Tanggapan Statemen Wardiman Djojonegoro
SARAN mantan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Prof DR Ing H Wardiman Djojonegoro agar Pemprov Riau, dalam hal ini Dinas Pendidikan, menerapkan standar yang berlaku di Singapura dan Malaysia pada pelaksanaan ujian nasional (UN), sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Riau ada baiknya.
Namun tidak harus serta merta ide tersebut langsung dilaksanakan, meski pun yang menyampaikan sekaliber Wardiman—seorang tokoh pendidikan yang juga mantan menteri pendidikan. Jika hal itu dilaksanakan, bisa-bisa para pelajar Riau menjadi korban ide mantan menteri, karena tidak sesuainya standar yang mereka jalani selama ini.
Sebab, berdasarkan teori dan praktik, kualitas pendidikan di tanah air sangat dipengaruhi banyak faktor. Baik internal maupun eksternal. Baik sarana dan pra sarana maupun kurikulum yang diberlakukan, tenaga pendidik, lingkungan dan sebagainya.
Di bidang infrastruktur misalnya, Riau sampai saat ini masih harus berpikir panjang dalam pemenuhan infrastruktur pendidikan. Kualitas pendidikan tidak bisa hanya bisa berdasarkan kualitas satu dua sekolah vaporit saja, tapi harus berlaku menyeluruh. Artinya selagi infrastruktur sekolah belum terpenuhi, baik yang ada di perkotaan terlebih lagi di pedesaan di Riau, bisa dipastikan kualitas pendidikan masih belum memuaskan.
Sebab, berdasarkan realitas di lapangan, tidak sedikit bangunan sekolah di kota-kota di Riau yang sudah reot, terlebih lagi di pedesaan. Kondisi ini diperparah lagi banyaknya sekolah yang belum memiliki fasilitas lengkap, seperti laboratorium, listrik, media pendidikan, buku paket dan sebagainya, sehingga sulit untuk melakukan pengembangan-pengembangan metoda pembelajaran.
Diperkirakan, Wardiman Djojonegoro mungkin berdasarkan asumsi bahwa Riau berpeluang meningkatkan mutu pendidikan karena negeri ini merupakan negeri kaya, di bawah minyak di atas minyak. Padahal kekayaan yang melimpah ruah itu lebih banyak dinikmati pihak luar dengan cara menyumbangkan ke negara. Sementara dana yang dikembalikan pusat ke negeri Lancangkuning ini sangat minim dari perkiraan semula. Ini terbukti dengan kecilnya DIPA Riau 2009 provinsi tetangga.
Naif rasanya bagi Riau hanya mendapatkan porsi kue yang kecil dibanding daerah lain yang kurang memberikan kontribusi terhadap negara. Saatnya pula, semula elemen yang ada di daerah ini menyatu padu memperjuangkan kepentingan rakyat Riau. Tentunya demi kebahagiaan anak-anak dan cucu kita di kemudian hari.
Itu, baru dari segi kelengkapan fasilitas. Di bidang kurikulum misalnya, keberadaan pendidikan tidak hanya di Riau, tapi juga menyeluruh seantero republik ini masih perlu mendapat perhatian serius. Tidak cukup hanya dengan memposisikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN atau APBD.
Keberadaan kurikulum yang berkesinambungan sangat menentukan kemajuan dan kualitas pendidikan anak negeri ini. Selama ini faktor kurikulum selalu jadi batu sandungan dalam proses pendidikan, baik secara nasional, regional maupun di level terendah seperti sekolah.
Realita di lapangan terlihat bahwa, setiap ganti pejabat menteri, ganti pula kebijakan dan itu pun terjadi di dunia pendidikan. Ibarat pepatah, ‘’sekali gelombang pasang, sekali itu pula tepian berubah’’.
Beberapa kurikulum pendidikan yang pernah dilaksanakan di republik ini, misalnya, kurikulum 68, kurikulum 75, kurikulum 1984, kurikulum 2004, hingga saat ini kurikulum KTSP dan sebagainya. Yang lebih parahnya sejak era reformasi, hampir setiap lima tahun tukar kurikulum. Belum yang satu berjalan, sudah datang kurikulum baru. Ini jelas berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pendidikan, baik secara nasional maupun tujuan khusus.
Sebab, persoalan kurikulum ini tidak saja menyangkut materi pelajaran atau garis-garis besar pembelajaran belaka, tapi juga kesiapan guru, murid, ketersediaan buku paket, media pembelajaran dan sebagainya.
Sebagai solusi, ada baiknya para pengambil kebijakan soal pendidikan di negeri ini memikirkan sistem pendidikan yang berkesinambungan dengan kurikulum yang terencana secara matang untuk jangka panjang, seperti halnya yang dilakukan di era Orde Baru. Ini tentunya juga diikuti dengan penyediaan buku paket secara nasional yang terkoordinir, sehingga orang tua murid tidak lagi dipusingkan dengan pembelian buku paket yang tidak seragam dan setia semester bertukar.
Semoga pendidikan anak negeri di republik bisa menikmati pendidikan murah secara massal, lebih berkualitas dan mampu bersaing dengan para siswa lain di negara tetangga.***
0 komentar:
Post a Comment