Ketika Banjir Melanda Riau

Mugkinkah Merelokasi Warga
Oleh Yasril

SEJAK beberapa hari belakangan, berita kebanjiran selalu menghiasi halaman surat kabar dan jadi pemberitaan di media elekktronika, baik radio maupun televisi. Tidak hanya soal soal air menggenangi wilayah pemukiman warga saja, tapi juga masyarakat kebanjiran rejeki, kota kebanjiran gelandangan dan pengemis dan masih banyak lagi kebanjiran lainnnya.

Dimulai dari belahan utara Kota Pekanbaru, tepatnya di sekitar Kelurahan Sri Meranti, Meranti pandak dan wilayah lain di sepanjang alur Sungai Siak misalnya. Sejak hujan mengguyur hampir seluruh wilayah Riau, khususnya Pekanbaru, tingkat stress dan kewaspadaan warga di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Siak pun mulai meningkat.

Mereka, khususnya umat muslim, selain harus menahan menahan lapar dan dahaga di bulan puasa, juga harus mampu meningkatkan kesabaran serta menahan emosi dan gejolak jiwa karena pemukiman mereka digenangi air.

Memang, bagi mereka yang bermukim di sepanjang alur sungai, banjir sudah merupakan hal yang biasa. Dan banjir bukan hal yang menakutkan bagi mereka, karena sudah menjadi bahagian kehidupan bagi mereka. Ini pun sesua dengan dengan filosofis hidup orang pantai ‘’Kalau takut dilamun gelombang jangan berumah di tepi pantai.’’ Pagi hari air surut dan pantai kering, siang atau sore pasang pun datang menggenangi pantai bahkan hingga ke daratan. Terlebih lagi jika di diikuti hujan berjam-jam. Alamat rumah pun tergenang, daratan pun berubah jadi lautan.

Padahal, daerah aliran sungai, terutama kawasan rawa bukan diperuntukan bagi pemukiman warga. Wilayah itu sebenarnya pantas menjadi daerah resapan air yang harus dipertahankan sebagai keseimbangan alam. Namun inilah yang selalu jadi dilema, di mana oleh sebagian orang, daerah itu dijadikan sebagai tempat bermukim. Mungkin awalnya coba-coba. Mungkin awalnya para nelayan mendirikan satu atau dua pondok tempat beristrirahat. Namun, karena keseringan dan banyaknya yang mencoba hal yang sama, maka jadilah ia sebagai wilayah pemukiman baru yang diawali dari pemukiman illegal.

Lantas, haruskah kita menyalahi pemerintah karena abai mengurus tata ruang?
Tunggu dulu. Oleh kebanyakan warga, kebanjiran yang melanda perkampungan mereka selama ini juga dianggap sebagai bahagian dari kebanjiran rejeki, apa lagi kalau ini dijadikan bahan pemberitaan bagi kaum jurnalis untuk mengetuk hati pada dermawan dan pemerintah agar dapat membantu warga yang terkena musibah.

Kondisi ini sudah berlangsung dan menjadi tradisi bertahun-tahun, banjir datang, warga mengungsi, ke tenda-tenda penampungan dan selanjutnya bantuan un mengalir. Setelah air surut, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Ini berlangsung bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun.

Pertanyaannya, haruskah tradisi seperti ini dipertahankan? Apakah tidak ada solusi yang lebih mendidik dan membuat efek jera agar warga tidak lagi bermukim di pinggir pantai atau DAS? Inilah yang sebenarnya harus ditanamkan, agar kejadian selama ini bisa dijadikan ikhtibar atau pembelajaran bagi mereka.

Karena selama ini setiap kali banjir, setiap itu pula keluar statemen pejabat baik eksekutif maupun legislative agar segera merelokasi warga dari kawasan banjir. Namun hanya sebatas retorika belaka yang tidak ada ujung pangkalnya.

Mungkin salah satu jalan keluarnya, pemerintah kota shering dengan pemerintah provinsi bahkan kalau bisa dengan pemerintah pusat untuk melakukan pembebasan lahan atau merelokasi pemukiman warga yang berada di daerah aliran sungai dan mengembalikan fungsi rawa sebagai daerah resapan air. Tentunya rencana besar ini harus diikuti dengan kekuatan hukum berupa peraturan, baik peraturan daerah maupun peraturan pemerintah yang juga bukan hanya slogan atau retoika belaka, tapi harus dibuktikan secara konkret.*

Klik disini untuk melanjutkan »»

Free Seks Kalangan Remaja di Riau

Wau!... 44 Persen Pengantin Hamil Duluan?
Oleh Yasril

PERGAULAN bebas yang berujung pada praktik seks bebas (free seks) di kalangan generasi muda di Riau ternyata bukan isapan jempol, malah sebaliknya jadi kenyataan. Jika ini tidak segera diantisipasi, bukan tidak mungkin dekadensi moral dan mala petaka akan selalu terjadi dan silih berganti di negeri ini.

Data dan fakta yang diungkapkan Wakil Wali Kota Dumai H dr Sunaryo di hadapan jamaah Masjid Mu-Minun, Air Besar, Kelurahan Bukit Nenas, saat Safari Ramadhan Senin (15/9) lalu — mengenai pergaulan bebas kalangan generasi muda yang berujung ke pernikahan sungguh memilukan.

Dikatakan Sunaryo, Kecamatan Bukit Kapur merupakan rangking nomor satu dari empat kelurahan yang ada di Kota Dumai. Hal itu dibuktikan dengan data untuk tahun 2008 di Bukit Kapur, dari Januari hingga April terdapat 153 pasang yang menikah di kantor KUA. Sebanyak 44 persen di antaranya, merupakan pasangan yang telah melakukan hubungan seks pra nikah yang berujung pada kehamilan.

‘’Angka tersebut merupakan rekor terbesar dibandingkan Dumai Barat dan Dumai Timur yang hanya mengantongi 22 persen yang nikah telah hamil dahulu,’’ kata H Sunaryo di hadapan Dandim 0303 Bengkalis Kapt Kav Hendrawan, Waka Polresta Dumai, Kabag Protokoler, Kabag pembangunan dan Camat Bukit Kapur Fauzi Efrizal serta Lurah Bukit nenas Drs Sawir Kasim.

Tapi yang pasti, informasi miris yang diungkapkan petinggi Kota Dumai yang juga seorang dekter itu bukanlah untuk diketawakan. Sebab, sebenarnya banyak pesan yang terkandung dalam pernyataan itu.

Setidaknya, dituntut kepada setiap keluarga yang memiliki anak remaja untuk selalu membimbing dan mengarahkan agar tidak terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Yang terpenting lagi adalah bagaimana upaya setiap keluarga, sekolah dan lembaga instansi terkait termasuk BKKBN untuk dapat memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada remaja tentang kesehatan reproduksi remaja.

Dan sudah saatnya pula, persoalan pendidikan seks, kesehatan reproduksi remaja, pengaruh dan akibat seks bebas diinformasikan kepada remaja. Jangan lagi dianggap sebagai informasi yang tabu, sehingga anak remaja berupaya mencari tahu sendiri dan meraba-raba tanpa ada bimbingan. Celaka nanti.

