BKKBN Laksanakan Operasi Sterilisasi Gratis

PEKANBARU (RP) - Bagi pasangan keluarga yang tidak ingin dibebani jumlah anak yang banyak dengan kondisi ekonomi yang kurang bagus, pihak BKKBN Riau memberi kesempatan untuk menjalani operasi sterilisasi gratis.

‘’Kalau di dokter umum, atau rumah sakit akan dikenai biaya mencapai Rp4 hingga Rp6 juta, kini bisa gratis. Silakan hubungi BKKBN atau petugas di kabupaten/kota,’’ kata Kepala BKKBN Riau Drs Ary Goedadi MS didampingi staf Joniwar menjawab Riau Pos, kemarin.

Menurut Ary Goedadi, berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak pasangan usia subur (PUS) di Riau untuk menjalani operasi sterilisasi itu atau medis operasi wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP). Mereka umumnya telah memiliki anak lebih dari dua dengan kondisi ekonomi yang di bawah standar.

‘’Kesadaran mereka untuk operasi sterilisasi itu disebabkan tidak ingin direpotkan dengan jumlah anak yang banyak dan ingin memberikan hak-hak si anak, namun biaya tidak ada, karena ongkos operasi itu cukup besar,’’ ujarnya.

Kini paparnya, persoalan ongkos tidak perlu diragukan. BKKBN sebagai lembaga pelayan masyarakat akan memberikan pelayanan cuma-cuma dengan standar profesional untuk menjalani operasi sterilisasi itu.

‘’Pasangan suami istri silakan mengisi informed consent atau blangko tindakan medis yang dilengkapi materai Rp6.000. Tidak perlu surat miskin, tidak perlu keterangan lurah dan sebagainya, Untuk mendapatkan itu bisa menghubungi petugas BKKBN Riau atau petugas BKKBN kabupaten/kota di Riau. Kita akan layani semaksimal mungkin, baik operasi untuk wanita atau pun operasi untuk pria,’’ paparnya.

Menjawab Riau Pos tentang biaya yang akan dikeluarkan pasien, Ary mengatakan, tidak ada bayaran. Semua ditanggung Negara. Sebab, program Keluarga Berencana ini telah merupakan tugas wajib pemerintah.

‘’Jadi semua ditanggung, baik untuk tindakan medis, maupun obat-obatannya. Yang akan mengerjakannya adalah dokter bedah di rumah sakit yang telah ditunjuk. Sebab BKKBN sendiri telah melakukan kerja sama dengan pihak rumah sakit di daerah ini untuk pelayanan sterilisasi tersebut,’’ tegasnya.

Kesempatan ini paparnya juga terbuka bagi akseptor KB yang selama ini menggunakan alat kontrasepsi, seperti pil, suntik, kondom, IUD dan sebagainya. ‘’Kalau merasa tidak lagi cocok dengan alat kontrasepsi tersebut dan akan beralih ke sterilisasi, silakan, kita layani,’’ katanya lagi.
Ditanya tentang batas waktu, mantan Plt Kepala BKKBN Sumbar ini menjelaskan silakan secepatnya. Sebab, tambahnya lagi, hingga kemarin jumlah yang antre cukup banyak. Namun bila masih banyak yang mendaftar, terutama dari kalangan ekonomi menengah kebawah atau pra sejahtera, kami akan jadwalkan lagi waktu operasinya. Makanya kita himbau, silakan dating ke kantor BKKBN atau petugas BKKBN,’’ ungkapnya.
Pemberdayaan
Dalam program kerjanya, BKKBN juga melakukan konsentrasi untuk peningkatan pemberdayaan perempuan. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan pap semir kepada masyarakat, untuk menuju Keadilan dan Kesejahteraan Gender (KKG) Menurut Goedadi Pemberdayaan perempuan menuju peningkatan kesejahteraan keluarga melaui KB itu sangat diperlukan.

