MAAF ZAHIR DAN BATHIN

Hari ini, Kamis 31 Desember 2008.

HARI berganti minggu, minggu berganti bulan,
bulan berganti tahun.
12 purnama sudah berlalu, banyak sudah jalan dilalui,
banyak sudah yang dilihat.
Tibalah saatnya
ketika mentari mulai tenggelam,
bulan sabit pun menampakkan diri.
Langit pun terlihat merah merona.
Pukul 18.05 WIB
Pertanda datangnya masa baru
1 Muharram 1430 Hijriah
disonsong 1 Januari 2009 M.
Maka dari itu,
Kalau ada tutur kata kata yang salah,
langkah yang tidak pada tempatnya mohon dimaafkan.
Akhirnya tidak ada kata lain yang patut diucapkan,
SELAMAT TAHUN BARU
Semoga kita semua sukses dan selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Alam Semesta
Allahurabbi.

Klik disini untuk melanjutkan »»

SELAMAT TAHUN BARU

Pekanbaru diwaktu senja, menjelang pergantian tahun. Suara azan pun berkumandang dari Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. foto Said Mufti

Klik disini untuk melanjutkan »»

Sepatu Vs Senjata Pemusnah Massal

INSIDEN pelemparan sepatu yang dilakukan wartawan dari televisi al-Baghdad yang berbasis di Kairo, Mesir, Muntazer al-Zaidi, kepada Presiden Amerika Serikat George Walker Bush, Senin (15/12) dini hari ternyata menjadi perhatian dunia, termasuk di Indonesia sendiri.

Bagi kalangan pers, hal ini terbilang istimewa, bukan hanya disebabkan ketokohan Bush yang dianggap sebagai polisi dunia saja yang menjadi topik berita, tapi lebih kepada peristiwa langka, dimana seorang Presiden dengan pengawalan yang super ketat ternyata juga bisa kecolongan.

Peristiwa yang oleh masyarakat Timur Tengah dianggap sebagai penghinaan yang terendah dan ditayangkan secara visual di berbagai televisi dunia juga membawa dampak besar terhadap arogansi militeristik dan sistem pemerintahan Amerika Serikat, terutama menjelang peralihan kekuasaan.

Beragam tanggapan pun bermunculan di berbagai poral internet, dengan berbagai bahsa. Ada yang mengecam terhadap peristiwa itu, ada pula yang mendukung secara nyata.

Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun ikut-ikutan berkomentar soal peristiwa yang menimpa pemimpin dunia itu. Walau hanya dengan berkelakar, JK meminta wartawan mengikat erat sepatunya setiap kali keterangan pers dengan presiden maupun dengan dirinya.

Kalla menilai insiden itu menunjukkan tak hanya wartawan yang butuh perlindungan dari pemerintah, namun presiden juga butuh perlindungan dari wartawan. Bukan hanya wartawan yang butuh perlindungan. Insiden sepatu itu bukti presiden juga butuh dilindungi.

Kalla meminta jurnalis membuat tulisan yang memberi optimisme, tidak justru membuat orang menjadi pesimis. Sebab, kalau orang pesimistis, bukan hanya sepatu yang didapat, tapi bisa juga batu.

Selain itu, secara politis, pelemparan sepatu bernomor 10 itu juga sebagai balasan terhadap arogansi Amerika yang ingin mencari senjata pemusnah massal. Sebab, sejak dilancarkannya agresi militer ke negeri 1001 malam itu beberapa tahun lalu hingga berakhirnya masa kekuasaan bush, tidak ditemukan yang dicari, kecuali kematian massal, kemelaratan, kemiskinan, ketertindasan dan perperangan antar sekte serta berkembangnya rasa pesimistis dari rakyat Irak untuk kembali hidup normal seperti rakyat di negara-negara lain.
Kalau lah arogansi militeristik ini terus dilakukan, tidak hanya oleh negara adidaya Amerika Serikat, tapi juga negara-negara kuat lainnya, maka akan sulit untuk menciptakan perdamaian di dunia.

Sebaliknya, kalaulah perdamaian dunia tidak tercipta dan yang berkembang hanya rasa pesimistis, tidak heran perperangan pertikaian antara negara akan terus terjadi dan ini akan menimbulkan mala petaka besar di dunia, seperti dialami Bush di akhir masa kejayaannya yang hanya mendapatkan sepasang sepatu usang bernomor 10, itu pun tidak bisa dipakai, karena kesempitan bagi Bush.

Berkaca dari peristiwa itu, mari kita bersama menciptakan kedamaian, meningkatkan kemaslahatan umat dan menjauhi diri dari pertikaian, baik di tingkat internasional, nasional, bahkan di daerah sendiri. Sebab, kunci dari keberhasilan sebuah negara terletak dari kedamaian hidup yang dijalani rakyatnya.***

catatan: pernah dimuat di Riau Pos 17 Desember 2008

Klik disini untuk melanjutkan »»

Presiden Bush dan Sepatu Nomor 10

PEMANDANGAN yang langka terjadi di akhir tahun 2008. Presiden Presiden Amerika Serikat George W. Bush dilempar pakai sepatu disertai caci maki oleh Muntazer al-Zaidi, wartawan dari televisi al-Baghdad yang berbasis di Kairo, Mesir, saat melakukan jumpa pers bersama Perdana Menteri Nouri al-Maliki di Baghdad, Senin pukul 08.00 WIB.

Meski lemparan yang dilakukan seorang jurnalis Irak itu tidak mengenai Bush, namun sempat membuat situasi agak tegang. Ini terlihat jelas dalam tayangan di berbagai layar televisi pada pukul 08.00 WIB Senin (15/12/2008).

Bush sempat mengelak lemparan pertama disusul dengan lemparan sepatu kedua, masih saja tidak mengena. Untung situasi segera terkendali, para pengawal dan intel langsung masuk ruangan dan mengamankan jurnalis yang ikut meliput acara jumpa pers itu.

Uniknya, lemparan sepatu yang dianggap sebagai salam perpisahan itu--karena Bush segera meninggalkan tampuk pemerintahan dan akan digantikan oleh Barack Husein Obama—ternyata bernomor 10.

Dan ini pulalah yang menjadi perhatian Bush setelah insiden tersebut terjadi. “Yang bisa saya katakan adalah, sepatu itu nomor 10,” kata Presiden Bush seperti dilansir kantor berita Associated Press.

Begitu pentingkah angka nomor 10 bagi Bush, sehingga hanya kata-kata itu yang ia ucapkan. Tapi yang pasti, informasi tentang Bush dilempar pakai sepatu dalam acara resmi ini ternyata mewarnai pemberitaan di berbagai media massa, baik televisi, radio maupun di internet. Pertanyaannya, pertanda apakah ini bagi Bush, ada apa dengan sepatu nomor sepuluh?

sumber foto:era muslim.com

Klik disini untuk melanjutkan »»

Permintaan Produk Mainan Meningkat 3 Kali Lipat

SELAMA akhir tahun terutama saat musim liburan sekolah tiba, permintaan pasar akan produk mainan cenderung meningkat tajam. Selain itu, jumlah kunjungan ke lokasi pusat perbelanjaan juga meningkat hingga 55 ribu kunjungan per hari.

‘’Grafik pemasaran kita di Pekanbaru cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itulah maka setelah Jakarta, kami hadirkan liburan bersama Garfield di kota ini. Pasar mainan di kota ini sangat potensial. Bahkan untuk meet and greet bersama Garfield, Pekanbaru adalah kota kedua setelah Jakarta. Market di Pekanbaru ini nomor dua di luar Pulau Jawa,’’ ungkap Marketing Promotion Emway Globalindo Pramono, Jumat (12/12) petang.

