‘’Kondisi saat ini menjadi kecemasan secara national, terlebih lagi dengan terjadinya pembengkakan jumlah generasi muda yang akan berdampak pada tingginya kelahiran anak di masa datang,’’ tuturnya.(ril)
0 komentar:
Post a Comment