Karena, apabila tidak diterapkan sistem KB di setiap keluarga, mengakibatkan kematian ibu meningkat, dan semakin jauh menuju kesejahteraan keluarga.
‘’Tidak semuanya rakyat Riau ini mampu mempunyai banyak anak, sebaliknya masih banyak rakyat yang berada dibawah garis kemiskinan yang tidak mempunyai kesejahteraan hidup,’’ ujarnya.

Pemberdayaan wanita itu, kita tujukan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengentaskan keluarga miskin yang ada di Indonesia khusunya di Riau ini.
Ary Goedadi menjelaskan, Peningakatan kesejahteraan keluaraga ini, selain penggalakan KB, juga melalui pembentukan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), yang bergerak di daerah, melalui koordinasi dengan BKKBN yang ada didaerah.
Setiap kelompok UPPKS ini, jelasnya diberikan bantuan dana bergulir, yang digunakan sebagai modal usaha setiap kelompok tersebut. Dengan teknis pengalokasian dana bergulir itu diberikan langsung kepada setiap kelompok UPPKS.

‘’Masalahnya, UPPKS itu lebih mengetahui kondisi lapangan, jadi alokasi bantuan dana bergilir itu, diberikan tanggung jawab kepada UPPKs untuk memberikan kepada yang membutuhkan terlebih dahulu,’’ ungkapnya.(ril/asm/mg3)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Rombongan BKKBN Kunjungi Redaksi Riau Pos

BERKUNJUNG:

Deputi KB KR BKKBN, Basir Palu, beserta rombongan BKKBN Riau melakukan kunjungan ke redaksi Riau Pos di Jalan Subrantas, Pekanbaru. Selain berdialog langsung dengan Wakil Pemimpin Redaksi Riau Pos Syamsul Bahri Samin, Yasril dan sejumlah kru redaksi, rombongan juga meninjau percetakan dan studio RTv, Sabtu (18/4/2009.

Rombongan BKKBN saat berada di ruang rapat redaksi Riau Pos.

Wakil Pemimpin Redaksi Riau Pos Syamsul Bahri Samin didampingi Wakil Pemimpin Redaksi Yasril menjelaskan tentang perkembangan Riau Pos.

Deputi KB KR BKKBN Basir Palu menjelaskan tentang perkembangan BKKBN secara nasional.

Suasana dialog

Deputi KB KR dan Kepala BKKBN Riau Ary Goedadi beserta rombongan

Wakil Pemimpin Redaksi Syamsul bahri Samin menyerahkan bingkisan kepada Deputi KB KR BKKBN, Basir Palu.

Wakil Pemimpin Redaksi Yasril menyalami rombongan BKKBN.

Yasril saat menjelaskan tentang pembuatan koran, Riau Pos online dan epaper Riau Pos

IT BKKBN saat mengakses web BKKBN

Klik disini untuk melanjutkan »»

Kanker Leher Rahim dan Payudara Sebabkan Kematian

Riau 10 Besar HIV/AID

DEPUTI Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN dr M Basir Palu SpA MHA di hadapan unsur pemerintahan daerah, kabupaten/kota, TNI, Polri, SKPD KB serta dari unsur Perguruan Tinggi se Riau, Jumat (17/4) mengatakan kanker leher rahim atau serviks dan kanker payudara merupakan kanker terbanyak yang menjadi penyebab kematian kaum ibu. ‘’Untuk itu pengetahuan dan pemahaman akan arti penting alat reproduksi tersebut harus disosialisasikan sejak dini, terutama terhadap kaum ibu dan remaja,’’ katanya.

Tingginya tingkat kecemasan ini pparnya juga didukung oleh data global burden cancer dari international agency for research on cancer (IARC) di mana pada 2002 penderita kanker payudara sebesar 26 kasus per 100.000 perempuan dan kanker leher rahim sebesar 16 per 100.000 perempuan. Yang sangat menyedihkan tuturnya sekitar 70 persen penderita kanker dating ke rumah sakit setelah pada stadium 3 dan 4.

‘’Ini tentu saja sulit untuk disembuhkan. Padahal kanker dapat disembuhkan bila ditemukan pada stadium dini. Salah satu penyebabnya kurang sampainya informasi ke masyarakat dan masyarakat sendiri pun belum tahu cara deteksi dini kanker,’’tuturnya lagi.