Didampingi manajemen Mal Ciputra Seraya Afra, Pramono menjelaskan bahwa kedatangannya ke Pekanbaru membawa serta Garfield adalah ingin menyemarakkan liburan anak sekolahan di Kota Bertuah sembari perayaan 30 tahun Garfield. ‘’Akan ada harga promo yang kita berikan untuk Garfield. Iven pameran bersama Garfield ini juga akan diramaikan dengan lomba menyanyi, mewarnai, story telling, fashion show, Garfield quizzes dengan beragam hadiah menarik serta aneka permainan seru dari kami, baik itu Hot Wheel speed challange, funny spoon games, stacking games dan banyak lagi,’’ ucapnya.

Iven yang jangan sampai terlewatkan adalah Meet and Greet bersama Garfield pada 27 dan 28 Desember. Namun setiap harinya, mulai Senin hingga Ahad, akan ada beragam perlombaan dan permainan seru selain aneka produk Garfield yang bisa didapatkan dengan harga promo, mulai dari handuk, selimut, boneka, bantal, baju, celana dan banyak lagi. ‘’Barbie, Hot Wheel dan aneka produk dari Emway lain akan ikut pula meramaikan,’’ sebutnya.

Garfield sendiri, lanjut Pramono, adalah tokoh komik ciptaan Jim Davis, yakni seekor kucing oranye gendut yang pemalas dan sinis. Garfield sangat menyukai lasagna, kopi dan remote control. Pemiliknya Jon Arbuckle dan temannya Odie si anjing yang baik namun bodoh. Setakat ini, sudah terjual sebanyak 130 juta buku Garfield di dunia dan kerajaan Garfield juga sangat luas meliputi 111 negara yang mana sebanyak 400 pembuat barang berlomba-lomba memproduksi ribuan produk mainan Garfield.

Sementara itu, pihak Mal Ciputra Seraya Afra menambahkan, meramaikan suasana Garfield dan liburan Natal serta Tahun Baru, pihak mal juga sudah selesai mendekorasi area pameran dan permainan selama liburan bersama Garfield dengan boneka Garfield yang lucu, disain unik rumah Natal Garfield, pohon Natal yang besar, cerobong asap dan aneka ornamen lain. Bahkan pada Ahad (14/12) ini, pihak mal juga mengundang 50 best shopper selama Oktober dan November untuk nonton bersama di Riau 21.(sar)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Riau Dijatah ‘Block Grant’ Rp658 M

TAHUN 2009 mendatang, Provinsi Riau mendapat jatah dana block grant sebesar Rp658,169 miliar. Dana tersebut dipergunakan untuk sejumlah kegiatan mempelancar program pembangunan di Riau.

Ketua Panitia Kerja (Panja) block grant Komisi X DPR RI untuk Riau, Musfihin Dahlan, kepada wartawan Jumat (12/12) menyebutkan, dana block grant tersebut diberikan kepada daerah dengan maksud untuk menunjang proses belajar mengajar di daerah.

Secara rinci, dari Rp658 miliar dana yang dijatahkan ke Riau tersebut, sebesar Rp366 miliar diantaranya dikelola oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Ditjen Pendidikan Tinggi Rp6,96 miliar, Ditjen Pendidikan Nasional Informal dan Formal sebesar Rp18,3 miliar, dan Ditjen PMPTK Rp266,3 miliar.

‘’Secara nasional, pada 2009 ini dianggarkan dana Rp35,1 Triliun untuk kegiatan block grant ini. Sedangkan 2008 Rp33,4 Triliun,’’ kata Musfihin.

Akan halnya pada 2008 ini, Provinsi Riau menerima dana Rp547,7 miliar untuk block grant. Dana langsung disalurkan Depdiknas ke rekening sekolah.

Tak hanya untuk rehab gedung dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), dana block grant ini juga dialokasikan untuk sejumlah kegiatan. Diantaranya program penelitian dan pengembangan Iptek, program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, Program Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Tinggi, PMPTK, Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, manajemen pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan pendidikan, penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan dan program penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak.

Di Riau, keberadaan block grant ini kata Kepala Disdik Riau HM Wardan MP, sangat diperlukan. Mengingat APBD Riau dan kabupaten/kota saja tidak menyanggupi untuk membiayai sejumlah kegiatan seperti yang dibiayai di APBN tersebut.

‘’Perlu pengawasan bersama dari pemerintah di daerah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ini di daerah,’’ kata Musfihin.(kaf/ripos)

Klik disini untuk melanjutkan »»

4.500 Karyawan Terancam PHK

KABAR buruk menyambut tahun 2009! Dinas tenaga kerja Provinsi Riau, memprediksi pada tahun 2009 mendatang, akan ada sekitar 4.500 karyawan lagi yang akan terkena Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh beberapa perusahaan dalam upaya efesiensi pekerja dan penyelamatan operasional perusahaan.

Memang kita belum bisa mengatakan itu akan terjadi, tapi ada kecendrungan ke arah situ pasti ada. Saat ini saja ada 1.000 karyawan PT RAPP yang dirumahkan. Kalau kondisi ekonomi tidak teratasi bukan tidak mungkin PHK itu akan berlanjut dan prediksi kita sekitar 4.500 karyawan terancam di PHK, kata Kasubdis Hubungan Kerja dan Masalah Buruh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Riau, Syamsul Bahri pada wartawan, Kamis (11/12).

Tingginya tingkat PHK saat ini kata Syamsul, mengancam bertambahnya angka pengangguran di Riau. Saat ini angka pengangguran di Riau mencapai 200 ribu lebih atau sejumlah 10,1 persen dari jumlah . Namun demikian, Disnaker tetap berharap, jika kondisi ekonomi sudah membaik, masing-masing perusahaan yang telah mem-PHK-kan karyawannya untuk dapat mempekerjakannya kembali

Sementara itu, Disnaker Provinsi Riau mencatat ada sejumlah 2.148 karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh beberapa perusahaan di Riau. Jumlah tersebut tercatat mulai dari tahun 2007 hingga akhir 2008 ini. Ironisnya, di tahun 2008 ini jumlah tersebut merupakan angka tertinggi dalam kasus PHK yang pernah terjadi dalam sejarah Riau.
Memang kasus PHK yang terjadi saat ini bukan semata-mata diakibatkan krisis ekonomi global saja. Tapi kita tidak menutup mata bahwa tahun ini krisis global telah berdampak negatif pada pekerjaan banyak orang,kata Syamsul.

Dari jumlah 2.148 karyawan yang di-PHK, dijelaskan Syamsul termasuk di dalamnya dua perusahaan besar yang berada di Riau. Masing-masing perusahaan tersebut adalah PT Riau Andalan pulp and Paper (RAPP) sejumlah 559 karyawan dan PT Indahkiat sejumlah 420 karyawan.Tapi informasi yang kita terima, Indahkiat itu program pengunduran diri sukarela atau PPDS. Bukan di-PHK, tapi karyawan yang mengundurkan diri. Pada umumnya karyawan yang di-PHK berasal dari perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang ekspor seperti perkebunan dan perkayuan,jelasnya.(afz/rpg)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Berebut Menjadi PNS

Klik disini untuk melanjutkan »»

Iklan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Awas AIDS di sekeliling anda!

Klik disini untuk melanjutkan »»

Ketika Falsafah Sapu Lidi Mulai Ditinggalkan

Lidi.
Semua orang mengenal bahwasanya lidi berasal dari pelepah daun kelapa yang dapat dijumpai, tidak hanya di pedesaan, tapi juga di perkotaan. Bahkan dari dulu hingga sekarang, masih banyak orang menggunakan lidi untuk keperluan hidup sehari-hari.

Sebut saja misalnya, untuk sapu yang lebih dikenal dengan sebutan sapu lidi, untuk tusuk sate bagi pedagang satu. Bagi pedagang minuman, dulu sering kumpulan lidi-lidi dijadikan untuk mengocok telur ayam atau itik. Bahkan bagi guru-guru tempo doeloe, potongan-potongan lidi dijadikan sebagai alat peraga atau pun alat pembelajaran dalam berhitung. Tidak heran kalau setiap murid sekolah dasar (SD) dulu selalu mengantongi potongan lidi dalam tas atau kantong baju mereka.