Mari kita selamatkan negeri ini melalui upaya-upaya pembinaan generasi muda.***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Dari Rapat Telaah Program KB Nasional Riau - 2008

Segera Revitalisasi Tugas-tugas PLKB
Laporan Yasril, Pekanbaru
Yasril123@yahoo.co.id

GUBERNUR Riau Drs H Wan Abu baker MS MSi minta agar semua kabupaten/kota yang ada di Riau segera merevitalisasi tugas-tugas Penyuluh Lapangan KB (PLKB). Hal ini bertujuan agar program penyuluhan bias berjalan kembali dengan pencapaian sasaran keluarga berkualitas.

‘’Masalah ini perlu ada jalan keluarnya. Sebab, kondisi saat ini terlihat makin berkurangnya tenaga penyuluh KB di lapangan, akibat banyaknya PLKB yang sudah pindah tugas ke instansi lain. Padahal program KB ini sudah merupakan urusan wajib bagi setiap kabupaten/kota dengan mendirikan Badan Pemberdayaa Prempuan dan KB,’ kata Gubri Wan Abu Bakar dalam amanatnya yang dibacakan Kadis Kesehatan Riau drg Burhanuddin Agung saat rapat telaah program KB Nasional 2008, Kamis (25/9).
Kegiatan ini selain dihadiri pejabat BKKBN Pusat, juga dihadiri instansi terkait dari kabupaten/kota se Riau.

Dipaparkan Gubri, pentingnya pembenahan kelembagaan KB di tingkat kabupaten/kota se Riau itu, karena banyaknya persoalan kependdukan yang tengah dihadapi Riau saat ini. Di antaranya rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia (SDM. Tingginya angka penggangguran sebagai akibat tingginya angka pertumbuhan penduduk Riau yang melampaui rata-rata nasional.

‘’Pertumbuhan penduduk Riau harus segera dikendalikan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Salah satunya melalui program KB yang meliputi program keluarga berencana, program kesehatan reproduksi remaja, program ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta program penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas,’’ tegas Wan Abubakar.

Pembenahan program KB di daerah ini ujar Gubri harus dilakukan secara terkoordinir dan terpadu, mulai dari kelembagaan, personil serta program yang dilaksanakan. ‘’ Selain itu setiap kabupaten/kota juga diminta mengaktifkan kembali pos pelayanan terpadu (Posyandu), ajak ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya minimal 4 kali semasa kehamilan, berikan imunisasi lengkap pada bayi, timbang bayi dan balita tiap bulan, berantas jentik nyamuk dengan 3 M Plus, jaga lingkungan agar tetap bersih serta ikuti program KB,’’ tambahnya.

Dalam pada itu, PltKepala BKKBN Riau Drs H Pengadilan Nasution mengatakan seiring dengan keinginan pembenagan program KB di Riau, maka dari 11 kabupaten/kota yang ada, baru lima daerah yang telah memiliki peraturan daeran tentang kelembagaan badan Pemberdayaan Perempuan dan KB. Yakni, Kampar, Rohul, Rohil, Dumai dan Pekanbaru.

‘’Kami berharap yang lainnya segera membentuk kelembagaan yang sama, agar penyuluhan KB lebih terarah, sehingga visi program KB akan lebih cepat terwujud, yaitu seluruh keluarga ikut KB,’’ kata Pengadilan Nasution.

Pengadilan juga melaporkan hasil pencapaian peserta KB di Riau 2008, dimana peserta KB aktif tercatat 479.779 akseptor atau 50,10 persen dari 957.568 pasangan usia subur (PUS). Peserta KB Baru sebanyak 76.939 akseptor. Pencapaian peserta KB pria 2.404 peserta dengan alat kontrasepsi MOP dan kondom. ‘’Selain itu, menurut hasil survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) terjadi penurunan angka kelahiran total provinsi Riau dari 3,2 pada tahun 2003 menjadi 2,7 pada tahun 2007,’’ katanya.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Mabes TNI Ikut Peduli Pertumbuhan Penduduk Riau

Kelembagaa KB harus Segera Dipikirkan
Laporan Yasril, Pekanbaru
Yasril123@yahoo.co.id

TINGGINYA angka pertumbuhan penduduk Riau, saat ini menjadi sototan pemerintah pusat. Bahkan Mabes TNI pun merasa peduli untuk mengantisipasi agar tidak terjadi ledakan penduduk di masa depan.

‘’Pertumbuhan sebesar 6,1 persen dengan angka kelahiran (TFR) sebesar 2,7 sangat jauh melampui target nasional sebesar 2,6. Ini harus segera dikendalikan secara bersama dan terpadu,’’ kata Kautnit Baktikes Puskes TNI Letkol Laut Drs HeriPriatna STFT, SKM, MM di Pekanbaru (Kamis (18/9).

Kehadirian rombongan Mabes TNI ke Riau ini dalam rangka evaluasi program TNI Manunggal KB-Kes (TMKK ) yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Selain ke BKKBN Riau, rombongan tim Evaluasi TMKK pusat ini juga mendatangi Korem 0301 Wirabima, Makodim Pekanbaru serta dilanjutkan ke Kabupaten Kampar.

Selain ke Riau, tim juga mendatangi tiga provins lain yang juga nantinya dijadikan sebagai sample dan model pelaksanaan TMKK ke depan. Masing-masing ke Pontianak (Kalbar), NTT serta ke Sulawesi Tengah.

Menurut Heri, pengendalian pertumbuhan penduduk ini suatu keharusan dan merupakan tugas wajib pemerintah. Salah satu caranya dengan program Manunggal TNI KB-Kes yang telah berlangsung sejak 22 tahun belakangan. ‘’Ini menjadi pembicaraan di tingkat nasional. Penting, karena menyangkut dengan keterpenuhan hak-hak dasar manusia, seperti untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya,’’ katanya di hadapan Plt Kepala BKKBN Riau Drs H Pengadilan Nasution dan beberapa Kabid Lainnya di BKKBN Riau.

Keberadaan lembaga yang menangani khusus program BKKBN di tingkat kabupaten/kota ke bawah katanya sangat perlu, termasuk pembentukan UPTD-UPTD di tingkat kecamatan bahkan desa. ‘’Ini perlu dilakukan seperti tahun-tahun lalu, sehingga program yang diluncurkan bnar-benr menyentuh masyarakat lapisan bawah. Kesemua itu pun berpengaruh pada penciptaan keluarga kecil,’’ kata Komandan Dinkes TNI Pekanbaru Letkol CKM dr Johanes di hadapan jajaran BKKBN, Dinkes dan aparat TNI.

Bahkan Johanes mengatakan, kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Apalagi saat akan melaksanakan program di lapangan ada kesan beberapa Pemda tidak mampu mengelola penistribusian alat kontrasepsi, karena petugas lapangannya tidak ada lagi. Padahal dampaknya sangat besar untuk kelangsungan Negara,’’ tegasnya.

Dalam pada itu, drg Buhanuddin daeri Dinas Kesehatan Riau menyatakan, tingginya angka pertumbuhan penduduk Riau sebesar 6,1 pada tahun 2007 ini lebh diakibatkan tingginya perkembangan perekonomian daerah. ‘’Ibaratnya, di mana ada gula di situ ada semut,’’ katanya.