Sementara itu, paparnya, HIV/AIDS sudah menjadi epidemic di Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Pada awal ditemukan HIV/AIDS tahun 1985 hanya ada lima kasus. Jumlah tersebut meningkat menjadi 23 kasus pada tahun 1995 dan menjadi 2.639 kasus pada 2005. Bahkan pada tahun akhir 2008 lalu jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia menjadi 22.125 kasus, dengan rincian 6.015 kasus HIV dan 16.110 kasus AIDS.

‘’Sedangkan Riau berada pada 10 besar pengidap HIV/AIDS di Indonesia sebanyak 364 kasus yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota, dengan case rate (jumlah kasus AIDS per jumlah penduduk 8,01 orang,’’ paparnya.

Sebagai antisipasi awal katanya, sebenarnya cukup banyak, seperti di Perguruan Tinggi. Karena merupakan institusi strategis dalam upaya pencegahan masalah kesehatan reproduksi dan menekan laju pertumbuhan HIV/AIDS di Riau. ‘’Beberapa langkah yang bias ditempuh misalnya penyuluhan, orientasi, diskusi aau pembentukan PIK KRR di wilayah KKN. Masih banyak kegiatan lain yang juga bisa diintegrasikan pada program KB ini,’’ ungkapnya.(ril)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Komitmen Pemerintah daerah belum Memadai

KOMITMEN Pemerintah Daerah, terutama di kabupaten/kota sangat dirasakan belum memadai dibanding era Orde Baru. ‘’Padahal program KB ini selain merupakan tugas wajib pemerintah, juga memberi dampak positif untuk kelangsungan anak bangsa dan bias mengurangi beban pemerintah di masa depan,’’ kata Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN dr M Basir Palu SpA MHA.

Hal tersebut diungkapkannya di hadapan unsure pemerintahan daerah, kabupaten/kota, TNI, Polri, SKPD KB serta dari unsur Perguruan Tinggi se Riau dalam pertemuan peningkatan pengetahuan PMKR, Jumat malam (17/4) di Hotel Furaya Pekanbaru.

Kurangnya komitmen ini paparnya terlihat nyata dari ketersediaan dan bentuk kelembagaan KB di daerah, pengalokasian dana untuk rogram KB, ketersediaan petugas di lapangan yang masih jauh dari kebutuhan yang ideal. Ini paparnya, mungkin disebabkan belum banyaknya yang memahami bahwa program KB menjadi urusan wajib yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota. Padahal semua itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan.

‘’Jika ini dibiarkan, maka pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan ekonomi keluarga akan sulit dikendalikan. Hal itu akan menimbulkan implikasi-implikasi negative, seperti bertambahnya jumlah penduduk miskin, makin sedikit yang mendapat pekerjaan layak dan akses keperluan pokok lainnya. Kondisi tersebut jelas akan menjadi beban bagi pemerintah di masa dating,’’ ungkapnya.

Basir Palu juga memaparkan pertumbuhan penduduk dan program KB di tanah air. Berdasarkan hasil survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menunjukkan TFRmasih sama dengan kondisi 2002/2003 yaitu sebesar 2,6. Sedangkan contrasepsi prepalensi rate (CPR) mengalami kenaikan sedikit dari 56,7 persen pada tahun 2002/2003 menjadi 57,4 pada tahun 2007.

Padahal sasaran program KB nasional tahun 2009 telah ditetapkan bahwa target TFR menjadi 2,2 anak, LPP 1,14 persen, unmet need menjadi 6 persen, KB pria 4,5 persen meningkatnya usia perkawinan menjadi 21 tahun. Sedangkan jumlah peserta KB baru di Riau ditargetkan 134.354 terdiri dari IUD 2.620, MOW 615, implant 8.462, suntik 50.899 dan pil 53.737 dan MOP 26 serta kondom 17.995.

