Satu Tahun Atasi Desa Tertinggal di Riau

PEKANBARU (RP) - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) telah bekerja sama dengan Universitas Riau guna menyusun konsep secara matang guna mengatasi desa-desa tertinggal di Riau. KPDT menargetkan selama satu tahun desa-desa tertinggal di Riau sudah akan teratasi.

Hal itu dikatakan Menteri Negara PDT RI Ir HM Lukman Edy MSi dalam keterangan persnya kepada wartawan usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PPDT se-Indonesia. Turut mendampingi Menteri, Sekretaris Meneg PDT Lucky H Korah dan Wakil Gubernur Riau Drs H Raja Mambang Mit.
‘’Kami akan membantu mendorong agar tersusunnya sebuah konsep secara matang mengatasi desa-desa tertinggal se Riau dan kami bekerjasama dengan UNRI dan saya rasa tahun 2009 ini sudah tersusun konsep untuk mengatasi desa-desa tertinggal itu,’’ kata menteri.
Di Riau, tambah menteri lagi desa-desa tertinggal buukan hanya di Kuantan Singingi (Kuansing) dan Rokan Hulu (Rohul) saja, tapi seluruh kabupaten di Riau, bahkan di Bengkalis yang kapasitas fiskalnya sangat besar juga punya desa-desa tertinggal.
‘’Kalau desa tidak ada listriknya itu sudah pasti daerah tertinggal, itu indikator pertamanya. Belum lagi jalan dan sebagainya,’’ ujar menteri.
Kementerian PPDT, serius dalam hal ini dan berharap tahun 2010 nanti sudah bisa dimulai secara konfrehensif mengatasi desa-desa tertinggal di Riau. ‘’Satu tahun saja sudah bisa selesai mengatasi persoalan infrastruktur dasar yang ada di pedesaan, tinggal sekarang kita memprioritaskannya atau tidak,’’ tuturnya.
Terkait isu pemekaran, menteri mengatakan isu pemekaran sensitif bagi daerah, tapi tidak sensisitif ketika ia masuk ke dalam pembicaraan yang sifatnya nasional. ‘’Jadi kalau saya ke daerah yang dikejar pastilah isu tentang pemekaran,’’ ujarnya.
Terkait ini, lanjutnya kementerian PPDT tidak pada tempatnya menilai setuju atau tidak setuju terhadpa pemekaran wilayah karena itu bagian tugas yang lain, kita hanya menerima hasilnya saja begitu ada pemekaran.
Kementerian PPDT remnya adalah mengatasi kesenjangan wilayah termasuk memuatkan tentang substansi mengatasi daerah tertinggal. ‘’Kita tetap komit mendukung terjadiny pemekaran, ini semua untuk mengatasi kesenjangan, sebuah pemekaran tidak hanya dilihat dari satu sisi mengatasi kesenjangan tapi melihat kemampuan dan potensi-potensi lainnya, termasuk sosial politik, kemampuan keuangan dan lain sebagainya,’’ ujarnya.
Karena itu, tentunya ada lembaga yang lebih berwenang menentukannya seperti Mendagri dan badan otonomi daerah, komisi II DPR RI. ‘’Tapi untuk mengatasi kesenjangan, kementrian PDT pembentukan daerah otonom baru adalah cara terbaik mengatasi kesenjangan,’’ ujarnya.
Menjawab, andaikan instansi yang mempunyai kewenangan tidak menyetujui pembentukan daerah otonom baru itu, menteri mengatakan tidak satu jalan mengatasi kesenjangan, kalau pemekarannya di moratorium atau di stop maka kementerian PDT akan mencari jalan lain untuk atasi kesenjangan yang ada diantaranya dengan memperbesar kapasitas fiskal untuk masuk ke daerah tertinggal itu.(gem)