Namun demikian kata Buhanuddin, pihanya juga tengah juga tengah melaksanakan beberapa rogram mendasar, seperti pelaksanaa Puskesmas gratis, tidak hanya untuk masyarakat miskin, tapi semua warga Riau sudah gratis berobat di Puskesmas. Program Desa Siaga di 1.503 desa dan kelurahan yang ada, dengan menerapkan satu bidan, dua kader terlatih serta satu orang tokoh masyarakat terlatih di setiap desa. Selain itu juga dilaksanakan program jaminan kesehatan masyarakat miskin.

Sedangkan Kabid Institusi Masyarakat BKKBN Pusat, Muzakir mengakui persoalan kelembagaan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa saat ini mengalamai penurunan drastic. Dampak semua itu, menurunnya pelaksanaa program KB di daerah yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan penduduk, terutama dari angka kelahiran. ‘’Kondisi saat ini menjadi kecemasan secara national, terlebih lagi dengan terjadinya pembengkakan jumlah generasi muda yang akan berdampak pada tingginya kelahiran anak di masa datang,’’ tuturnya.(ril)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Kepala Daerah Harus Kendalikan Penduduk

Jangan Jadi Beban Pemerintah Mendatang
Oleh Yasril

SEMUA kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota mau pun provinsi harus serius dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Sebab saat ini grafig piramida pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini gemuk di tengah.

‘’Ini artinya jumlah generasi muda yang tergolong dalam kelompok usia produktif atau pun usia subur lebih besar dibandingkan dengan usia tua. Jika tidak terkendali, maka akan menimbulkan dampak pembengkakan jumlah kelahiran bayi. Ini akan jadi beban berat bagi pemerintah di masa datang,’’ kata Deputi Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi (KB/KR) BKKBN Pusat, dr M Basir Palu kepada Riau Pos, Senin (15/9).

Menurut Basir, saat ini Indonesia tenah dihadapi berbagai persoalan kependudukan. Baik menyangkut akses pelayanan kesehatan maksimal, pendidikan berkualitas, ketenagakerjaan, narkoba, penyakit menular dan sebagainya. Kondisi ini katanya, tidak lepas dari masih banyaknya pejabat atau pun kepala daerah kurang memahami tentang keluarga keberencana.

‘’Bahkan ada pula yang merasa program KB itu tidak perlu tidak. Akibatnya, sejak 10 tahun terakhir, terjadi pembengkakan angka kelahiran. Ada sekitar 4,2 juta anak lahir setiap tahu di Indonesia. Ini sangat membahayakan bagi kelangsungan bangsa,’’ tegasnya.

Tingkat pertumbuhan penduduk Riau saja, papar Basir jauh di atas rata-rata nasional, meski laporan yang masuk ke pusat menyebutkan angka kelahiran anak masih 2,7. ‘’Ini terjadi karena yang dilaporkan hanya yang lahir di RSUD saja, tapi bagaimana dengan yang lahir di rumah sakit swasta, bidan beranak da sebagainya, saya yakin angkanya jauh lebih besar lagi,’’ ungkapnya.

Dipaparkannya, di sinilah letak pentinya program KB. ‘’Sebab, jika setiap tahun lahir 4,2 anak, maka tahu 2015 nanti Indonesia menjadi negara yang booming bayi. Ini akan berpengaruh pada pelayanan hak-hak dasar anak atau manusia, terutama bagi kalangan masyarakat miskin,’’ tuturnya lagi.

Menjawab Riau Pos tentang solusi pengendalian pertumbuhan penduduk, Basir menjelaskan, dengan ditetapkannya keluarga berencana sebagai tugas wajib pemerintah, maka diharapkan pula kepala daerah, baik bupati/wali kota maupun gubernur benar-benar memberdayakan lembaga ini. ‘’Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB yang secara nasional telah dibentuk itu, harus mempunyaki kaki ke tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Makanya harus pula dipersiapkan UPTD-UPDT sebagai pengganti tugas PLKB di kecamatan dan desa,’’ ujarnya.(ril)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Muslim di Cina Dukung Program KB

Haryono: Lembaga dakwah Berperan Kendalikan Pertumbuhan Penduduk
Oleh Yasril

Tulisan ini pernah dimuat di Riau Pos tanggal 15 februari 2007. Untuk mengembalikan perhatian kita terhadap peran dakwah, tulisan ini saya posting kembali. Semoga bermanfaat.

PENDUDUK Muslim di Negara Cina, terutama di bagian barat tidak diisyaratkan untuk mengatur kelahiran, karena mereka termasuk kaum minoritas di sana. Namun mereka tetap mendukung program KB seperti masyarakat di dataran Cina lainnya.

’’ Muslin di Cina termasuk minoritas. Mereka mendiami wilayah yang terisolasi, baik di bidang ekonomi keluarga, pendidikan, kurangnya akses kesehatan. Tapi pemerintah kami tetap menberikan dorongan untuk peningkatan sumber daya manusia di sana,’’ ungkap utusan dari Cina, Yang Zhonghua, Wu Xuexing dan Wang Lijuan saat menyampaikan kertas kerja mereka pada The International conference of muslim leaders to support population and development to achieve the millenium development goals (MDGs), di Bali, Rabu (14/2/2007).

Menurut Yang Zhonghua, pola hidup yang baik telah mengakibatkan tingkat kesuburan yang tinggi sehingga pertumbuhan penduduk meningkat.Namun lain halnya dengan kaum minoritas terutama muslim. Mereka hidup dari serba keterbatasan, tidak hanya di bidang kesehatan, sumber daya alam, dan ekonomi, tapi pemerintah juga memberikan dorongan terhadap peningkatan sumber daya manusianya. ’’Mereka ini tidak dilarang untuk membatasi tingkat kelahiran, namun oleh pemerintah juga diupayakan untuk peningkatan sumber daya manusia. Sementara bagi kaum mayoritas tetap dilaksanakan,’’ katanya.

Menurutnya konsep Islam terhadap program keluarga berencana ternyata memberi manfaat besar, tidak hanya bagi kesehatan perempuan dan anak, tapi yang lebih mendasar lagi adalah kesehatan keluarga sebagai bagian suatu bangsa yang mekan mencapai tujuabn melenium. ’’Teman-teman saya di sanaa juga mensuport kami bahwa agama Islam memberikan kemaslahatan bagi umat, untuk mengantisipasi masalah penyakit, karena penyakit bukan ajaran dari agama’’ ujarnya lagi.


Dengan konsep tersebut tuturna lagi, tokoh-tokoh muslim di sana pun telah mampu melenyapkan keraguan umat. ’’Kami telah menyampaikan baik dalam bentuk forum-forum, media melalui promosi KB dan kesehatan reproduksi termauk cara menyusui menurut Islam,’’ ungkapnya.


Dalam pada itu pemakalah dari Indobesia Prof Dr Haryono Suyono juga memaparkan peran aktif lembaga dakwah, seperti MUI, Muhammadiah, ormas Islam yang memanfaatkan masjid sebagai media penyampaian informasi perkembangan keluarga berencana ke masyarakat. Cara-cara ini ternyata mendapat aplus deri peserta seperti India, Malaysia dan Pakistan. Mereka pun kian gencar mempertanyakan cara-cara menggunakan masjid dan mushala.