Tidak cukup hanya sampai di situ. Selain banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata lidi mengandung falsafah hidup yang mendalam, tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Satu diantaranya terlihat pada ujud sapu lidi.
Sebatang lidi tidak akan ada artinya bagi tumpukan sampah yang menggunung. Sebatang lidi tidak akan membersihkan sampah di sekeliling kita. Bahkan bukan tidak mungkin sebatang lidi akan patah-patah bila dipaksa sebagai alat pembersih. Namun tidak demikian, bila batangan-batangan lidi itu dikumpulkan menjadi satu. Tenaga yang kecil dari sebatang lidi akan menjadi kekuatan yang besar bila menyatu dalam satu kesatuan yang terikat kokoh dengan kebersamaan.

Artinya, bersatu kita utuh, bercerai kita runtuh. Filsafat hidup inilah yang dulu selalu dipegang teguh oleh para pejuang pendahulu bangsa ini. Filsafat hidup itu pun ditularkan turun temurun hingga kini.

Namun belakangan, di era reformasi penuh kebebasan, bahkan juga hidup di perkotaan besar, filsafat sapu lidi ini terkesan mulai ditinggalkan dan berganti dengan pola hidup individualisme. Sehingga antar tetangga sebelah pun saling tidak mengenal dan sibuk dengan urusan masing-masing.

Dalam tataran perpolitikan di tanah air pun hal ini nampak nyata. Terlalu banyak parpol yang muncul sebagai akibat ketidaksesuaian sesama pengurus partai, sehingga sehingganya yang semula besar dan kuat kini pun akhirnya rapuh. Kondisi ini pun terkadang bisa dimanfaatkan pihak atau partai lain yang memiliki basis massa yang jelas.

Sebut saja misalnya partai berbasis Islam. Kalau semasa era Orde Baru, kita hanya disuguhkan dengan tiga kekuatan parpol. Satu diantaranya berbasis Islam, sehingga menjadi suatu kekuatan penyeimbang bagi parpai yang memang. Sekarang yang terlihat di pentas politik di tanah air, cukup anyak partai-partai berbasis Islam, namun hanya ibarat buih di lautan, pecah ketika sampai di tepian, tanpa kekuatan yang nyata.

Pertanyaannya, bagaimana bila partai berbasis Islam itu kembali menyatu dalam satu kesatuan yang utuh bagaikan sebuah sapu lidi. Jika ini yang terjadi, bisa dibayangkan akan menjadi suatu kekuatan yang besar di negeri ini.

Mungkinkah itu terjadi?
Yang pasti alam terbentang jadi guru.
Mari kita membaca ayat-ayat Allah yang tersurat dan tersirat. ***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Gerakan Sejuta Melayu (Genta Melayu)

Oleh: Rida K Liamsi
(Bagian terakhir dari dua tulisan)

Model Institusi dan Struktur Bisnis:
BAGAIMANA konsep dan gerakan ini akan dilaksanakan? Karena, gerakan ini adalah gerakan yang berorientasi ekonomi dan bisnis, serta bukan gerakan politik, maka organisasi usaha dan pola pengembangannya tentulah harus mengacu pada konsep dan pengembangan ekonomi dan bisnis. Harus dikelola dengan semangat bisnis dan investasi serta sebagai tulang punggungnya. Hal itu akan ditandai dengan:

Pertama, institusi bisnis yang akan didirikan adalah sebuah badan usaha yang paling mungkin melibat masyarakat Melayu yang lebih banyak sebagai stake holder-nya. Institusi bisnis seperti itu, sebaiknya berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sebuah badan hukum usaha yang sudah sangat teruji dan menjadi salah satu bentuk badan hukum usaha yang dilindungi dengan undang-undang.

Kedua, pemegang sahamnya adalah sejumlah orang yang mewakili masyarakat Melayu yang ada di Riau yang jumlahnya diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang penanaman modal dan pasar modal.

Ketiga, bidang usaha yang akan dikembangkan diutamakan adalah usaha yang bersifat mempercepat proses pemberdayaan kemampuan, baik manajemen, maupun kapital, serta kebijakan mempercepat proses penguasaan aset-aset strategis:

Pertama, bidang konsultasi bisnis dan keuangan, yang tujuannya akan menjadi sarana bagi membantu dunia usaha orang-orang Melayu agar dapat berkembang secara lebih sehat, ekonomis dan profesional.

Kedua, bidang keuangan dan sekuritas, yang tujuannya akan menjadi institusi keuangan yang akan digunakan bagi penyediaan sumber investasi bagi kalangan dunia usaha masyarakat Melayu Riau, terutama yang bergerak sebagai usaha kecil dan menegah, baik dalam bentuk lembaga keuangan (BPR, Ventura, dan lainnya), maupun instrumen pasar modal dan pasar uang, dan lainnya

Ketiga, bidang perdagangan umum, yang fokus pada penyediaan pasar bagi produk dari dunia usaha masyarakat Melayu Riau dalam bentuk pengumpulan, penggudangan, pengolahan, packing dan ekspor dan lainnya agar semua produk yang dihasilkan dapat diserap dan dipasarkan.

Keempat, bidang support & service, yang tujuannya menjadi lembaga yang akan membantu dunia usaha masyarakat Melayu dalam bentuk penyediaan jasa dukungan berupa sarana penyewaaan alat-alat berat, transportasi, mobilitas proyek dan lainnya.

Kelima, bidang infrastruktur, perkebunan, properti dan lainnya, yang berskala besar agar dapat ikut serta dalam memanfaatkan peluang pembangunan infrastruktur, dan lainnya di daerah Riau.

Keenam, bidang penjaminan dan asuransi, yang tujuannya menjadi lembaga penjamin dan penanggung resiko terhadap perusahaan-perusahaan masyarakat Melayu yang memerlukan dukungan jaminan dan asuransi usaha mereka.

Ketujuh, pusat pelatihan, pendidikan bisnis, riset dan teknologi, yang tujuannya menyiapkan SDM masyarakat Melayu yang andal dalam dunia bisnis, para entrepreneur Melayu yang tangguh dan sanggup bersaingan dengan kelompok masyarakat/etnis lainnya.

Kedelapan, bidang media dan ICT (Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi) untuk membangun akses komunikasi dan informasi bagi kesiapan masyarakat Melayu memasuki era perubahan dan globalisasi.

Modal, Saham dan Lainnya
Dengan konsep dan strategi bisnis yang sudah dikemukakan di atas, maka sejak dari awal institusi bisnis atau perusahaan yang akan didirikan itu adalah perusahaan yang sejalan dengan semangat gerakan sejuta Melayu itu, yang bukan hanya dapat diimplementasi dalam aktivitas bisnis, tetapi juga pada aktivitas sosial lainnya, yang kelak dapat mencerminkan bagaimana masyarakat Melayu merespon perubahan-perubahan sosial, poilitik, kebudayaan dan ekonomi di luar komunitasnya. Karena itu dasar pemikiran yang melatarbelakanginya juga harus visioner dan moderen. Untuk itu misalnya:

Pertama, idealnya modal dasar holding Rp100 miliar, dengan modal setor Rp25 miliar. Ini dapat dicapai secara bertahap dalam masa 5 sampai 10 tahun. Meskipun untuk awal pendirian perusahaan cukup dengan modal dasar Rp10 M dan modal setor Rp2,5 M.

Kedua, perusahaan akan dikembangkan dengan model semi publik, dengan menghimpun pemegang saham di bawah 300 pemegang saham, atau idealnya 250 pemegang saham. Tiap pemegang saham dapat mewakili satu pemilik saham atau kolektif atas nama beberapa pemilik saham, maksimum 500 pemilik saham. Dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.000, berarti waktu didirikan saham yang disetor sejumlah Rp2,5 miliar atau 2,5 juta lembar saham. Bukti setoran saham diberikan dalam bentuk sartifikat saham kolektif per pemilik saham.

