KOMITMEN Pemerintah Daerah, terutama di kabupaten/kota sangat dirasakan belum memadai dibanding era Orde Baru. ‘’Padahal program KB ini selain merupakan tugas wajib pemerintah, juga memberi dampak positif untuk kelangsungan anak bangsa dan bias mengurangi beban pemerintah di masa depan,’’ kata Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN dr M Basir Palu SpA MHA.
Hal tersebut diungkapkannya di hadapan unsure pemerintahan daerah, kabupaten/kota, TNI, Polri, SKPD KB serta dari unsur Perguruan Tinggi se Riau dalam pertemuan peningkatan pengetahuan PMKR, Jumat malam (17/4) di Hotel Furaya Pekanbaru.
Kurangnya komitmen ini paparnya terlihat nyata dari ketersediaan dan bentuk kelembagaan KB di daerah, pengalokasian dana untuk rogram KB, ketersediaan petugas di lapangan yang masih jauh dari kebutuhan yang ideal. Ini paparnya, mungkin disebabkan belum banyaknya yang memahami bahwa program KB menjadi urusan wajib yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota. Padahal semua itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan.
‘’Jika ini dibiarkan, maka pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan ekonomi keluarga akan sulit dikendalikan. Hal itu akan menimbulkan implikasi-implikasi negative, seperti bertambahnya jumlah penduduk miskin, makin sedikit yang mendapat pekerjaan layak dan akses keperluan pokok lainnya. Kondisi tersebut jelas akan menjadi beban bagi pemerintah di masa dating,’’ ungkapnya.
Basir Palu juga memaparkan pertumbuhan penduduk dan program KB di tanah air. Berdasarkan hasil survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menunjukkan TFRmasih sama dengan kondisi 2002/2003 yaitu sebesar 2,6. Sedangkan contrasepsi prepalensi rate (CPR) mengalami kenaikan sedikit dari 56,7 persen pada tahun 2002/2003 menjadi 57,4 pada tahun 2007.
Padahal sasaran program KB nasional tahun 2009 telah ditetapkan bahwa target TFR menjadi 2,2 anak, LPP 1,14 persen, unmet need menjadi 6 persen, KB pria 4,5 persen meningkatnya usia perkawinan menjadi 21 tahun. Sedangkan jumlah peserta KB baru di Riau ditargetkan 134.354 terdiri dari IUD 2.620, MOW 615, implant 8.462, suntik 50.899 dan pil 53.737 dan MOP 26 serta kondom 17.995.
‘’Untuk mencapai itu perlu kerja sama yang kuat dengan SKPD KB kabupaten/kota dan seluruh mitra kerja. Makanya secara tulus saya mengajak SKPD kabupaten/kota dan semua unsure terkait program KB ini untuk saling bahu membahu,’’ harapnya.(ril)
0 komentar:
Post a Comment