Haryono pun memaparkan bahwa petugas BKKBN di Indonesia memiliki data base yang melingkupi berbagai komponen di masyarakat, baik terhadapa perekonomian masyarakat, pendidikan, kesehatan, kasus HIV/AIDS dan ini pun akan bisa disampaikan secara menyeluruh melalui masjid dalam ceramah-ceramah keagamaan, ’’Ini mendapat tanggapan positif dari kebanyakan muslim, sehingga menimbulkan kesadaran umat’’ katanya.


Dalam pada itu Kepala BKKBN Riau Marlis Alamsa di sela-sela konfrensi menyatakan konsep KB ternyata semakin jelas dan ini pun telah diterapkan di banyak negara muslim yang sebelumnya berguru ke Indonesia. ’’Kita ingin kembali menggugah para tokoh agama di daerah terutama tokoh agama muda, sehingganya nanti mampu membantu tugas pemerintah dalam pencapaian tujuan melenium, tentunya dengan menciptakan manusia-manusia berkualitas melalui ceramah yang menyejukan,’’ katanya.


Ditanya bagaimana kondisinya di Riau, Marlis menjelaskan bahwa sudah baik. Namun di Riau sendiri, pertambahan ulama dan dai-dainya kan selalu meningkat. Mungkin bagi yang senior tidak masalah lagi dan telah memahami akan arti penting keluarga berencana, tapi bagi yang muda-muda kita juga perlu memberikan pemahaman secara bertahap nantinya,’’ ujar Marlis.

Dikatakannya, khusus di Riau Perkembangan KB cukup menggairahkan. Artinya dari 800 ribu pasangan usia subur, sekitar 67 persen diantaranya sudah ber KB. Sedangkan pemahaman KB di masyarakat sudah mencapai 90 persen. ’’Artinya konsep KB yang bukan membatasi kelahiran, tapi mengatur jarak kelahiran terutama bagi kalangan ekonomi kecil dan menengah itu sudah bagus,’’ ujarnya lagi.

Terhadap masyarakat yang ber-ekonomi lemah di daerah psisir pantai, pedesaan dan daerah kumuh kami mengajak, perlu merubah tatanan kehidupan melalui program KB. ’’Artinya, dengan mendahului pengaturan jarak kelahiran akan lebih baik dibanding sudah banyak anak, ekonomi lemah, baru memperbaiki ekonomi. Ini akan bisa terlaksana bila semua komponen mendukung termasuk pemerintah daerahnya,’’ kata Marlis lagi.(ril)

Catatan: tulisan ini pernah dimuat di Riau Pos tanggal 15 februari 2007.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Keluarga Sakinah

Muzadi: NU Dukung Program KB
Oleh Yasril

NAHDATUL Ulama (NU) mendukung penuh program Keluarga Berencana (KB). Karena hal ini tidak saja terkait soal pengaturan jarak kelahiran, tapi yang lebih besar lagi adalah untuk kemaslahatan umat termasuk lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga.

Perlunya pelaksanaan KB, kata dia, untuk memelihara kesehatan ibu dan anak serta terjaminnya kebutuhan ekonomi dan pendidikan yang layak. "Karena dalam Islam ada konsep keluarga sakinah. Konsep keluarga sakinah dan Keluarga Berencana itu initinya sama hanya penyebutan saja yang beda," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi dalam acara Konvensi Internasional Pemimpin Muslim dari 17 negara untuk Mendukung Program Kependudukan dan Pembangunan, di Bali, Selasa (13/2/2007).

Mengenai cara ber-KB, jelas Hasyim, menurut hasil musyawarah para ulama bisa dipilih jenis kontrasepsi sederhana seperti pantang berkala, pemakaian kondom IUD dan diafragma. Selain itu, juga memilih cara yang tidak permanen, seperti pil atau suntik.

Hasyim menambahkan, NU berpendapat pelaksanaan KB merupakan masalah sukarela atau perorangan dan bukan merupakan gerakan masal yang dipaksakan. "Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus ada kesepakatan antara suami dan isteri," katanya.

Negara Islam yang menutup diri dari program pengendalian jumlah penduduk, menurut Hasyim, disebabkan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan pemikiran keislaman yang bisa disesuaikan dengan kultur di negara tersebut. "Mereka beranggapan itu melanggar kodrat. Padahal tidak," ujarnya.

Ia mencontohkan di beberapa negara Islam sudah menjalankan program KB seperti yang dilaksanakan Indonesia dan mengharamkan Aborsi. Namun demikian juga masih ada negara yang tidak menjalankan KB tapi membolehkan aborsi. '' Indonesia berada di tengah-tengah itu. Islam di Indonesia membolehkan berKB tapi melarang dan mengharapkan aborsi. Ini yang perlu ditegaskan. Kb di Indonesia bukan untuk melarang orang memiliki keturunan, tapi mengatur jarak kelahiran. Persepsi seperti ni yang harus dipahami bersama,'' katanya lagi.

Di Indonesia, katanya lagi, para tokoh agama Islam telah menyatakan dukungan terhadap program KB, yaitu dengan Keputusan Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) tentang kependudukan pada 20 Oktober 1983, Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968, Keputusan Syuriah NU tahun 1969 dan Keputusan Ulama Terbatas tahun 1972.

BAK LARI DI ESKALATOR
Dalam pada itu, Ketua PBNU yang juga Ketua Ikatan Ahli Demografi Indonesia Rozy Munir menjelaskan bahwa kondisi ekonomi dan penduduk Indonesia seperti orang yang naik di eskalator turun. Dirasa sudah jauh berjalan ternyata jalan di tempat.

"Kita ini seperti lari di eskalator, karena ekonomi lambat dan laju pertembuhan penduduk cepat. Karena itu jadi tidak seimbang," kata Rozy Munir menjawab wartawan usai pembkaan konfrensi.

Hal itu disampaikan Rozy di sela-sela konferensi internasional pemimoin muslim untuk mendukung program kependudukan dan pembangunan di Inna Grand Bali Beach Hotel, Denpasar, Bali , Selasa (13/2/2007).

Laju pertumbuhan penduduk Indonesia , menurutnya, adalah 1,35%. Angka ini patut diwaspadai. "Yang laju pertumbuhan penduduknya 1 persen bakal jadi 2 kali lipat dalam 70 tahun, jadi kita harus waspada juga," imbuh Rozy.

Menurut Direktur UNFPA Asia Pasifik Sultan Azis Indonesia telah sukses melaksanakan program KB. Meski demikian, kualitas SDM menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.

"Jumlah penduduk muda di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar. Jadi kualitasnya harus ditingkatkan karena Indonesia harus bersaing dengan Korea dan Jepang," ujar Azis.

Menurut dia, dalam program KB, pengendalaian jumlah penduduk bukan satu-satunya hal yang penting, namun juga kualitas hidup manusia. Kini jumlah penduduk Indonesia sekitar 220 juta. Artinya, dengan KB Indonesia berhasil menghemat 8 juta penduduk.(ril)

Catatan: tulisan ini pernah dimuat di Riau Pos tanggal 14 Februari 2007.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Atasi Kemelut Peradaban dan Kerusakan Moral

Barat Mulai Gunakan Sistem Islam
Oleh Yasril

SEJUMLAH cendikiawan barat saat ini mulai menyerukan penggunaan sistem Islam sebagai alternatif pemecahan kemelut peradaban dan kerusakan moralitas yang dihadapai masyarakat barat saat ini.