Ketiga, pada waktu didirikan, idealnya pemegang saham awal 25 pemegang saham, sehingga tiap pemegang saham memiliki 100.000 lembar saham atau Rp100 juta dan perusahaan sudah dapat didirikan jika minimal sudah ada dua pemegang saham yang menyetorkan modal. Ini untuk memudahkan gerakan perusahaan dan tidak diributkan berbagai struktur bisnis yang cenderung kurang terkendali, atau justru hanya sebagai wacana yang “panas-panas tahi ayam“.

Keempat, dalam perkembangan, para pemegang saham awal/pendiri dapat menjadi pemegang saham kolektif/pemegang saham jangkar, yang memegang saham atas nama sejumlah pemilik saham, yang maksimum jumlahnya 100 pemilik saham. Tetapi, saham yang sudah disetor, dapat saja dilepas kembali/dijual kepada pihak lain atau kepada badan/perhimpunan yang menghimpun atau membina komunitas Melayu, seperti Dewan Perniagaan Melayu, Perhimpunan Pengusaha Melayu Riau dan lainnya, baik badan yang sudah ada, maupun yang dibentuk kemudian oleh perusahaan untuk menampung saham-saham yang dikembalikan.

Kelima, nilai saham yang dilepas atau dijual kembali setelah satu tahun, ditetapkan minimal 110 persen dari nilai saham awal. Nilai saham ini bisa lebih tinggi jika dalam perkembangannya perusahaan maju dan memiliki nilai equitas yang lebih tinggi. Bagi pemegang saham sponsor/pendiri, saham yang disetorkan, sekurang-kurangnya harus ditempatkan selama dua tahun, baru dapat dilepas atau dijual kembali dan bagi pemegang saham bukan pendiri, saham yang disetor sekurang-kurangnya ditempatkan selama satu tahun, baru dapat dijual/ dilepaskan kembali dengan imbal minimal.

Keenam, yang berhak menjadi pemegang saham dan pemilik saham di perusahaan induk adalah masyarakat Melayu Riau dimanapun dia berada.

Bentuk Usaha dan Pengembangan
Bagaimana sebaiknya pola operasional dan struktur perusahaan yang dapat dikembangkan, mengingat kemampuan modal perusahaan juga sangat terbatas?
Pertama, perusahaan yang didirikan didisain sebagai sebuah Holding Company (Perusahaan Induk) Yang operasional, dan bukan perusahaan holding yang hanya jadi pemegang saham atas nama, yang kadang hanya diberikan saham goodwill, 10 persen, tetapi dilecehkabn.

Kedua, operasional usaha, selain dilakukan oleh perusahaan induk, juga akan dilakukan oleh anak-anak perusahaan, baik yang dibentuk sebagai badan hukum tersendiri yang baru, maupun dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain yang potensial dan strategis serta prospektif.

Ketiga, kepemilikan saham pada anak-anak perusahaan dapat dilakukan/ dimiliki pihak kedua/ lain/ mitra, namun holding minimal harus menguasai 51 persen. Jika belum memungkinkan karena keterbatasan modal, holding dapat menjadi minoritas dengan kepemilikan minimal 15 persen saham. Dan dalam perjanjian kemitraan, harus diupayakan agar pada waktu tertentu, saham dapat dimiliki holding minimal 51 persen atau menjadi saham pengendali.

Keempat, sepanjang dalam operasional belum dimungkinkan didirikan anak perusahaan, maka akan dilakukan melalui unit-unit atau divisi usaha. Kelak setelah cukup baik akan dikembangkan sebagai anak perusahaan yang berdiri sendiri. Holding akan berperan sebagai penentu kebijakan pengembangan perusahaan, strategi jangka panjang dan melakukan evaluasi dan kontrol yang rutin terhadap anak-anak perusahaan.

Kelima, holding harus berperan serta dan menjadi mitra strategis dunia usaha di daerah, khususnya dengan Pemda, agar dapat menjadi motor penggerak bagi suksesnya Visi Riau 2020 di bidang ekonomi.

Keenam, holding harus menjadi mitra strategis bagi dunia usaha masyarakat melayu dimana saja dan membangun sinergi usaha, baik manajemen, maupun kapital.
Ketujuh, holding dan anak perusahaan harus menjadi perusahaan yang moderen dan terbuka, dengan menjadikan pasar modal sebagai target perkembangan ke depan, agar dapat dikelola secara terbuka, sehat dan taat aturan.

Penutup
Demikianlah pokok-pokok gagasan dan model implementasi bisnisnya sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat Melayu Riau dalam bidang ekonomi. Sebagai ikhtiar, daripada kita hanya mengeluh dan berpangku tangan. Tak ada yang akan berubah, kalau kita tidak hendak mengubahnya.

Konsep dan model Genta Melayu ini, bukan hanya cocok diimplementasikan di Riau saja, tetapi juga dapat dilakukan di daerah lainpun yang menjadi basis masyarakat, para penjunjung kebudayaan dan tradisi Melayu. Kebersamaan ini akan dapat mewujudkan sinergi bisnis, investasi dan jaringan bisnis lainnya. Sebenarnya, dalam masalah ekonomi dan bisnis, makin ramping organisasi kita, maka makin besar peluang untuk maju. Makin besar kepercayaan kita berikan kepada pengelolanya, makin cepat institusi ini akan maju dan berkembang. Kunci dari sebuah bisnis itu adalah Kepercayaan atau “Trust”. Bagi masyarakat Melayu, inilah inti dari hubungan kemasyarakatannya. Dan itulah moral yang selalu diajarkan di dalam berbagai aspek budayanya.

Sebuah nama yang business like, dapat saja menjadi kekuatan penyatu, kekuatan penerobos, dan pembangkit semangat, dan tentu dalam strategi untuk memperoleh respon pasar yang luas. Karena itu, nama-nama perusahaan yang akan didirikan, juga diharapkan sangat Melayu minded, dan Melayu maju. Beberapa nama yang ditawarkan adalah PT Genta Melayu Bersatu, PT Genta Azam Berjaya, PT Genta Semangat Maju, PT Genta Azam Serantau, PT Genta Harapan Serantau, dan lainnya yang bussines like.

Demikianlah wacana ini dikembangkan. Dan 28 November lalu, gagasan ini telah disampaikan di depan forum dialog “Upaya Memberdayakan Ekonomi Pengusaha Ekonomi Serumpun“ di kediaman tokoh Melayu Riau Tenas Effendi, dalam pertemuan yang diselenggarakan pihak Tenas Effendi Foundations, dan DPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPPMI) Riau. Forum itu meskipun sangat terbatas, tetapi merupakan gong bagi dimulainya kampanye Gerakan Sejuta Melayu (Genta Melayu) ini. Tinggal kita mewujudkannya.

Ini memang dimulai dari sebuah langkah kecil, sebuah kebijakan mikro. Tapi kalau gerakan demikian ini dapat dilakukan di berbagai tempat yang menjadi jantung gerakan Melayu baru, seperti di Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan juga di Malaysia, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa besarnya, dan menjadi pilar bisnis yang cukup potensial bagi membangun hari depan ekonomi masyarakat Melayu. Dia akan menjadi sebuah “dinosaurus bisnis“, dia akan jadi semacam “Khazanah Corp“, dimana harkat dan martabat orang Melayu tegak dan dihormati. Semogalah!***

Rida K Liamsi,
CEO Riau Pos Group dan
RIC Group.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Gerakan Sejuta Melayu (Genta Melayu)

(Bagian pertama dari dua tulisan)
Oleh Rida K Liamsi
Dasar Pemikiran
DI RIAU sampai saat ini jumlah masyarakat miskin masih cukup besar, masih sekitar 32 persen dan sebagian besar yang berada di bawah garis kemiskinan itu adalah masyarakat Melayu, diperkirakan 60 persen dari total masyarakat miskin tersebut.