‘’Untuk mencapai itu perlu kerja sama yang kuat dengan SKPD KB kabupaten/kota dan seluruh mitra kerja. Makanya secara tulus saya mengajak SKPD kabupaten/kota dan semua unsure terkait program KB ini untuk saling bahu membahu,’’ harapnya.(ril)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Pertarungan Dua Jenderal

Dua Jenderal:

Dua jenderal masing-masing Jenderal Wiranto dan jenderal Susilo Bambang Yudhonono ingin menyelamatkan negeri Nusantara di ranah ideologi, politik ekonomi, sosial budaya pertahanan dan kemanan (Ipoleksosbud Hankam). Pertarungan dua jenderal ini menuju tampuk pimpimpina tertinggi di republik ini tentunya akan lebih menarik. Namun jangan sampai mengorbankan rakyat. Sementara rakyat jangan mau dijadikan pion, yang hanya untuk sekadar coba-coba. Foto; hasil editing dari dua gambar berbeda saat kampanye legislatif beberapa waktu lalu.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Selamatkan Sepeda

Banjir:

Tiga bocah berusaha menyelamatkan sepeda mereka dari amukan banjir yang melanda Desa Gunung Sailan, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia, Senin, 13 April 2009. Foto; Mishal/riaupos

Klik disini untuk melanjutkan »»

Menunggu Langkah Si-Kuning

Tak Perlu Ribut

Pesta besar di negeri ini baru saja usai, dua sosok mempelai masing-masing si merah dan si biru sudah berada di depan pintu rumah masing-masing menunggu pasangan yang akan meminang. Mungkinkah si Merah akan dilamar si Kuning? atau malah sebaliknya si Kuning tetap dengan si biru yang beberapa kali sempat pisah ranjang? Kita tunggu langkah si Kuning. Foto: hasil editing beberapa gambar saat kampanye legislatif beberapa waktu lalu.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Pilihan Terbaik

Demi Kelangsungan Pembangunan

Meski berada pada tiga besar dalam pemilihan umum (Pemilu) legislatif 2009, Partai Golkar harus menentukan pilihan terbaik dalam melakukan koalisi menyongsong Pilpres 2009. Pilihan itu pun harus mempertimbangkan efektifitas, dan kelangsungan pembangunan serta demi kemakmuran rakyat ke depan. Foto; hasil editing beberapa gambar saat kampanye legislatif beberapa waktu lalu.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Kepala BKKBNRiau, Drs Ary Goedadi MS

Mewaspadai Baby Boom
Meski wajah baru dalam tata pemerintahan di Riau, namun Drs Ary Goedadi merupakan stok lama di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Bahkan berbekal pengalaman yang malang melintang di sejumlah jabatan pemerintahan, mantan Plt Kepala BKKBN Sumbar ini kini ditugaskan untuk mensejahterakan masyarakat Riau.

Laporan : YASRIL, Pekanbaru
yasrilriau@gmail.com

Konsep sejahtera itu papar lelaki kelahiran Jakarta 18 maret 1959 ini bermula dari keluarga. Jika semua keluarga di Riau sejahtera, hak-hak dasarnya terpenuhi, otomatis masyarakat umum juga akan sejahtera. Namun, untuk mencapai sejahtera ini memang tak mudah, karena harus dengan perencanaan yang matang. Mulai dari perencanaan nikah hingga terbentuk keluarga dan pemenuhan ekonomi keluarga. Dan pada gilirannya mengarah pada keluarga yang berkualitas.

Makanya, papar bapak dua anak ini, keluarga berkualitas ,berasal dari keluarga berencana dengan jumlah anggota keluarga yang ideal, terpenuhi hak-hak dasar anak, seperti hak hidup, sandang pangan, dapat pendidikan berkualitas, akses kesehatan yang baik dan pada gilirannya dapat pekerjaan yang layak. Sebaliknya, banyak pun jumlah anak atau anggota keluarga, tanpa diimbangi pemenuhan hak-hak anak, hasilnya pun tak maksimal. Bahkan bukan tak mungkin akan jadi beban masyarakat atau pemerintah di masa datang. Ini tidak saja terjadi di kota-kota besar saat ini, tapi juga bisa di Riau nantinya.