’’Mereka secara bertahap telah mengarah dari pola-pola sekularisme ke sistem yang dilaksanakan negara timur, termasuk soal pembahasan pembangunan kependudukan,’’ kata Menteri Agama RI, Mahfud Mashuni saat membuka Konfrensi Internasional pemimpin-pemimpin muslim dari 17 negara untuk mendukung pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) di Denpasar, Bali (13/2/2007) lalu.

Konfrensi ini juga dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk Riau. Dari Riau sendiri terlihat Kepala BKKBN Riau H Marlis Alamsa, Ketua MUI Riau DR Mahdini dan Ketua IPKB Riau Yasril.

Menurut Menag, beralihnya pola pemikiran kalangan barat ini juga dipicu oleh besarnyab pemeluk Islam di dunia, yakni mencapai seperempat penduduk bumi. Selain itu, Islam juga merupakan agama universal dan sangat lengkap dalam menjawab kebutuhan umat manusia, termasuk dalam hal penataan keluarga.

Ini kata Menag dapat dilihat bahwa seperempat bagian fiqih yang dikenal rub’ul munakhat adalah membicarakan penataan keluarga, mulai dari persiapan pembentukan keluarga sampai pada penguraian hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Jika ini dikembangkan, maka akan mampu menciptakan kesetaan gender yang pada gilirannya bertujuan menciptakan manusia yang berkualitas. Kalau di Indonesia dikembangan pola Keluarga Berencana, sebenarnya Islam juga sudah ada yaitu keluarga sakinah. ’’Menyadari besarnya konsep-konsep islam seperti itulah, maka sebagian dunia barat mulai beralih menggunakan pola-pola Islam,’’ tambahnya lagi.

Terkait dengan genjer, kata Menag, beberapa kalangan di Barat saa ini juga berfikir secara jujur dan adil mengakui kemuliaan kaum perempuan dalam islam. ’”bahkan ada diantara mereka yang menyerukan menggunakan sistem Islam sebagai alternatif pemecahan kemelut peradaban dan kerusakan moralitas yang dihadapi barat saat ini,’’ katanya.

Dalam pada itu, Direktur Asia pasifik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mr Sultan Aziz mengatakan bahwa pihak Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) sangat konsen terhadap masalah kependudukan gender, perdamaian, perlindungan wanita, persoalan kesehatan reproduksi, HAM. ’’Ini semua bertujuan untuk mengurangi rasa ketakutan dan bahaya yang dialami banyak orang di dunia ini,’’ kata Sultan Azis lagi.

Sekarang ini ujarnya, orang banyak yang merasatakut akan bahaya, tidak hanya di negara maju seperti Amerika sendiri, tapi juga di negara berkembang dan daerah konflik. ’’Peran kami di sini adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi mereka, termasuk kepada kaum perempuan yang sering mendapat perlakuan kekerasan dari pria,’’ tambahnya di hadapan 150 tokoh agama dan lembaga yang peduli terhadap keluarga berencana, baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri.

Sultan Azis juga menjelaskan program KB yang diterapkan di Indonesia ternyata telah menggugah pola pikir sejumlah negara-negara barat maupun dunia Islam. Ini pula yang menyebabkan, banyaknya pemimpin-pemimpin dan negarawan Islam mengapilkasikan konsep yang diterapkan di Indonesia. ’’Islam sangat menerima konsep KB, sehingganya tidak heran kalau di sejumlah negara Islam di timur tengah juga mengadopsi konsep Kb di indonesia, seperti Mesir, Maroko, Iran dan lainnya,’’ kata Sultan.

Ia juga menjelaskan bahwa konsep Kb dan pengmbangan kependudukan ini tidak hanya bicara soal populasi penduduk yang kian membengkak, tapi juga bicara soal kesehatan reproduksi, gender. Karena paparnya semua itu juga terkait dengan penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS. Sebab, saat ini jumlah wanita yang terkena AIDS mencapai lebih 45 juta jiwa dan untuk kalangan anak-anak dan remaja mencapai 40 juta jiwa. ’’Ini pemandangan yang sangat mengerikan bila tidak cepat dicegah, karena untuk saat ini belum ada obatnya,’’ ungkapnya dalam bahasa Ingris.

Dalam pada itu Kepala BKKBN, Dr Sugiri Syarif Mpa menjelaskan bahwa akses terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk di dalamnya keluarga berencana, sangatlah penting untuk meraih Tujuan Pembangunan di Era Millenium (MDGs, Millenium Development Goals).

’’Sebagaimana digambarkan dengan jelas pada laporan Proyek Millenium yang berjudul “Berinvestasi dalam Pembangunan”: Sebuah Rencana Praktis untuk Mencapai MDGs, bahwa akses universal terhadap kesehatan reproduksi merupakan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan ibu, menghindari kesenjangan gender, dan mencegah pandemik HIV/AIDS. Masalah kependudukan dewasa ini menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang kuat antara ekonomi dan perkembangan sosial.

Di Asia, yang rata-rata fertilitas dan perkembangan populasinya menurun, banyak negara-negara asia mengalami penurunan angka kemiskinan secara tajam dan substantif. MDGs menguatkan rencana kegiatan yang mengacu pada Konfrensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) yang diadakan tahun 1994 di Kairo.

10 tahun setelah ICPD tersebut kemajuan berarti telah tercipta dalam menerapkan agenda ICPD di beberapa negara di kawasan Asia dan Pasifik. Akses terhadap Kesehatan Reproduksi/KB secara intrinsik berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Perempuan dapat memiliki informasi, cara dan pilihan untuk merecanakan keluarga jika mereka berpartisipasi secara penuh dan setara di lingkungan sosial, politik dan ekonomi di suatu Negara; sebaliknya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender berdampak buruk pada Kesehatan Reproduksi/KB.

Kepedulian dan dukungan bagi Kesehatan Reproduksi/KB sangat terbatas di beberapa negara Muslim dan diantara masyarakat Muslim di Negara-negara lain, dimana pertentangan budaya dan faham keagamaan merupakan penghalang utama dalam memasyarakatkan masalah Kesehatan Reproduksi/KB. Angka kematian ibu dan angka kelahiran sangat tinggi di beberapa Negara seperti Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan, demikian juga di komunitas muslim di India, China dan Thailand. Di Pakistan, dimana rata-rata penggunaan alat kontrasepsi sangat rendah, seorang wanita yang tinggal di pedesaan melahirkan rata-rata 5,4 orang anak selama hidupnya.