Selain kemiskinan struktural, geografis, dan kwalitas SDM, juga kemiskinan terhadap akses ekonomi, baik produksi, pasar maupun finansial. Sehingga sangat sulit untuk mengembangkan berbagai sektor kehidupan lain, termasuk pendidikan dan kebudayaan yang menjadi prasarat utama untuk mengatasi masalah kemiskinan itu. Secara historis masyarakat Melayu Riau adalah tuan di negeri ini, namun dalam banyak asfek mereka terpinggirkan, karena lemah dalam bargaining power, terutama dalam bidang ekonomi.

Era otonomi sebenarnya telah memberi masyarakat Melayu Riau kesempatan membangun kekuatan terutama dalam bidang sosial politik dan pemerintahan dan ini merupakan modal utama untuk membangun sinergi ke depan yang lebih baik, karena hampir semua elit politik dan pemerintahan di Riau dikuasai oleh para tokoh Melayu Riau. Mereka adalah para pembuat keputusan strategis yang bisa memutih dan menghitamkan masyarakat Melayu.

Karena itulah era otonomi ini seharusnya dapat didayagunakan secara maksimal agar semua peluang yang ada, khususnya di bidang ekonomi, dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat Melayu Riau, baik dalam upaya membangun semangat kewirausahaan, maupun membangun komunitas bisnis yang tangguh. Karena secara historis, masyarakat Melayu adalah masyarakat perdagangan dan Riau pernah menjadi salah satu pusat perdagangan penting di kawasan ini.

Namun, pemberdayaan itu hanya dapat dilakukan secara maksimal apabila mereka dapat memperoleh cara dan kekuatan yang mendekatkan mereka pada penguasaan terhadap aset-aset ekonomi strategis secara bertahap, terencana dan berkelanjutan, melalui institusi ekonomi yang andal dan professional, untuk membangun masa depan masyarakat Melayu Riau yang lebih kuat dan tangguh, serta mampu bersaing. Ini adalah visi dan misi ideal yang harus terujud dan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat Melayu Riau.

Untuk mewujudkan visi dan misi ideal ini, perlulah dilakukan upaya menghimpun dan membangkitkan semangat masyarakat Melayu Riau yang ada dan mendayagunakan semua potensi yang ada ke dalam satu strategi pemberdayaan ekonomi yang lentur dan dapat bersinergi dengan kekuatan ekonomi masyarakat Melayu serantau lainnya yang sudah maju dan kukuh, seperti masyarakat Melayu Malaysia dan lainnya, untuk membangun kekuatan ekonomi bersama, minimal di kawasan ASEAN ini, sebagaimana diamanatkan Visi Riau 2020. Harus ada kemauan politik yang memberi porsi yang adil kepada mereka dalam akses kepada potensi dan peluang ekonomi yang ada, sepertti kebijakan pemerintah Malaysia yang memberi 30 persen porsi ekonomi dan keuangan serta peluang lainnya kepada masyarakat Melayu disana sebagai ujud pengakuan akan hak dan keistimewaan mereka sebagai penduduk asal negeri itu.

Gebu Minang (Gerakan Seribu Minang) adalah model yang patut dicontoh dalam upaya menggerakkan semangat dan menyinergikan potensi masyarakat suatu kaum/ etnik dan masyarakat Melayu Riau dapat mengambil model ini sebagai inspirasi dengan memodifikasi dan merevitalisasi semangat budaya Melayu ke dalam sebuah gerakan yang berteraskan gerakan ekonomi. Gebu Minang itu ternyata telah menjadi konsep dan strategi pemberdayan ekonomi masyarakat cukup andal, terutama dalam membangun dan membangkitkan solidaritas masyarakat untuk memerangi kemiskinan.

Dengan semangat yang berbeda dan obsesi yang lebih fokus, masyarakat Melayu di Riau dapat meujudkan gerakan yang sama, yang dapat dinamakan Gerakan Sejuta Melayu (Genta Melayu), yaitu sebuah gerakan yang berupaya menyatukan semua potensi dan kekuatan orang Melayu Riau, untuk bersama-sama membangun sebuah kekuatan ekonomi, bagi membangun hari depan masyarakat Melayu yang lebih baik.

Berbagai wacana untuk memajukan masyarakat Melayu Riau ini memang sudah pernah diketengahkan. Saat ini yang diperlukan adalah implementasi, actions dari semua wacana itu, maka Genta Melayu ini, adalah sebuah action, sebuah langkah nyata, dan diujudkan dengan niat, inilah saatnya, inilah momentumnya. Saat ini, menyebut kata Melayu, menggunakan icon Melayu sebagai semangat, dan mengusung Melayu sebagai konsep dan bahkan kehendak agar Melayu menjadi sebuah kekuatan dan komunitas sah di negeri ini, bukan lagi sebuah kejahatan yang harus ditakuti, atau dihukum.

Visi Misi dan Esensi Gerakan
Genta Melayu atau Gerakan Sejuta Melayu ini adalah gerakan ekonomi untuk menghimpun dan menyatukan potensi masyarakat Melayu untuk membangun satu kebersaman, khususnya di bidang ekonomi, dimana hasil dari sinergi tersebut akan diujudkan dalam suatu institusi bisnis, yang dikelola secara profesional, dengan misi: Dengan kekuatan ekonomi, membangun masyarakat Melayu yang lebih maju dan tangguh.

Dengan visi dan misi yang demikian itu, maka Genta Melayu adalah simbol dari keinginan dan semangat masyarakat Melayu Riau untuk secara bersama membangun kekuatan ekonomi yang dimiliki masyarakat Melayu, agar dapat digunakan secara maksimal. Dengan demikian pengertian Genta Melayu itu dapat berarti:

Pertama, gerakan sejuta orang Melayu yang akan menghimpun potensi baik dana maupun SDM untuk mendirikan sebuah institusi bisnis yang kelak akan menjadi payung dalam membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi orang-orang Melayu Riau, baik dalam bentuk holding company atau sebuah incorporated.

Kedua, gerakan sejuta Melayu itu juga berarti gerakan yang coba mengajak setiap orang Melayu yang mampu untuk menginvestasikan minimal Rp1.000.000 dana mereka untuk menjadi modal bagi mendirikan sebuah institusi bisnis yang kelak akan menjadi holding bagi memayungi usaha-usaha yang dikembangkannya untuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat Melayu Riau.

Ketiga, gerakan sejuta Melayu itu dapat juga berarti tiap orang Melayu, khususnya Melayu Riau dapat menginvestasikan dananya seberapapun, yang akan dihimpun dalam satuan-satuan unit modal, sehingga akan menjadi modal bagi mendirikan sebuah institusi bisnis yang akan menggerakkan potensi dan peluang yang dimiliki, bagi memberdayakan masyarakat Melayu di masa depan.

Dengan niat yang demikian itu, dengan visi dan misi ideal seperti itulah, Genta Melayu itu dimulai, dan akan diupayakan menjadi salah satu langkah strategis bagi memperbaiki dan memberdayakan masyarakat Melayu yang ada, khususnya di Riau dan sekitarnya.***

Rida K Liamsi,
sastrawan
dan pengusaha.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Membangun Sendi-sendi Perekonomian Mikro

Masukan Terhadap Upaya Mengurangi Kemiskinan di Riau
MENGHAPUS keluarga miskin di negeri ini jelas tidak akan mungkin dan bisa jadi dianggap melanggar kodrat alam ciptaan Allah yang serba dua. Namun mengurangi jumlah keluarga miskin dan meningkatkan kualitas keluarga dari miskin menjadi sejahtera, itu cukup memungkinkan. Sebab, si-kaya ada karena adanya si-miskin.

Meski belum membaca visi misi Genta Melayu, saya tertarik dengan gerakan kemanusiaan dan keekonomian yang dilakukan CEO Riau Pos Grup, pak Rida K Liamsi--seorang pengusaha berhasil di negeri ini --dengan gebrakannya ‘’Gerakan Sejuta (Genta) Melayu yang terilham dengan gerakan seribu (Gebu) Minang yang dirpakarsai Azwar Annas Gubernur Sumbar ketika itu, yang juga mantan Menkokesra di era Orde Baru. (Bagi pembaca posting ini, nanti kalau ada tulisan pak Rida tentang Genta Melayu, saya janji akan mempostingnya dalam blok ini).