Sebagai gambaran, pertumbuhan penduduk Riau yang kini sebesar 4,35 persen per tahun, katanya masih tergolong tinggi dibanding rata-rata nasional yang hanya 1,4 persen per tahun. Namun, Ary juga mengakui sebagian besar karena faktor migrasi masuk akibat tumbuhnya perekonomian Riau dan peluang lapangan kerja yang besar, bukan karena faktor kelahiran. Ini dibuktikan bahwa TFR Riau turun dari 3,2 (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI 2002/03) jadi 2,7 pada SDKI 2007 (nasional 2,6), walau proporsi peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur (PUS) juga turun dari 57,8 persen jadi 56,7 persen (SDKI 2007).

Padahal, paparnya, teori Bongart mengatakan, ,bila CPR naik maka TFR ,turun. Sedangkan kejadian di Riau, CPR turun tapi TFR juga turun. Kejadian ini karena pertambahan peserta KB aktif lebih kecil dari pertambahan PUS, dan atau karena peserta KB aktif mayoritas peserta KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP (IUD, MOP, MOW, implant) yang sangat kecil sekali drop out (kegagalannya) sehingga punya dampak signifikan terhadap penurunan TFR (tak seperti pil/suntik yang tinggi tingkat kegagalannya karena lupa minum pil tiap hari/terlalu jauh dapat pil yang perlu biaya transpor/pil tak ada di tempat pelayanan, atau lupa harus suntik KB tiap tiga bulanan/tak punya biaya transpor/membayar jasa bidan untuk suntik KB).

Perkembangan program KB di Riau kini dinilai sangat baik. Angka kemandirian masyarakat untuk ber-KB cukup tinggi (57 persen) dan hampir 40 persen alat kontrasepsinya masih ditanggung pemerintah, melalui program pelayanan cuma-cuma untuk alat kontrasepsi di fasilitas pelayanan pemerintah. Di samping itu, peran bidan dalam pelayanan program KB cukup tinggi, pengetahuan masyarakat terhadap KB juga cukup baik.

Hanya, pengelolaan program KB kini tak lagi seperti masa sebelum 2003. Tapi dengan telah terbentuknya lembaga KB di kabupaten/kota awal tahun ini, merupakan angin segar bagi program KB untuk bisa melayani lagi di tengah-tengah masyarakat setelah keberadaannya ditinggalkan PLKB selama lima tahun lalu. Melalui Visi BKKBN yang baru diupayakan agar keluarga kecil bahagia dan sejahtera dapat terwujud, yaitu seluruh keluarga ikut KB.

Ini tentunya bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti calon/pasangan suami isteri sejak dini harus merencanakan keluarganya (melalui penundaan usia perkawinan untuk persiapan pernikahan (mental dan ekonomi) dengan bekerja/menabung dahulu sebelum menikah. Jika sudah menikah maka agar menunda kelahiran anak pertama dengan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelahiran anak pertama, jika sudah punya anak pertama maka diupayakan agar menjarangkan kelahiran anak kedua minimal lima tahun agar ibu siap secara medis untuk melahirkan anak kedua dan keluarga siap dalam ekonomi, dan setelah itu membina tumbuh kembang kedua anaknya (memberikan gizi yang baik, kesehatan prima, pendidikan setinggi mungkin).

Balita ikut Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu. Remaja ikut kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dan PIK KRR agar terhindar dari pergaulan bebas, pencegahan PMS dan HIV/AIDS, serta terhindar dari NAPZA. Lansia ikut Bina Keluarga Lansia (BKL). Keluarga ikut Bina Lingkungan Keluarga (BLK) untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan keluarga. Isteri ikut UPPKS dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga. Suami diupayakan jadi motivator KB atau jadi peserta KB pria atau jadi ketua/anggota kelompok KB pria.

Sekarang ini saja, rasio jenis kelamin penduduk Riau sebesar 105, tapi khusus untuk kelompok 19-24 tahun terlihat rasio jenis kelamin di bawah 100, artinya lebih banyak penduduk perempuan daripada penduduk laki-laki pada kelompok umur tersebut. Menurut BPS (Riau dalam Angka 2008), penduduk umur 0-10 sebesar 22 persen, sedangkan kelompok remaja yang jadi garapan PIK KRR (10-24) 27,6 persen dan umur 25-29 sebesar 10,6 persen, 30-34 sebesar 10,5 persen, sedangkan manula (di atas 60) sebesar tiga persen.

