DUKUNGAN pemerintah daerah dalam pencitraan kembali program BKKBN sangat diperlukan. Sebab, semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sangat terkait dengan program kependudukan ini.
‘’Kita berharap di pemerintah daerah di Riau, bisa lebih konsentrasi lagi soal ini. Karena hasilnya nanti juga akan dirasakan oleh masyarakat negeri ini,’’ kata Pembina Wilayah Riau dari BKKBN Pusat Drs Rukmana saat pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BKKBN Riau di Hotel Ibis, Rabu (11/3).
Kegiatan yang dibuka Gubernur Riau diwakili Kepala Dinas Kesehatan Riau dr Mursal ini juga dihadiri jajaran Muspida Riau, Kepala dinas instansi Provinsi Riau dan jajaran pemerintah Kabupaten/kota, serta para kader KB dari berbagai lini. Pada kesempatan itu juga diserahkan bantuan berupa komputer untum pengurus masjid dan gereja, bantuan modal kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) serta lounching logo institusi dan logo program KB
Menurut Rukmana, sejak era desentralisasi, perkembangan program KB di Riau mengalami penurunan yang disebabkan berbagai factor, baik menyangkut personil di lapangan, pola piker masyarakat dan sebagainya. ‘’Bahkan hingga Oktober 2008 lalu, Pusat masih menilai program di Riau anjlok. Dan secara bertahap kondisi ini ternyata berubah drastic. Bahkan pada Rakernas januari lalu, Riau berada dalam 21 daerah yang maju dalam bidang KB,’’ katanya.
Keberhasilan program KB di Riau ini terlihat dari terjadi penurunan CPR ( current Pravalensi rate ) dari 58,80 persen menjadi 56,70 persen. Bahkan hasil SDKI dan TFR menurun dari 3,2 menjadi 2,7 atau masih di atas angka naional yang 2,6.
Berbagai factor penyebab lambannyaprogram KB ini antara lain berkurangnya tenaga petugas lapangan yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat. ‘’Saya sudah melobi Menpan agar dalam penerimaan PNS kedepan dimasukkan tenaga penyuluh lapangan. Untuk seluruh Inonesia kami masih perlu sekitar 15.000 tenaga penyuluh lapangan. Ini penting, karena program KB merupakan program wajib pemerintah, dan perlu tenaga yang serius,’’ tegasnya.
Sedangkan Gubernur yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau dr Mursal mengucapkan perlunya mengiatkan program KB di Riau, karena berdasarkan data kependudukan, ternyata jumlah penduduk wanita lebih anyak disbanding pria dan ini perlu perhatian serius.
’’ Jumlah penduduk Riau 5.679.643 jiwa terdiri dari laki-laki 2.901.647 jiwa atau 51,09 % sedangkan perempuan 2.777.997 jiwa atau 48,91 %. Dengan jumlah penduduk perempuan yg besar, apabila didukung oleh kualitas tinggi maka perempuan akan merupakan potensi produktif dan menjadi modal yang berarti dalam pembangunan. Namun jika tidak, akan menjadi beban kedepan,’’ katanya lagi. (ril)
‘’Kita berharap di pemerintah daerah di Riau, bisa lebih konsentrasi lagi soal ini. Karena hasilnya nanti juga akan dirasakan oleh masyarakat negeri ini,’’ kata Pembina Wilayah Riau dari BKKBN Pusat Drs Rukmana saat pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BKKBN Riau di Hotel Ibis, Rabu (11/3).
Kegiatan yang dibuka Gubernur Riau diwakili Kepala Dinas Kesehatan Riau dr Mursal ini juga dihadiri jajaran Muspida Riau, Kepala dinas instansi Provinsi Riau dan jajaran pemerintah Kabupaten/kota, serta para kader KB dari berbagai lini. Pada kesempatan itu juga diserahkan bantuan berupa komputer untum pengurus masjid dan gereja, bantuan modal kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) serta lounching logo institusi dan logo program KB
Menurut Rukmana, sejak era desentralisasi, perkembangan program KB di Riau mengalami penurunan yang disebabkan berbagai factor, baik menyangkut personil di lapangan, pola piker masyarakat dan sebagainya. ‘’Bahkan hingga Oktober 2008 lalu, Pusat masih menilai program di Riau anjlok. Dan secara bertahap kondisi ini ternyata berubah drastic. Bahkan pada Rakernas januari lalu, Riau berada dalam 21 daerah yang maju dalam bidang KB,’’ katanya.
Keberhasilan program KB di Riau ini terlihat dari terjadi penurunan CPR ( current Pravalensi rate ) dari 58,80 persen menjadi 56,70 persen. Bahkan hasil SDKI dan TFR menurun dari 3,2 menjadi 2,7 atau masih di atas angka naional yang 2,6.
Berbagai factor penyebab lambannyaprogram KB ini antara lain berkurangnya tenaga petugas lapangan yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat. ‘’Saya sudah melobi Menpan agar dalam penerimaan PNS kedepan dimasukkan tenaga penyuluh lapangan. Untuk seluruh Inonesia kami masih perlu sekitar 15.000 tenaga penyuluh lapangan. Ini penting, karena program KB merupakan program wajib pemerintah, dan perlu tenaga yang serius,’’ tegasnya.
Sedangkan Gubernur yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau dr Mursal mengucapkan perlunya mengiatkan program KB di Riau, karena berdasarkan data kependudukan, ternyata jumlah penduduk wanita lebih anyak disbanding pria dan ini perlu perhatian serius.
’’ Jumlah penduduk Riau 5.679.643 jiwa terdiri dari laki-laki 2.901.647 jiwa atau 51,09 % sedangkan perempuan 2.777.997 jiwa atau 48,91 %. Dengan jumlah penduduk perempuan yg besar, apabila didukung oleh kualitas tinggi maka perempuan akan merupakan potensi produktif dan menjadi modal yang berarti dalam pembangunan. Namun jika tidak, akan menjadi beban kedepan,’’ katanya lagi. (ril)
0 komentar:
Post a Comment