Keluarga Sakinah

Muzadi: NU Dukung Program KB
Oleh Yasril

NAHDATUL Ulama (NU) mendukung penuh program Keluarga Berencana (KB). Karena hal ini tidak saja terkait soal pengaturan jarak kelahiran, tapi yang lebih besar lagi adalah untuk kemaslahatan umat termasuk lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga.

Perlunya pelaksanaan KB, kata dia, untuk memelihara kesehatan ibu dan anak serta terjaminnya kebutuhan ekonomi dan pendidikan yang layak. "Karena dalam Islam ada konsep keluarga sakinah. Konsep keluarga sakinah dan Keluarga Berencana itu initinya sama hanya penyebutan saja yang beda," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi dalam acara Konvensi Internasional Pemimpin Muslim dari 17 negara untuk Mendukung Program Kependudukan dan Pembangunan, di Bali, Selasa (13/2/2007).

Mengenai cara ber-KB, jelas Hasyim, menurut hasil musyawarah para ulama bisa dipilih jenis kontrasepsi sederhana seperti pantang berkala, pemakaian kondom IUD dan diafragma. Selain itu, juga memilih cara yang tidak permanen, seperti pil atau suntik.

Hasyim menambahkan, NU berpendapat pelaksanaan KB merupakan masalah sukarela atau perorangan dan bukan merupakan gerakan masal yang dipaksakan. "Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus ada kesepakatan antara suami dan isteri," katanya.

Negara Islam yang menutup diri dari program pengendalian jumlah penduduk, menurut Hasyim, disebabkan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan pemikiran keislaman yang bisa disesuaikan dengan kultur di negara tersebut. "Mereka beranggapan itu melanggar kodrat. Padahal tidak," ujarnya.

Ia mencontohkan di beberapa negara Islam sudah menjalankan program KB seperti yang dilaksanakan Indonesia dan mengharamkan Aborsi. Namun demikian juga masih ada negara yang tidak menjalankan KB tapi membolehkan aborsi. '' Indonesia berada di tengah-tengah itu. Islam di Indonesia membolehkan berKB tapi melarang dan mengharapkan aborsi. Ini yang perlu ditegaskan. Kb di Indonesia bukan untuk melarang orang memiliki keturunan, tapi mengatur jarak kelahiran. Persepsi seperti ni yang harus dipahami bersama,'' katanya lagi.

Di Indonesia, katanya lagi, para tokoh agama Islam telah menyatakan dukungan terhadap program KB, yaitu dengan Keputusan Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) tentang kependudukan pada 20 Oktober 1983, Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968, Keputusan Syuriah NU tahun 1969 dan Keputusan Ulama Terbatas tahun 1972.

BAK LARI DI ESKALATOR
Dalam pada itu, Ketua PBNU yang juga Ketua Ikatan Ahli Demografi Indonesia Rozy Munir menjelaskan bahwa kondisi ekonomi dan penduduk Indonesia seperti orang yang naik di eskalator turun. Dirasa sudah jauh berjalan ternyata jalan di tempat.

"Kita ini seperti lari di eskalator, karena ekonomi lambat dan laju pertembuhan penduduk cepat. Karena itu jadi tidak seimbang," kata Rozy Munir menjawab wartawan usai pembkaan konfrensi.

Hal itu disampaikan Rozy di sela-sela konferensi internasional pemimoin muslim untuk mendukung program kependudukan dan pembangunan di Inna Grand Bali Beach Hotel, Denpasar, Bali , Selasa (13/2/2007).

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia , menurutnya, adalah 1,35%. Angka ini patut diwaspadai. "Yang laju pertumbuhan penduduknya 1 persen bakal jadi 2 kali lipat dalam 70 tahun, jadi kita harus waspada juga," imbuh Rozy.

Menurut Direktur UNFPA Asia Pasifik Sultan Azis Indonesia telah sukses melaksanakan program KB. Meski demikian, kualitas SDM menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.

"Jumlah penduduk muda di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar. Jadi kualitasnya harus ditingkatkan karena Indonesia harus bersaing dengan Korea dan Jepang," ujar Azis.

Menurut dia, dalam program KB, pengendalaian jumlah penduduk bukan satu-satunya hal yang penting, namun juga kualitas hidup manusia. Kini jumlah penduduk Indonesia sekitar 220 juta. Artinya, dengan KB Indonesia berhasil menghemat 8 juta penduduk.(ril)

Catatan: tulisan ini pernah dimuat di Riau Pos tanggal 14 Februari 2007.