Meskipun terdapat perbedaan yang mencolok pada masyarakat di Negara Islam dan komunitas Islam di Negara lain dalam hal praktek dan pemikiran keagamaan sebagaimana halnya pada pendidikan dan kesehatan, namun bagi semua Negara tersebut Islam mengajarkan tata cara berkeluarga dan bersosial bagi jutaan pemeluknya. Ini merupakan bukti bahwa norma agama mempengaruhi pilihan dan perilaku anggota masyarakat bahkan para pembuat keputusan politik, yang memiliki pengaruh signifikan pada penganjuran, kesadaran dan penerimaan program Kesehatan Reproduksi/KB. Dalam konteks ini, para peminpin Muslim memainkan peran yang luar bisa dalam menerjemahkan dan mengkomunikasikan paham keagamaan, menjelaskan ajaran agama yang salah tafsir dan norma sosial, serta menganjurkan perubahan perilaku dan sikap yang baik bagi masyarakatnya.

Pada masa perkembangan keagamaan global dewasa ini, sudah saatnya untuk merevitalisasi dan memperkuat dukungan dan peran serta peminpin Muslim dalam perkembangan sosial dan ekonomi yang secara historis dibangun atas dasar rasa damai dan rasa aman. Di beberapa Negara, masalah sosial, politik dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kesehatan, pendidikan, dan program Kesehatan Reproduksi/KB. Tantangan global MDGs, reformasi pemerintahan dan desentralisasi, krisis ekonomi Asia, berkurangnya anggaran pemerintah, gerakan kelompok dan separatis merupakan alasan yang memaksa untuk menyokong dan melembagakan partisipasi tokoh masyarakat sipil seperti tokoh agama yang menggunakan kharismanya untuk mempengaruhi masyarakat.(ril)

Catatan: Tulisan ini telah dimuat di harian Riau Pos, tanggal 14 Februari 2007.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Legenda dari Negeri yang Terkoyak (2)

Jalan Malam Hari Tak Ada Lagi yang Ganggu
Laporan Yasril, Banda Aceh
Yasril123@yahoo.co.id

Cerita tentang Aceh, negeri bergolak selama ini selalu menjadi momok bagi masyarakat luar yang ingin berkunjung ke sana. Takut, kalau-kalau mendapat gangguan bahkan juga ancaman jiwa. Namun tidak sekarang. Semua telah pulih. Setidaknya perperangan, pergolakan sudah tiada menyusul datangnya gempa berkuatan besar beserta hempasan gelombang tsunami akhir 2004 lalu.

LEGENDA negeri bergolak itu kini tinggal legenda dan menjadi catatan sejarah bagi anak cucu kita ke depan. Kini Aceh sudah jauh berbeda disbanding ketika pertama kali saya mengunjung negeri ini sebelum datangnya hempasan tsunami. Pertikaian, pembakaran bunyi letusan pelur tidak lagi terdengar. Semua berganti dengan keakraban, kesetiakawanan, saling berangkulan satu sama lainnya dalam membangun masa depan yang cemelang.

Masing-masing penududuk dibantu berbagai lembaga social masyarakat (LSM) baik local maupun internasional berupaya bangkit dari keterpurukan di berbagai bidang. Baik di sector perekonomian, pertanian, perdagangan pendidikan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua berupaya menjadikan Aceh, yang telah memberikan modal bagi RI pada era perang kemerdekaan, sebagai mode pembangunan negeri di ndonesia di masa depan.

Hal ini cukup beralasan, selain Aceh menerapkan system pemerintahan otonomi khusus, negeri ini juga mendapat serapan ebudayaan, iptek dari berbagai Negara di dunia. Semua itu pun dikarenakan dampak gempa besar dan tsunami yang tiada duanya di dunia. Sehingga memanggil kepedulian bangsa-bangsa di dunia untuk memulihkan Aceh.

Kini perekonomian rakyat sudah mulai membaik. Tingkat kemikinan pun sudah berkurang jauh. Bahkan menurut Wali Kota Banda Aceh, Mawardi Nurdin, tingkat kemiskinan masyarakat Aceh hanya sekitar 2 persen saja. ‘’Ini jauh berubah disbanding sebelum tsunami dan tahun-tahun pertama tsunami,’’ katanya.

Penurunan tingkat kemiskinan ini paparnya ditandai dengan mulai hidupnya sector informal, tumbuhnya ekonomi mikro serta adanya jaminan kemanan. ‘’Sebab, factor kemanan sangat berpengaruh besar. Aman negeri ini aman pulalah rakyat untuk berusaha dan itu jadi dambaan semua orang termasuk rakyat Banda aceh,’’ tegas Mawardi Nurdin.

Statemen Wali Kota Banda Aceh ini ternyata bukan kecap belaka. Meski diselimuti rasa was-was, namun ketika saya menoba mencari makanan pada malam hari sekitar pukul 00.00 WIB di Banda Aceh, saya merasakan apa yang diungkapkan Wali Kota di hadapan sejumlah wartawan nasional.

Bahkan, dari penglihatan kami, Kota Banda Aceh sudah mulai merangkak jadi kota 24 jam. Hal ini ditandai dengan masih adanya para pedagang kaki lima, asongan dan yang berjualan hingga larut malam, erutama di seputar Masjid Baiturrahman.

Hal ini pun diakui Amir, seorang supir bus antar kota antar provinsi di Aceh. Menurutnya, meski perekonomian masyarakat belum bagus betul namun jauh lebih baik dibanding sebelum terjadi gempa tsunami tahun 2004 lalu. ‘’Kini sudah amanlah. Dulu jangan diharap bias bepergian sore hingga malam hari, bisa-bisa tak pulang lagi, ditangkap atau ditembak. Kini mau jalan hingga larut malam pun aman-aman saja. Buktikan saja,’’ katanya.***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Legenda dari Negeri yang Terkoyak (1)

Ayat-ayat Allah yang Tersirat Itu Masih Terbaca
Laporan Yasril, Banda Aceh
Yasril123@yahoo.co.id

GEMPA beserta tsunami yang meluluhlantakkan Provinsi Nanggoe Aceh Darussalam (NAD dan Pulau Nias hingga kini masih menyisakan banyak cerita. Bahkan juga cerita untuk anak cucu kita nanti. Negeri ini telah dan akan menjadi legenda sepanjang zaman tentang kekuasaan Allah SWT yang berkuasa terhadap ciptaannya.

Subbahannallah. Meski telah banyak berita tentang kedasyatan gempa dan tsunami di bumi Aceh yang kita dengar, baik dari mulut ke mulut maupun melalui media cetak dan elektronika, namun tidak semenarik, bila kita menyaksikan langsung kondisi di lapangan. Banyak ayat-ayat Allah yang tersirat dan tersurat yang dapat dijadikan ikhtibar atau pelajaran bagi umat manusia untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

Saya merasa cukup beruntung dapat menyaksikan sisa-sisa peninggalan tsunami menjelang datangnya Bulan Suci Ramadhan 1429 H ini, tepatnya tanggal 27 hingga 29 Syakban 1429 H.

Sungguh luar biasa, pantai barat Sumatera yang bila dilihat dalam peta dan atlas merupakan daratan utuh, ternyata setelah tsunami bagaikan baju yang compang-camping. Koyak dan berlubang bahkan digenangi air di sana sini.

Betapa tidak, hanya dalam hitungan sekitar 10 menit musibah maha dasyat telah meluluh-lantakkan sekitar 800 kilometer pesisir Aceh, beserta isinya, baik mahluk hidup, rumah penduduk, bangunan pemerintah, pendidikan dan sebagainya. Begitu juga halnya yang terjadi di Kepulauan Nias yang juga merenggut harta, nyawa dan infrastruktur yang ada di sana.