Proporsi penduduk yang tinggal diperkotaan (36,6 persen) meningkat akibat urbanisasi dan migrasi dibanding perdesaan. Sedangkan persentase penduduk miskin Riau, berdasarkan Susenas 2007 - BPS, menunjukkan penurunan, yaitu dari 12,51 persen (2005), 11,85 persen (2006) dan 11,20 persen (2007). Kantong-kantong kemiskinan cukup nyata dapat dilihat di perkotaan, seperti penduduk yang tinggal di pemukiman padat dan kumuh, daerah terpencil, daerah kepulauan. Berdasarkan Susenas 2007, per kabupaten/kota, terlihat kantong kemiskinan berada di wilayah Rohul, Kuansing, Pelalawan, Inhu, dan Inhil.

Kecenderungan masyarakat miskin mendapat hak-hak dasarnya?
Ke depan, persaingan untuk mendapatkan kehidupan yang layak akan makin berat. Makanya perlu ada program pengentasan kemiskinan di Riau yang lebih fokus yang dimulai dengan kegiatan pendataan penduduk miskin (bisa dengan pendataan keluarga yang dilakukan BKKBN tiap tahun) dengan segala faktor yang menyebabkannya, pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin/pra-sejahtera dan sejahtera I (karena keterbatasan keuangan negara maka selama ini BKKBN hanya menyediakan alat kontrasepsi gratis bagi keluarga miskin, sedangkan jasa pelayanan KB dari petugas kesehatan belum seluruhnya digratiskan), pembukaan kesempatan kerja bagi rakyat miskin, pendidikan gratis, kesehatan gratis, bantuan modal (seperti UPPKS dari BKKBN), sehingga jumlah rakyat miskin di Riau akan berkurang.

Apa solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
Solusi yang paling ampuh adalah mengajak masyarakat ikut KB, memperlambat usia perkawinan pertama, menjarangkan kelahiran, memperkecil jumlah anggota keluarga, menggunakan kesempatan luang untuk meningkatkan pendidikan dan kegiatan produktif lainnya, terutama bagi kaum perempuan (seperti UPPKS).

Tapi, selama ini BKKBN selalu diidentikkan dengan alat, menurut Anda?
Program KB tak hanya identik dengan alat kontrasepsi ataupun pengendalian jumlah penduduk semata. Jauh dari itu, pelaksanaan program KB lebih banyak melakukan proses untuk mendidik dan merubah sikap, perilaku dan nilai-nilai dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dan berkualitas Di samping itu, program KB juga peduli dengan masalah reproduksi remaja agar terhindar dari pengaruh negatif oleh narkoba, miras, judi, HIV/AIDS misalnya. Terhadap kaum lansia misalnya, program KB juga peduli untuk tetap memberi semangat terhadap kaum lansia dengan mendidik keluarga lansia bagaimana cara memperlakukan kaum lansia dengan baik dan benar.

Program KB juga membantu menurunkan angka kematian ibu melahirkan (dengan ikut KB agar tak sering melahirkan anak yang akan mengakibatkan kematian, dan menjarangkan kelahiran anak pertama dengan anak kedua selama lima tahun agar jarak kelahiran tidak terlalu dekat yang akan mengakibatkan kematian) dan juga membantu menurunkan kematian anak karena ibu belum siap melahirkan karena umur ibu terlalu muda/melahirkan terlalu sering/jarak kelahiran terlalu dekat.

