Oleh Yasril
Yasril123@yahoo.co.id
RABU 28 Mei 2008, saya berkesempatan ke Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru untuk suatu keperluan. Di sana saya pun sempat bicara soal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang merupakan kompensasi kenaikan harga BBM yang diterapkan pemerintah beberapa hari lalu.
Ketika itu Camat Tampan Adi Suaska SSos pun memanggil staf agar segera mengumpulkan para lurah, Ketua RT, RW, aparat kantor Pos kecamatan dan pihak statistik untuk menindaklanjuti soal data kemiskinan di wilayah itu. Maklum, data yang diturunkan Pemerintah pusat adalah data yang dilansir pemerintah pada tahun 2005-- yang bisa dipastikan hasil pendataan tahun 2004, ketika BKKBN juga melakukan pendataan keluarga.
Ternyata setelah empat tahun berselang, setelah terjadi mobilisasi penduduk, baik migrasi, transmigrasi, data tentang kemiskinan yang dipakai tetap saja data tahun 2004. Sungguh memilukan untuk sebuah negara besar seperti Indonesia. Padahal waktu cukup tersedia, anggaran melimpah ruah, namun untuk sebuah data mikro keluarga yang memiliki urgensi besar terhadap upaya pengambilan keputusan sulit untuk diwujudkan, terutama sejak lembaga BKKBN di tingkat kabupaten/kota sudah dilebur.
Kalaupun masih ada lembaga yang menangani masalah pengumpulan data, seperti Badan Statistik, Lembaga litbang di kabupaten/kota atau di pemerintahan provinsi, tetap saja datanya kurang akurat. Karena, kegiatan pengumpulan data selian dijadikan proyek, system yang digunakan juga memakai pola proyeksi dengan pengambilan sample secara acak di wilayah-wilayah tertentu.
Lain halnya dengan pola yang digunakan ketika BKKBN di tingkat kabupaten/kota masih utuh. Lembaga yang sempat merupakan instansi satu-satunya di Indonesia yang memiliki data mikro keluarga itu mempu melakukan pendataan secara door to door dengan biaya relatif minim. Sebab, lembaga BKKBN ini lebih kepada memberdayakan para kader dan petugas mereka, baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan sepertio petugas penyuluh lapangan KB (PPLKB), di desa dan kelurahan menggunakan petugas penyuluh KB desa, dasa wisma, Posyandu dan sebagainya.
Tidak heran, kalau ketika itu data yang dihasilkan BKKBN selalu dilirik instansi lain untuk menjadikan data mikro dalam melanjutkan program ke
rja. Sebagai contoh penyerahan BLT, penyerahan bea siswa, bantuan ekonomi keluarga. Sebab, untuk mencocokkan data di level bawah tidak sulit lagi. Tinggal melihat data baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, bahkan ke tingkat RT dan RW bisa dilacak dengan memakai data. Program yang dilakukan pun tepat sasaran.
Saat ini contohnya, ketika pemerintah pusat menurunkan data angka kemiskinan, ternyata di banyak daerah data itu sudah tidak valid lagi, karena terjadinya mobilisasi penduduk selama empat tahun yang juga mempengaruhi tingak kesejahteraan keluarga dan sebagainya.
Sementara itu, Deputi Informasi Keluarga dan Pemanduan Kebijakan Program, Kantor BKKBN Pusat Drs Pristy Waluyo mengatakan, data mikro keluarga di Indonesia harus dimuthakirkan setiap tahun. Sehingga dalam pengambilan kebijakan program pembangunan selalu menggunakan data terbaru.
‘’Ini penting, karena data mikro sangat menentukan keberhasilan setiap program kerja di bidang apa pun, terutama yang berkaitan dengan kependudukan, baik menyangkut data pra sejahtera atau kemiskinan, data anak putus sekolah, pengangguran, tingkat kelahiran dan sebagainya,’’ kata Pristy Waluyo dalam sambutannya saat pembukaan Temu Kerja Regional Sistem Pencatatan Pelaporan Program KB Nasional bagi kepala Unit Kerja Pengelola data dan informasi SKPD Kabupaten/kota dan Kasi Pelaporan Program dan Statistik BKKBN Provinsi, malam tadi di Pekanbaru. Kegiatan tingkat regional ini diikuti empat provisi masing-masing Aceh, Riau, Kepri dan Banten.
Dijelaskannya, hingga saat ini komitmen pimpinan BKKBN untuk menyediakan data dan informasi terkini masih solit. Sebab, selama ini data yang dihasilkan BKKBN tidak hanya dimanfaatkan untuk kelancaran program di lingkungan BKKBN saja, tapi juga dimanfaatkan dinas instansi terkait. ‘’Karena memang BKKBN lah, satu-satunya institusi di Indonesia yang memiliki asset data mikro keluarga. Data itu bisa diketahui dari tingkat nasional hingga ke level RW dan RT,’’ paparnya.
Namun sejak penyerahan sebagian kewenangan BKKBN ke kabupaten/kota, asset seperti itu pun sulit didapat. . Kondisi unit kerja pengelola data dan informasi terlihat beragam, bahkan di beberapa SKPD kabupaten/kota tidak mempunyai unit kerja khusus yang menangani pengelolaan data itu. ‘’Padahal data dan informasi merupakan suatu alat penting bagi manajemen modern untuk menambil keputusan strategis,’’ paparnya***
Yasril adalah Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Riau
Yasril123@yahoo.co.id
RABU 28 Mei 2008, saya berkesempatan ke Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru untuk suatu keperluan. Di sana saya pun sempat bicara soal penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang merupakan kompensasi kenaikan harga BBM yang diterapkan pemerintah beberapa hari lalu.