Gerakan yang sama sebenarnya juga pernah dilakukan Prof Haryono Suyono—Kepala BKKBN yang juga mantan Menkokesra dengan upaya membangun sendi-sendi perekonomian mikro atau masyrakat lapis bawah. Di antaranya berupa gerakan menabung—yang kalau sekarang lebih dikenal dengan istilah investasi, yakni tabungan keluarga sejahtera (Takesra), Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra), pendirian unit-unit usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS ). Bahkan terakhir Haryono Suyono dengan yayasan Damandiri juga melakukan gerakan Posdaya dan sebagainya.

Sejumlah program itu hingga kini pun berjalan baik, meski di sejumlah daerah ada yang sudah tidak aktif, sebagai akibat tidak adanya motivator dari tenaga penyuluh KB. Ini juga menjadi masalah, karena di banyak kabupaten/kota hampir semua tenaga penyuluh lapangan KB sudah beralih fungsi menjadi tenaga teknis. Padahal mereka dipersiapkan sebagai tenaga fungsional yang berhubungan langsung ke tengah masyarakat.

Kondisi serupa juga terjadi pada departemen/non departemen yang juga pernah menyediakan staf atau tenaga fungsional, seperti Deppen, Depsos, Pertanian, Kehutanan dan sebagainya. Padahal para tenaga fungsional ini dipersiapkan secara matang dengan tujuan sebagai ujung tombak pemerintah di masyarakat. Mereka diharapkan mampu menyampaikan tujuan-tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya ke tengah-tengah masrayakat. Yang pada sasaran akhirnya menciptakan manusia Indonesia dan keluarga-keluarga berkualitas.

Sejak itu pulalah, terutama setelah desentralisasi pemerintahan, yang ditindaklanjuti dengan penyerahan sebagian asset pusat ke daerah, program perbaikan perekonomian keluarga atau mikro ekonomi itu tidak lagi berjalan, terutama terhadap para petani, nelayan buruh kasar, buruh harian lepas, para supir, pemulung dan lainnya yang bermukim di daerah-daerah pedesaan, dusun-dusun, pesisir pantai, daerah-daerah kumuh di perkotaan . Termasuk mereka yang bermukim di Riau, seperti puak-puak Melayu yang ada di pesisir-pesisir panta, daerah-daerah terisolir. Mereka hidup dengan kondisi serba pas-pasan.

Dapat pagi habis siang, dapat siang habis malam. Begitulah kondisi yang mereka alami setiap waktu. Sehingganya jangankan untuk melakukan investasi melalui gerakan menabung, untuk keperluan hidup sehari-hari pun susah. Belum lagi untuk biaya perawatan kesehatan, untuk biaya mendapatkan pendididikan yang lebih baik.

Persoalan yang mereka—(para keluarga miskin;baca)-- hadapi akan lebih rumit lagi, ketika ‘’kue’’ yang seharusnya ukup untuk tiga atau empat orang harus dibagi menjadi lima atau enam, bahkan tujuh orang atau lebih. Ini sebagai akibat banyaknya jumlah anggota keluarga yang ada dalam sebuah rumah tangga.

Setelah dirunut-runut, oleh pihak BKKBN, jumlah anggota keluarga yang besar dalam sebuah keluarga, terutama keluarga miskin menjadi persolan yang sangat mendasar dan harus diatasi sebelum memperbaiki perekonomian rmah tangga. Bahkan tidak salah, banyak orang atau pun pejabat mengatakan keluarga miskin dengan kemiskinannya akan melahirkan anggota keluarga atau orang-orang miskin juga. Untuk itu pengaturan jarak kelahiran di masyarakat miskin harus dilakukan agar tidak terlahir orang-orang miskin baru lainnya.

Makanya program ini perlu dilakukan secara bersamaan, sehingga di satu sisi sebuah keluarga diharapkan bisa melakukan perencanaan, baik untuk menata perekonian maupun pengaturan jarak kelahiran anak. Dan pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas sebuah keluarga yang diukur berdasarkan skala-skala tertentu.

Pertanyaan, apakah hanya modal yang besar yang mampu mengatasi perekonomian masyarakat miskin yang mayoritas dinomina puak Melayu itu?
Tentulah tidak demikian. Modal besar sangat diperlukan, namun tidak akan ada artinya, kalau persoalan mendasar tidak teridentifikas dengan baik, Demikian juga sebaliknya, program pengentasan keluarga miskin bagus-bagus, tapi tanpa didukung modal yang cukup akan berjalan tersendat. Keduanya harus jalan seiring dan terencana secara matang.

Yang pasti dana sangat diperlukan sebagai modal untuk merubah pola hidup dan prilaku sebagian sebagian kaum ibu dari keluarga miskin yang masih berkutat di tiga ‘’ur’’ (dapur, sumur, kasur) kearah wiraswasta. Sehingga secara bertahap diharapkan akan mampu merubah sastus keluarga mereka dari pra sejahtera menjadi sejahtera 1, ke sejahtera 2, sejahtera 3 dan sejahtera 3 plus.

Nah, kalaulah itu yang nantinya diikuti, maka tidak ada salahnya tim Genta Melayu juga bisa mempelajari kiat-kiat yang diterapkan BKKBN dalam mengentaskan kemiskinan selama ini. Atau mungkin secara bergandengan melakukan gebrakan di tengah masyarakat. Karena selain BKKBN memiliki sisa-sisa tenaga yang menguasai lapangan, lembaga non departemen ini juga memiliki modal besar di bidang kemanusiaan yang dananya selian bersumber dari APBN juga bantuan-bantuan luar negeri baik dari bank dunia atau pun lembaga-lembaga swadaya (SLM) yang bergerak di bidang kemanusiaan dan tidak bersifat mengikat.

Mereka bergerak juga menggunakan uang sebagai dana paningan untuk merubah prilaku penduduk. Sebab, pendidikan merubah prilaku dan kebiasaan hidup itu tidak akan bisa seperti membalikan telapak tangan, tapi perlu waktu dan itu merupakan investasi masa panjang.

Sebut saja misalnya gerakan menabung dengan sasaran merubah prilaku penduduk dari kebiasaan bersifat konsuntif kea rah menabung. Untuk itu BKKBN pun meluncurkan sejumlah dana pancingan kepada masyarakat melaui rekening-rekening tabungan langsung atas nama anggota atau kepala keluarga miskin yang lebih dikenal dengan sebutan keluarga pra sejahtera.

Selama program ini berjalan di era Orde baru hasilnya cukup menggembirakan. Banyak masyarakat Indonesia yang menambung bahkan jumlah dananya pun meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lebih memotifasi warga lainnya dibuat pula sejumlah tugu menabung, termasuk di Riau sendiri.

Dalam bidang kewirausahaan juga. BKKBN meluncurkan gerakan unit-unit Usaha Peningkatan pendapatan keluarga (UPPKS). Dalam kegiatan ini juga diluncurkan dana hibah dan dana bergulir sebagai pancingan penambah modal dalam berusaha. Sasarannya juga para penduduk miskin dengan berbagai usaha, seperti penjual goring, kripik cabe, tukang temple benen, pedagang asongan dan sebagainya. Mereka ini terdata lengkap dan selalu mendapat pengarahan atau pun bimbingan dari para tenaga penyuluh.