Bagaimana isu baby boom di Riau?
Baby boom pasti akan terjadi di Riau mengingat besarnya kelompok penduduk usia muda di Riau saat ini, yang beberapa tahun akan datang siap untuk melangsungkan pernikahannya. Dengan LPP 4,35 persen (yang setiap tahun pasti akan naik terus, mengingat arus masuk penduduk ke Riau yang sangat tinggi karena pembangunan di Riau yang sangat gencar) maka setiap tahun akan bertambah penduduk lebih dari 220.000 jiwa (jika LPP konstan 4,35 persen), dan menurut Proyeksi BPS maka pada tahun 2010 akan menjadi hampir 7,5 juta, serta tahun 2025 penduduk Riau menjadi lebih dari 12,5 juta (Penduduk Indonesia lebih dari 270 juta pada 2025), dan migrasi masuk hampir mendekati 20 persen.

Pertumbuhan PUS ke depan masih tinggi, apabila PUS tersebut tidak diajak ber-KB dan menggunakan alat kontrasepsi maka jumlah kelahiran pasti akan meningkat. Oleh karena itu, program KB adalah program yang berproses tiada henti. Sebagai ilustrasi, saat ini penduduk yang lahir sekitar tahun 1980 atau generasi 1980 yang pada tahun 2000 berusia 20 tahun, pasti tidak tersentuh dengan informasi KB akibat redupnya pelaksanaan program KB selama sepuluh tahun terakhir. Dengan demikian, bagaimanapun, program KB harus tetap dijalankan mengimbangi tingat pertumbuhan PUS yang cukup tinggi di Riau di masa yang akan datang.

Di samping itu pengetahuan kesehatan reproduksi sangat penting untuk diketahui para remaja yang nantinya akan menjadi calon pengantin (dengan program Kesehatan Reproduksi Remaja/KRR melalui PIK-KRR). Program ini dapat dilakukan melalui berbagai sarana seperti sekolah dan luar sekolah (pramuka, remaja masjid, pesantren, dan lainnya).

Dukungan pemerintah daerah terhadap program KB di Riau bagaimana?
Diakui bahwa memang pada masa lalu (era 1997-2006) dukungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terhadap program KB sangat minim. Hal ini karena melemahnya komitmen dan kepedulian pimpinan wilayah terhadap program KB.

Mungkin ini akibat ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman pimpinan wilayah terhadap manfaat program KB terutama bagi kesehatan ibu dan anak, bahwa pertumbuhan penduduk akan menggerogoti hasil pembangunan, bahwa pertumbuhan penduduk akan memperbesar pengeluaran pemerintah dalam kesehatan/pendidikan/lapangan pekerjaan.
Penyebab lainnya, bisa jadi program KB bukan skala prioritas saat ini sehingga mengabaikan pelaksanaan program KB. Atau mungkin karena program KB merupakan investasi jangka panjang, sehingga tidak dirasakan seketika. Tapi patut diingat bahwa program KB adalah biaya yang paling murah untuk program peningkatan kesejahteraan rakyat dan juga pengentasan kemiskinan.

Andai seluruh rakyat miskin tidak ikut KB dan melahirkan banyak anak, maka jelas jumlah penduduk miskin akan bertambah terus menerus. Tetapi mulai tahun 2007 di bawah kepemimpinan Kepala BKKBN (dr Sugiri Syarif MPA), BKKBN mulai menggeliat kembali dengan berbagai program terobosan melalui advokasi kepada Bappenas dan Depkeu untuk menambah anggaran BKKBN di seluruh Indonesia, revitalisasi program KB melalui momentum strategis dan bhakti sosial (PKK KB Kesh, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat/BBGRM bersama Depdagri dan PKK, TNI Manunggal KB Kesh/TMKK, IBI KB Kesh, KB Kesh Bhayangkara, TNI Manunggal Masuk Desa/TMMD, KB Kesh Surya Bhaskara Jaya dengan TNI AL untuk daerah kepulauan/terpencil/perbatasan yang menjangkau masyarakat miskin, Pelangi Nusanttara KB Kesh dengan TNI AU, Bulan Bhakti LSOM dalam Program KB (dengan IDI, Aisyiyah-Muhammadiyah, Muslimat NU, PGRI, KORPRI, Bulan Bhakti BRIMOB, HOGSI, APPI, PKBI, dan lainnya).