Bahkan berdasarkan data terakhir dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias menyebutkan bahwa sedikitnya 132.000 jiwa melayang akibat hantaman gempa dan tsunami itu. 37.000 orang menghilang dan 500.000 orang bersatus sebagai pengungsi.

Kejadian itu sungguh luar biasa dan di luar jangkauan akal pikiran manusia. Namun tidak bagi Allah. Ia pun menyampaikan ayat-ayat-Nya, kabar berita tentang hancurnya suatu negeri melalui kejadian alam dan orang-orang yang masih selamat dari hantaman tsunami itu.

Dari mulut-mulut perempuan, anak-anak dan kaum muda yang ditinggalkan keluarganya itulah mengalir ayat-ayat tentang kehancuran suatu kaum atau negeri, kata-kata tentang kerusakan infrastruktur, tentang anak ditinggal bapak dan ibu tentang rumah yang hancur, tentang masjid atau rumah Allah yang selamat, tentang kapal yang naik ke atap rumah tentang tangker yang tehempas di pemukiman warga dan masih banyak ayat-ayat allah yang tersirat lainnya.

Salah satu bukti sejarah alam yang dapat dilihat sebagai tanda kekuatan gempa dan gelombang tsunami di Aceh itu adalah kapal tongkang berbobot mati 2.500 ton dengan luas 1.600 meter persegi yang terdampar di perkampungan penduduk di Gampong Punge Blang Cut, Banda Aceh.

Kapal yang juga menginjak dua bangunan rumah penduduk beserta isinya itu, semula berada di darmaga Ulee Lheue sekitar 4 kilometer dari lokasi terampar saat ini. Kapal yang berungsi sebagai pembangkit listrik tenaga diesel itu kini masih bias difungsikan. Namun untuk mengoperasionalkannya jelas akan membawa dampak besar. Setidaknya getaran mesinnya mampu memecahkan kaca bangunan di radius 100 meter dan itu pernah terjadi.

Bukti sejarah lain yang juga menjadi ayat-ayat Allah yang tersirat mengetuk kalbu setiap insan yang melihatnya adalah pemakaman massal. Meski ada beberapa pemakan massal di Banda Aceh, namun yang kami kunjungi adalah pemakaman massal yang berada beberapa ratus meter dari bibir pantai Ulee Lheue.

Bagi pendatang baru pasti tidak menyangka kalau lapangan rumput yang dibelah dengan jalan di bekas bangunan Puskesmas Meuraxa itu didiami sedikitnya 14.000 jenazah korban tsunami. Tidak ada tanda-tanda bahwa lapangan rumput itu adalah kuburan tidak ditemukan adanya nisan yang bersusun-susun seperti layaknya kuburan atau taman makam pahlawan. Kecuali hanya ada sekitar 25 batu-batu gunung atau batu besar, plang nama, larangan menginjak lokasi serta tanaman.

Seorang perempuan ketika itu terlihat masih membacakan Surah Yasin di pinggir kuburan. Ia tidak tahu di mana posisi keluarganya dikuburkan. Namun yang pasti doa dan amalan yang ia bacakan teruntuk bagi keluarganya yang jadi suhada.

Bukti lain dari kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada manusia kala itu adalah selamatnya sejumlah masjid dari hempasan gelombang tsunami, meski bangunan yang berada di sekitarnya hancur dan mayat bergelimpangan. Salah satunya adalah Masjid raya Baiturrahman yang sudah ada sejak masa Sultan ‘Alaad-Din mahmud Syah (1267-1309).

Meski pernah terbakar dan diguncang gempa berkali-kali pada masa itu, bangunan rumah Allah ini tetap kokoh. Bahkan saat Gempa dan tsunami yang menggoncang dan menggenangi Aceh pada 2004 lalu, bangunan ini tetap tegak berdiri. Bahkan bagaikan cerita kapal nabi Nuh, bagi mereka yang mampu masuk ke masjid teritama di bagian atas, maka selamatlah ia dari bencana dan itu memng dilihatkan allah di masjid Baiturrahman tersebut.

Dan masih banyak lagi tempat yang perlu dikunjungi dan dapat dijadikan ihktibar atau pembelajaran bagi manusia-manusia yang masih hidup agar ia meningkatkan ketakwaannya kepada sang pencipta. Amin...***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Sisi Lain Pembangunan Politeknik Aceh (2)

Bangunan Tahan Gempa itu, Dikerjakan Putra Riau
Laporan Yasril, Banda Aceh
Yasril123@yahoo.co.id

Politeknik Aceh yang dibangun PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) berstandar internasional itu memiliki kekuatan konstruksi yang maksimal. Selain mampu bertahan terhadap guncangan gempa berkuatan 8 Skala Richter (SR), bangunan ini juga dirancang untuk tempat berkumpulnya rakyat Aceh jika terjadi musibah besar seketika.

Wali Kota Banda Aceh Mawardi Ibrahim mengaku salut dengan kepedulian PT Chevron terhadap dunia pendidikan di Aceh pasca tsunami. ‘’Ini suatu prestise dan prestasi besar yang dilakukan Chevron di Aceh, pasca tsunami. Sebab, pendidikan merupakan kunci dari segala kemajuan bangsa dan daerah, termasuk Aceh kedepan dan ini dilakukan oleh Chevron,’’ kata Mawardi menjelang serah terima Politeknik Aceh, Jumat (29/8).

Pelaksanaan pembangunan ini paparnya dilakukan oleh PT Sumaraja Indah, salah satu perusahaan nasional yang diakui secara internasional dan telah memiliki sertifikat ISO 9001. Pengerjaan bangunan ini pun diawasi secara ketat agar tidak ada unsur bangunan yang dikurangi dan menyimpang dari bestek. Sehingganya menghasilkan bangunan yang kuat, kokoh sesuai bestek dan mampu bertahan terhadap guncangan gempa berkuatan 8 SR.

‘’Semula bangunan ini dirancang untuk mampu bertahan terhadap gempa 6 SR, tapi setelah menjalani pengkajian secara teknis maka standarnya pun dinaikkan menjadi 8 skala richter’’ kata Mawardi.

Desain bangunan utama politeknik seluas 8.350 meter persegi yang terletak di Desa Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng, Banda aceh itu terinspirasi oleh desain Islam, corak tradisional Aceh dan mediterania. Bangunan ini memiliki 65 kamar, 33 ruang kuliah, 22 laboratorium, ruang dosen, kafe, amphitheatre dan pustaka. Bahkan setiap lantai gedung ini pun dapat diakses oleh pengguna kursi roda. ‘’Ini tujuannya untuk memberikan peluang yang sama dalam meraih kesempatan penidikan bagi penyandang cacat,’’ kata Mawardi lagi.

Pertanyaannya, siapa sebenarnya PT Sumaraja Indah itu? Bagi masyarakat dan pemerintahan NAD PT Sumaraja Indah mungkin asing, tapi bukan bagi pengusaha dan pemerintah daerah Riau. Perusahaan yang malang melintang dalam pengerjaan berbagai proyek infrastruktur bertara nasional maupun regional itu ternyata dipimpinan Ir Nicodemus Kasan K, salah seorang warga Riau kelahiran Bengkalis dan dibesarkan di Bukitbatu . Kantornya sendiri berpusat di komplek perkantoran Sudiman Raya, Pekanbaru.