Demikian juga bagi mereka yang usahanya sudah berkembang baik diluncurka pula program kredit usaha keluarga sejahtera (Kukesra). Sasarnya juga para penduduk miskin yang telah memulai usaha perbaikan perekonomian keluarga, namun masih mengalami kekurangan dana sebagai modal.***
yasrilriau@gmail.com

Klik disini untuk melanjutkan »»

Ladang Minyak Duri Mulai Beroperasi

Proyek Injeksi Uap Terbesar di Dunia

MENTERI ESDM Purnomo Yusgiantoro Rabu (26/11) hari ini- dijadwalkan akan meresmikan produksi minyak pertama dari Area 12 proyek NDD (North Duri Development atau Pengembangan Lapangan Duri Utara), PT Chevron pacific Indonesia (CPI).

Acara ini juga akan dihadiri oleh Dirjen Migas Evita Legowo, Kepala BP Migas R Priyono serta pejabat ESDM dan BPMigas lainnya.

Sebelum ke Duri, Selasa (25/11) kemarin rombongan Menteri ESDM terlebih dahulu melawat ke Pertamina Dumai, operasi PT Bumi Siak Pusako di Zamrud serta mengikuti rapat kerja di CPI Rumbai.

Demikian disampaikan Manager Comunications and Media Relations CPI, Hanafi Kadir melalui CMR CPI Tiva Permata kepada Dumai Pos (Riau Pos Grup), Selasa (25/11) kemarin.

Dijelaskan Tiva Permata, lapangan minyak Duri merupakan lokasi penerapan proyek injeksi uap terbesar di dunia. Lapangan minyak dengan luas 18 km x 8 km ini ditemukan pada tahun 1941 dan mulai beroperasi pada tahun 1958.

Sebelum penerapan teknologi injeksi uap, hasil minyak bumi dari Lapangan Duri pernah mencapai puncaknya pada tahun 1965 dengan produksi 65.000 barrel per hari. Sejak itu produksi minyak menurun terus dengan laju 13 persen per tahun. Setelah melakukan uji coba yang sukses, CPI akhirnya memutuskan untuk menggunakan teknologi injeksi uap yang diusung dari salah satu lapangan minyak Chevron di California.

Penerapannya ke seluruh lapangan Duri secara dramatis meningkatkan produksi minyak Duri, mengantarkannya ke puncak produksi sebesar 300.000 ribu barel per hari pada tahun 1994. Proyek ini membuktikan bagaimana teknologi, keunggulan operasi, dan pengelolaan sumberdaya yang tepat secara positif mengubah masa depan lapangan minyak yang sudah menurun produksinya.

Setahun kemudian, proyek DSF yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1990 ini mencatat produksi kumulatif 1 miliar barrel. Dua tahun lalu DSF kembali mencatat sejarah dengan produksi kumulatif 2 miliar barel minyak.

Proyek NDD yang merupakan pengembangan lanjutan dari Lapangan Duri ini diharapkan dapat memacu kembali produksi minyak Lapangan Duri seperti yang diharapkan bersama oleh Pemerintah, industri migas dan masyarakat Indonesia. PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) BPMIGAS yang bekerja di 3 wilayah produksi di Provinsi Riau, Sumatera.

CPI dimiliki oleh perusahaan energi kelas dunia, Chevron Corporation, dan merupakan penghasil minyak terbesar di Indonesia, dengan jumlah produksi sekitar 400.000 barrel per hari. ‘’Proyek NDD yang merupakan bagian DSF ini merupakan usaha Chevron untuk menekan laju penurunan produksi dari lapangan Duri. Hal ini sangat sejalan dengan usaha pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produksi minyaknya,’’ ujar Tiva. (usa/riau pos grup)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Guru, Sang Embun Penyejuk

Hari ini 25 November 2008 bertepatan dengan peringatan hari guru dan PGRI.
Selamat guru ku.

Semoga selalu jadi embun penyejuk dalam kehausan.
Kami, dan juga kita semua para tunas-tunas bangsa tengah haus akan ilmu pengetahuan, harus dengan didikan nilai-nilai luhur mu.
Berikanlah kami setetes embun untuk membuka hati ini
Kami tengah berada dalam kegelapan, masih gelap dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kini engkau harapan kami, engkau bagai pelita dalam kegelapan

Namun demikian, engkau para guru ku, jaga jugalah martabat mu.
Jangan karena nila setitik rusak susu se belanga.
Betapa banyaknya oknum-oknum guru saat ini yang mungkin lupa akan tugas dan fungsinya sebagai penadidik.
Jangankan mendidik, malah memberi contoh tercela bagi anak didiknya sendiri.
Ada yang berbuat cabul, ada yang main tembak, ada yang main pukul dan banyak lagi.
Sungguh tidaklah terpuji prilaku seperti ini.
Dan,.. jangan karena nila setitik, rusak susu se belanga.
Sekali lagi mari kita bersama menjaga martabat guru.
Bukankah kata Bung Karno semua kita ini juga guru.
Presiden guru bagi muridnya, penulis guru bagi pembaca karya tulisnya.
Orang tua di rumah guru bagi anak-anaknya.

Begitu juga saya yang jebolan IKIP Padang, meski berkarya di jurnalistik, tapi tetap jadi guru, bagi pembaca media. Begitu juga dengan keluarga-keluarga saya yang juga berasal dari keluarga guru, istri dan ibu mertua juga seorang guru.

Marilah kembali kita renungkan bait demi baik lirik lagu Himne Guru karya Sartono, seorang guru. Himne guru ini saya copy dari blognya Lambertus L. Hurek di Surabaya.
Sekali lagi selamat hari guru. ***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Durian montong Diminati, Permintaan Jeruk Meningkat

Melihat Usaha Pembibitan Buah-buahan di Tambang

Laporan Yasril, Tambang
MESKI banyak petani yang beralih ke tanaman sawit, ternyata tidak sedikit yang mencari tanaman alternative yang juga memiliki prospek cerah seperti buah-buahan. Bahkan diantara puluhan jenis buah-buahan, durian montong cukup diminati, sementara permintaan pasar terhadap buah jeruk pun kian meningkat.

‘’Faktor pendukung tingginya permintaan terhadap jeruk, karena selain harga jual di pasaran meningkat, stok jeruk di petani saat ini menipis. Karena banyak petani yang beralih ke sawit. Sehingga petani pun kembali melirik tanaman sawit,’’ kata Muhammad Bibit, salah seorang petani sekaligus pengusaha pembibitan Tani Indah, Kecamatan Tambang, Kampar.

Menurutnya, di saat musim seperti sekarang, durian montong yang merupakan perpaduan durian local dan durian asal Thailand sangat diminati warga. Bahkan bibitnya pun banyak dibeli warga. Buah durian montong ini paparnya selain enak dan dagingnya tebal, jika jatuh dan lama terletak tidak cepat terbuka.

‘’Peminat bibit durian montong ini tidak hanya para petani local, tapi juga dari luar kampar, bahkan juga dari luar Riau, seperti dari Aceh, Sumut, Sumbar dan lainnya. Baru-baru inisekitar 5.000 bibit durian montong asal Tambang yang kami usahakan dibawa ke Aceh ,’’ kata M Bibit.

Tentang harga bibit durian montong, M Bibit mengatakan beragam, Ini selain tergantung usia bibit itu sendiri, juga jumlah yang dibeli. Artinya kalau membeli dalam partai besar akan lebih murah dibanding satu atau dua. Begitu juga kematangan bibitnya, yang lama dan siap tanam akan lebih tinggi dibandung yang baru disemai. ‘’tapi rata-rata bibit yang ada saat ini sudah berusia enam hingga tujuh bulan. Yang siap tanam. Sehingga pada usia lima atau enam tahun paling lambat pemilik pohon bias menikmati hailnya,’ tuturnya.

Jeruk
M Bibit juga menjelaskan bahwa selama ini buah jeruk dari Tambang menjadi primadona di Riau. Namun sejak sawit dianggap menjanjikan, banyak petani yang beralih ke tanaman sawit. Padahal pohon sawit pada dasarnya tidak bagus untuk kesuburan tanah.