Disamping itu dukungan Kab/Kota sejak 2007 juga membaik melalui PP 38 (program KB menjadi urusan wajib kabupaten/kota) dan PP 41 (tentang pembentukan SKPD-KB di kabupaten/kota melalui badan KB dan pemberdayaan perempuan), mulai adanya penerimaan PLKB baru di kabupaten/kota (walau terbatas jumlahnya), sampai dengan re-branding logo institusi dan logo program BKKBN yang baru dengan maksud meningkatkan citra BKKBN.

Apa yang perlu disiapkan untuk memotivasi warga untuk ber-KB?
Untuk memotivasi masyarakat Riau ber-KB dilakukan melalui KIE dan penyuluhan, menyediakan alat kontrasepsi gratis bagi masyarakat miskin (tapi khusus untuk IUD dan kondom digratiskan bagi masyarakat miskin dan non miskin), dukungan dana bagi pelayanan KB untuk provider, pelatihan bagi tenaga pelayanan yang siap dan berkualitas, dukungan alat kesehatan dan non alat kesehatan KB (IUD Kit, VTP Kit, KIE Kit, BKB Kit, APE Kit, mobil pelayanan KB, mobil penerangan KB, dan lainnya), meningkatkan kegiatan sosialisasi program KB sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program KB meningkat, dan pada saatnya masyarakat berperan serta berpartisipasi dalam ber-KB. Keberhasilan program tersebut perlu didukung dengan anggaran yang cukup, tenaga pengelola program yang terlatih dan profesional, dan komitmen yang kuat oleh pemerintah mulai dari presiden sampai ke kepala desa/lurah.

Berapa angka tingkat kelahiran di daerah ini, tingkat kematian ibu hamil, keluarga yang tidak lagi ingin punya anak?
Menurut SDKI 2007, TFR Riau saat ini 2,7 anak per wanita (SDKI 2007) dan jumlah PUS unmet need 9,1 (SDKI 2007), sedangkan menurut pendataan keluarga 2007 maka keluarga yang tidak ingin punya anak lagi sebesar 33,27 persen dari jumlah keluarga yang ada, hal ini karena melemahnya pelaksanaan program KB selama lima tahun terakhir, sehingga permintaan PUS unmet need banyak yang tidak terpenuhi, baik dari segi penyediaan dan akses kontrasepsi dan dari perolehan informasi tentang KB.

Apa penyebabnya?
Dengan TFR turun (dari 3,2 menjadi 2,7) berarti partisipasi masyarakat terhadap program KB semakin kuat dan semakin sadar untuk tidak mau melahirkan anak lebih dari dua. Walaupun pengguna kontrasepsi turun menjadi 56,7 persen (dari hampir 60 persen) tetapi ternyata pengguna metode kontrasepsi jangka panjang cukup besar, sehingga dapat menurunkan TFR. Rendahnya angka kematian ibu hamil adalah karena gencarnya aktivitas program kesehatan seperti program desa siaga. Besarnya PUS unmet need karena permintaan mereka tidak tersentuh oleh tenaga pengelola program di tingkat desa/kelurahan yang selama ini mati-matian melayani permintaan masyarakat terhadap KB siang dan malam.

Solusinya?
TFR tetap akan diupayakan turun hingga mencapai 2,1 beberapa dekade mendatang yaitu dengan tetap menggencarkan peningkatan kesertaan ber-KB masyarakat terutama terhadap metode kontrasepsi jangka panjang (IUD, MOP, MOW dan implant) pada PUS yang berusia masih muda dengan jumlah anak dua atau tiga. Angka kematian ibu hamil juga terus ditekan, antara lain dengan penyediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan hingga sampai ke pelosok-pelosok di Riau yang dapat mengantisipasi kasus kematian ibu hamil. Terhadap PUS unmet need akan dilakukan penggarapan khusus melalui momentum strategis (PKK KB Kesh, IBI KB Kesh, TMKK, KB Kesh Bhayangkara, KB Kesh Bhaskara Jaya, dan lainnya) dan dukungan dana khusus bagi peserta dan pelayan/provider IUD/MOP/MOW, serta melibatkan tokoh masyarakat/agama dan instansi/institusi terkait.

Klik disini untuk melanjutkan »»