Ketika itu Camat Tampan Adi Suaska SSos pun memanggil staf agar segera mengumpulkan para lurah, Ketua RT, RW, aparat kantor Pos kecamatan dan pihak statistik untuk menindaklanjuti soal data kemiskinan di wilayah itu. Maklum, data yang diturunkan Pemerintah pusat adalah data yang dilansir pemerintah pada tahun 2005-- yang bisa dipastikan hasil pendataan tahun 2004, ketika BKKBN juga melakukan pendataan keluarga.
Ternyata setelah empat tahun berselang, setelah terjadi mobilisasi penduduk, baik migrasi, transmigrasi, data tentang kemiskinan yang dipakai tetap saja data tahun 2004. Sungguh memilukan untuk sebuah negara besar seperti Indonesia. Padahal waktu cukup tersedia, anggaran melimpah ruah, namun untuk sebuah data mikro keluarga yang memiliki urgensi besar terhadap upaya pengambilan keputusan sulit untuk diwujudkan, terutama sejak lembaga BKKBN di tingkat kabupaten/kota sudah dilebur.
Kalaupun masih ada lembaga yang menangani masalah pengumpulan data, seperti Badan Statistik, Lembaga litbang di kabupaten/kota atau di pemerintahan provinsi, tetap saja datanya kurang akurat. Karena, kegiatan pengumpulan data selian dijadikan proyek, system yang digunakan juga memakai pola proyeksi dengan pengambilan sample secara acak di wilayah-wilayah tertentu.
Lain halnya dengan pola yang digunakan ketika BKKBN di tingkat kabupaten/kota masih utuh. Lembaga yang sempat merupakan instansi satu-satunya di Indonesia yang memiliki data mikro keluarga itu mempu melakukan pendataan secara door to door dengan biaya relatif minim. Sebab, lembaga BKKBN ini lebih kepada memberdayakan para kader dan petugas mereka, baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan sepertio petugas penyuluh lapangan KB (PPLKB), di desa dan kelurahan menggunakan petugas penyuluh KB desa, dasa wisma, Posyandu dan sebagainya.
Tidak heran, kalau ketika itu data yang dihasilkan BKKBN selalu dilirik instansi lain untuk menjadikan data mikro dalam melanjutkan program ke
rja. Sebagai contoh penyerahan BLT, penyerahan bea siswa, bantuan ekonomi keluarga. Sebab, untuk mencocokkan data di level bawah tidak sulit lagi. Tinggal melihat data baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, bahkan ke tingkat RT dan RW bisa dilacak dengan memakai data. Program yang dilakukan pun tepat sasaran.Saat ini contohnya, ketika pemerintah pusat menurunkan data angka kemiskinan, ternyata di banyak daerah data itu sudah tidak valid lagi, karena terjadinya mobilisasi penduduk selama empat tahun yang juga mempengaruhi tingak kesejahteraan keluarga dan sebagainya.
Sementara itu, Deputi Informasi Keluarga dan Pemanduan Kebijakan Program, Kantor BKKBN Pusat Drs Pristy Waluyo mengatakan, data mikro keluarga di Indonesia harus dimuthakirkan setiap tahun. Sehingga dalam pengambilan kebijakan program pembangunan selalu menggunakan data terbaru.
‘’Ini penting, karena data mikro sangat menentukan keberhasilan setiap program kerja di bidang apa pun, terutama yang berkaitan dengan kependudukan, baik menyangkut data pra sejahtera atau kemiskinan, data anak putus sekolah, pengangguran, tingkat kelahiran dan sebagainya,’’ kata Pristy Waluyo dalam sambutannya saat pembukaan Temu Kerja Regional Sistem Pencatatan Pelaporan Program KB Nasional bagi kepala Unit Kerja Pengelola data dan informasi SKPD Kabupaten/kota dan Kasi Pelaporan Program dan Statistik BKKBN Provinsi, malam tadi di Pekanbaru. Kegiatan tingkat regional ini diikuti empat provisi masing-masing Aceh, Riau, Kepri dan Banten.
Dijelaskannya, hingga saat ini komitmen pimpinan BKKBN untuk menyediakan data dan informasi terkini masih solit. Sebab, selama ini data yang dihasilkan BKKBN tidak hanya dimanfaatkan untuk kelancaran program di lingkungan BKKBN saja, tapi juga dimanfaatkan dinas instansi terkait. ‘’Karena memang BKKBN lah, satu-satunya institusi di Indonesia yang memiliki asset data mikro keluarga. Data itu bisa diketahui dari tingkat nasional hingga ke level RW dan RT,’’ paparnya.
Namun sejak penyerahan sebagian kewenangan BKKBN ke kabupaten/kota, asset seperti itu pun sulit didapat. . Kondisi unit kerja pengelola data dan informasi terlihat beragam, bahkan di beberapa SKPD kabupaten/kota tidak mempunyai unit kerja khusus yang menangani pengelolaan data itu. ‘’Padahal data dan informasi merupakan suatu alat penting bagi manajemen modern untuk menambil keputusan strategis,’’ paparnya***
Yasril adalah Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Riau
0 komentar:
Post a Comment