Kepala Daerah Harus Kendalikan Penduduk

Jangan Jadi Beban Pemerintah Mendatang
Oleh Yasril

SEMUA kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota mau pun provinsi harus serius dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Sebab saat ini grafig piramida pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini gemuk di tengah.

‘’Ini artinya jumlah generasi muda yang tergolong dalam kelompok usia produktif atau pun usia subur lebih besar dibandingkan dengan usia tua. Jika tidak terkendali, maka akan menimbulkan dampak pembengkakan jumlah kelahiran bayi. Ini akan jadi beban berat bagi pemerintah di masa datang,’’ kata Deputi Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi (KB/KR) BKKBN Pusat, dr M Basir Palu kepada Riau Pos, Senin (15/9).

Menurut Basir, saat ini Indonesia tenah dihadapi berbagai persoalan kependudukan. Baik menyangkut akses pelayanan kesehatan maksimal, pendidikan berkualitas, ketenagakerjaan, narkoba, penyakit menular dan sebagainya. Kondisi ini katanya, tidak lepas dari masih banyaknya pejabat atau pun kepala daerah kurang memahami tentang keluarga keberencana.

‘’Bahkan ada pula yang merasa program KB itu tidak perlu tidak. Akibatnya, sejak 10 tahun terakhir, terjadi pembengkakan angka kelahiran. Ada sekitar 4,2 juta anak lahir setiap tahu di Indonesia. Ini sangat membahayakan bagi kelangsungan bangsa,’’ tegasnya.

Tingkat pertumbuhan penduduk Riau saja, papar Basir jauh di atas rata-rata nasional, meski laporan yang masuk ke pusat menyebutkan angka kelahiran anak masih 2,7. ‘’Ini terjadi karena yang dilaporkan hanya yang lahir di RSUD saja, tapi bagaimana dengan yang lahir di rumah sakit swasta, bidan beranak da sebagainya, saya yakin angkanya jauh lebih besar lagi,’’ ungkapnya.

Dipaparkannya, di sinilah letak pentinya program KB. ‘’Sebab, jika setiap tahun lahir 4,2 anak, maka tahu 2015 nanti Indonesia menjadi negara yang booming bayi. Ini akan berpengaruh pada pelayanan hak-hak dasar anak atau manusia, terutama bagi kalangan masyarakat miskin,’’ tuturnya lagi.

Menjawab Riau Pos tentang solusi pengendalian pertumbuhan penduduk, Basir menjelaskan, dengan ditetapkannya keluarga berencana sebagai tugas wajib pemerintah, maka diharapkan pula kepala daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur benar-benar memberdayakan lembaga ini. ‘’Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB yang secara nasional telah dibentuk itu, harus mempunyaki kaki ke tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Makanya harus pula dipersiapkan UPTD-UPDT sebagai pengganti tugas PLKB di kecamatan dan desa,’’ ujarnya.(ril)