Kepada Riau Pos, Nikodemus mengatakan, pengerjaan politeknik Aceh ini merupakan suatu kepercayaan yang besar yang diberikan pemerintahan Amerika, terutama Chevron kepada perusahaannya. Keberhasilan ini pun katanya bukan dicapai dengan mudah namun setelah menjalani berbagai seleksi bersama perusahaan lainnya di Indonesia.
‘’Kepercayaan ini jelas kami pegang teguh, karena kalau orang tak percaya lagi, tak ada gunanya kita berusaha. Makanya kami berusaha semaksimal mungkin untuk menghailkan karya yang juga berkuatan maksimal. Kami lebih mengutamakan kualitas ketimbang neko-neko,’’ paparnya.

Sebab, paparnya, kalaulah dalam mendapatkan suatu poyek dengan jalan neko-neko, tentu akan berpengaruh terhadap anggaran. Perusahaan mana yang mau merugi. Makanya tidak jarang kita melihat adanya sejumlah poyek, terutama proyek pemerintah daerah yang baru dibangun rusak kembali. Atau sebulan bangun retak-retak.
Menurut Niko, pengerjaan bangunan bertaraf internasional itu, bukan hal yang pertama kali dilakukannya. Saat ini katanya, beberapa pekerjaan juga tengah berlangsung di beberapa daerah lainnya. Bahkan di Riau sendiri pihaknya juga sedang melakukan penamabahan bangunan politenik Caltek Riau (PCR).

Ditanya soal kiprahnya di proye daerah di Riau, Niko mengatakan bukan tidak mau. Namun paparnya harus mempertanggungjawabkan antara prestise dan prestasi. ‘’Kedua factor ini saling keterkait. Dalam pengerjaan proyek, kami kan lebih mengutamakan mutu dan untuk itu kan tidak bisa macam-macam. Bahan bangunan atau material tak bias dimainkan. Karena kalau dikurangi sedikit saja, elas akan berpengaruh pada kualitas. Ini yang kami jaga, termasuk dalam pengerjaan proyek bangunan politeknik Aceh ini,’’ ujar Niko lagi.***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Sisi Lain Pembangunan Politeknik Aceh(1)

‘’Setelah Membantu, Chevron Jangan Tinggalkan Kami’’
Laporan Yasril, Banda Aceh
Yasril123@yahoo.co.id

MESKI peresmian dan serah terima Politeknik Aceh yang dibangun PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) sudah dilaksanakan 29 Agustus lalu, masyarakat Aceh berharap agar PT Chevron tetap menjalin kemitraan dengan masyarakat dan Pemda Aceh dan meluncuran program-program commudity development-nya di sana.

‘’Saya mewaliki masyarakat Banda Aceh, bahkan juga mungkin Nanggroe Aceh Darussalam secara umum, berharap agar Chevron, setelah menyerahkan bantuan ini tidak meninggalkan kami dalam hal meraba-raba. Kami bergarap agar Chevron bisa selalu membina masyarakat kami, mengangkat dan memulihkan perekonomian pasca tsunami ini dengan program commudity development-nya,’’ kata Wali Kota Banda Aceh, Mawardi Nurdin kepada wartawan di Banda Aceh.

Menurut Mawardi, harapan itu sangat beralasan, sebab, ternyata selama ini sekian banyak perusahaan pertambangan yang beroperasi di Aceh, namun kurang memberi kontribusi terhadap daerah dan masyarakat tempatan di mana ia beroperasi. Sementara Chevron melakukannya baik di Riau maupun di Kalimantan. ‘’Saya sudah melihat daerah-daerah operasional Chevron, baik di Riau maupun di Kalimantan. Bantaun untuk masyarakat tempatan cukup bagus. Baik dari segi infrastruktur maupun pembangunan SDM serta perekonomian warga., tidak seperti yang dilakukan perusahaan migas di sini. Sejak tsunami Chevron juga membantu Aceh, memulihkan perekonomian, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Padahal ini bukan daerah operasionalnya dan kami sangat terbantu,’’ kata Mawardi.

Bahkan Mawardi pun membuka peluang bagi Chevron untuk mengeksplorasi bahan tambang yang ada di Aceh dengan cara kemitraan sehingga mampu mengangkat tarap perekonomian dan pembangunan Aceh ke depan. ‘’Kalau Chevron bersedia, silakan mengeklporasi bahan tambang. Negeri kami banyak bahan tambang. Selama ini banyak perusahaan Migas yang melakukan, tapi kami tidak merasakan hasilnya, ke depan kami berharap itu jangan lagi terjadi dan kami percaya Chevron bisa,’’ tutur Mawardi didampingi corporate responsibility/corporate engagement indo asia busenis unit, Harrry Bustamam.

Dalam pada itu Managing Director hevron Indo Asia Business Unit (IBU), Steve Green mengatakan, bantuan yang diluncurkan Chevron selama ini di Aceh pasca tsunami murni bantuan kemanusiaan dan kemitraan dengan pemerintah Inonesia. ‘’Sebab, kemitraan merupakan salah satu nilai yang kami anut dan menjadi titik berat dalam pelaksanaan program community development kami selama ini,’’ ujar Steve Green.

Politeknik Aceh merupakan bagian dari program bersama Chevron Aceh Recovery initiative (CARI) dengan total bantuan 14,7 juta dolar AS. Program ini merupakan wujud komitmen Chevron dalam membantu pemulihan dan rekontruksi pulau Sumatera bagian utara (Aceh dan Nias) pasca tsunami. Kontribusi Chevron itu antara lain 2,7 juta dolat dalam bentuk bantuan kepada organisasi cepat tanggap pasca bencana, antara lain kepada PMI dan Palang Merah Amerika dan sebagainya.

Chevron sendiri mendonasikan dana senilai Rp6 juta dolar AS untuk pembangunan politeknik seluas 8.350 meter persegi dan program pelatihan kerja jangka pendek terhadap 300 pelajar asal Aceh di Politeknik Caltex Rumbai.

Politeknik Aceh ini menyediakan program kejuruan di berbagai bidang teknologi terapan yang sejalan dengan kebutuhan industri lokal seperti teknologi informasi, mekatronika, telekomiunikasi elektronka, akuntasi bisnis. ‘’Melalui kemitraan inilah kita bisa membantu aceh untuk meraih pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, kesempatan meraih pendidikan berkualitas, dan kemajuan kualitas SDM dibanding waktu sebelumnya,’’ kata Steve Green lagi.

Tentang kemungkinan Chevron membuka lading migas di Aceh, Steve Green mengatakan, sebagai perusahaan migas yang telah 84 tahun beroperasi di Indonesia tentunya Chevron tertarik. Namun semua itu tentu jika direstui BP Migas dan sesuai kriteria yang kami miliki. Sesuai criteria kami, kami akan ambil kesempatan itu,’’ tegas Steve Green lagi.***

Klik disini untuk melanjutkan »»