Karena makin berkurangnya minat petani menanam jeruk, produksinya pun kian merosot. Ini tidak hanya terjadi di Kecamatan Tambang, Kabupaten kampar saja, tapi juga seluruh Riau, bahkan juga di provinsi tetangga. Sementara itu permintaan pasar terhadap buah jeruk tetap tinggi, baik di pasar tradisional maupun di pasar-pasa buah di kota-kota.

Untuk memenuhi permintaan pasar itu, tidak jarang jeruk harus didatangkan dari daerah lain, seperti Berastagi, Sumut dan lainnya. Akibatnya harga jual jeruk itu pun cukup menjanjikan. ‘’Makanya sekarang banyak petani kembali melirik tanaman jeruk. Dan ini bisa dilihat di beberapa wilayah di Kecamatan Tambang ini,’’ ujarnya lagi.

Harga jual bibit jeruk yang dia usahakan M Bibit menyatakan berpariasi. Namun lebih murah dibanding durian montong. ‘’Ya, berkisar antara Rp4.000 hingga Rp6.000 per batang. Kalau membeli dalam partai besar, tentu harganya juga akab lebih murah.’

Saat ini saja sedikitnya tersedia lebih 30.000 bibit dari puluhan jenis tanaman buah-buahan dan tanman keras yang ia sediaknya. Selain itu katanya juga ada yang dalam tahap karantina.***

Klik disini untuk melanjutkan »»

205 Penderita AIDS Akibat Heteroseksual

SEBANYAK 44 persen dari 301 penderita HIV/AIDS di Riau tahun 2008 berasal dari berusia muda. Sementara 65 persen atau 205 kasus disebabkan heteroseksual.

‘’Kondisi ini harus menjadi perhatian semua elemen masyarakat. Tidak hanya dari kalangan generasi muda saja, tapi juga keluarga masyarakat,’’ kata Plt Kepala BKKBN Riau Drs H Pengadilan Nasution, Senin (24/11) sehubungan digelarnya lomba RAB dan Ferformance competition tahun 2008 di Mal SKA Pekanbaru.

Dipaparkan Pengadilan, usia yang paling banyak terjangkit HIV/AID itu antara 20-29 tahun, sedangkan yang berusia 30-39 berjumlah 114 orang atau 38 persen. Padahal paparnya usia 20-29 itu merupakan usia produktif manusia untuk berusaha dan berkarya. ‘’Jika mereka sudah terjebak dengan kasus HIV/AIDS masa depannya akan terganggu. Setidaknya, selain harus memikirkan keburuhan hidup, mereka juga harus intensif merawat diri,’’ paparnya.

Pengadilan juga mengimbau agar generasi muda segera meninggalkan ketergantungan terhadap narkotika serta pemakaian alat suntik secara bergantian. ‘’Ini juga bisa menyebabkan seseorang terjangkit HIV/AIDS. Bahkan 76 orang atau 25 persen penderita HIV/AIDS di Riau diakibatkan napza dan alat suntik,’’ katanya lagi.

Menjawab soal penyebab terjadinya heteroseksual atau gontaganti alat suntik, Pengadilan mengatakan masih rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja. Khususnya dalam hal hal cara-cara melindungi diri dari prilaku seksual berisiko, kehamilan tidak diingini, IMS serta HIV/AIDS.

‘’Makanya saya memberikan apresiasi positif terhadap upaya-upaya sosialisasi tentang HIV/AIDS serta keseharan reproduksi remaja dalam bentuk lomba Rab dan Ferformance competition yang dilaksanakan PKBI dan BKKBN ini. Setidaknya kita telah berupaya memproteksi generasi muda terhadap HIV/AIDS,’’ paparnya.(ril)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Di Percetakan Riau Pos

DIPERCETAKAN: Yasril saat menjelaskan pembuatan koran di ruang percetakan Riau pos.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Tamu Redaksi

BUAT KORAN: Asisten Redaktur Pelaksana Riau Po Yasril saat menjelaskan cara membuat koran kepada para tamu redaksi Riau Pos beberapa waktu lalu

Klik disini untuk melanjutkan »»

Di Singkawang

Di SINGKAWANG: Saat berada di perkampungan China di Singkawang, Kalbar bersama Kabag Humas Pemkab Kampar beberapa waktu lalu.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Konfrensi Pemimpin Negara-negara muslim

MELIPUT: Di sela-sela peliputan konfrensi internasional pemimpin negara-negara muslim tentang kependudukan, di Bali beberapa waktu lalu

Klik disini untuk melanjutkan »»

Di Museum Serawak

DI MUSEUM SERAWAK:

Foto bersama dengan Pengurus Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) se Indonesia di Museum Serawak, beberapa waktu lalu.

Klik disini untuk melanjutkan »»

Di Entikong

Klik disini untuk melanjutkan »»

Di Serawak

Foto bersama dengan pimpinan RTM di depan auditorium P Ramlee di Serawak, beberapa waktu lalu

Klik disini untuk melanjutkan »»

Bersama Konjen RI di Serawak

di Serawak Malaysia

Bersama Konjen RI di Serawak, Malaysia saat kunjungan muhibah jurnalist Nusantara ke Sabah, Serawak Malaysia beberapa waktu lalu

Klik disini untuk melanjutkan »»

Petugas Perairan Indonesia Tangkap Kapal Berbendera Malaysia

DUA kapal nelayan berbendera Malaysia dengan 10 anak buah kapal berkebangsaan Myanmar ditangkap petugas Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) sektor wilayah barat dalam operasi Gurita VI, sabtu (22/11/2008).

Kedua kapal dengan dua nahkoda berkebangsaan Malaysia itu ditangkap saat menangkap ikan di dua lokasi berbeda di perairan Provinsi Riau, Indonesia. Di dalam kapal juga ditemukan berton-ton ikan hasil tangkpan.

Komandan sektor wilayah barat, Bakorkamla, Letkol Roni Saleh didampingi Kapten kapal pengawas Hiu 10, Martin, kepada wartawan, termasuk wartawan Riau Pos menjelaskan kronologis penangkapan. Sabtu (22/11) dini hari, sekitar pukul 03.00 WIB, kapal pengawas Hiu 10 mulai bergerak dengan kecepatan sedang dari perairan Dumai menuju perairan Selat Melaka, agar tidak dicurigai oleh kapal-kapal yang menjaring.

Ternyata pergerakan itu cukup efektif, sekitar pukul 08.00 WIB, radar kapal pengawas Hiu 10 dari jarak 20 mil berhasil mendeteksi keberadaan kapal asing tersebut dan terus mendekatinya. Setelah dipastikan dengan mengguna teropong bahwa kapal yang terdeteksi itu adalah kapal asing, kapal pengawas Hiu 10 mulai meningkatkan kecepatan kapal.

“Kami berhasil menghadang dan menahan kapal KM PKFB 1168 beserta awaknya diposisi 9 Mil dari pulau Tokong Simbang atau 14 Mil dari Pulau Jemur, Rohil. Kapal ini baru naik jaring dan mendapat ikan sebanyak 100Kg,’’ jelas Roni Saleh.

Kemudian kapal pengawas Hiu 10, langsung bergerak mengejar kapal yang lainnya. Aksi kejar-kejaranpun terjadi, petugas baru berhasil menangkap kapal KM. SLFA 4830, pada pukul 10.15 Wib dibatas Zona Econoic Exlusive. “Kapal yang kedua sudah bergerak kerah keluar, berada dilandas kontinen. Mereka sudah berhasil menjaring ikan sekitar 5 ton” tambahnya

Selain memasuki wilayah negara lain secara tidak sah, 12 orang nelayan itu melanggar peraturan berkenaan perikanan di Indonesia. “Mereka melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau (trowl) yang bisa merusak habitat dilaut”katanya.

Di sampaikan Roni, kedua unit kapal ikan asing tersebut digiring kepelabuhan TPI Dumai, Minggu (23/11) dini hari. Seluruh awak kapal masih kita tahan untuk diproses lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.(*2/riau pos/ril)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Riau Buka Pintu bagi Investor Industri Hilir CPO

Atasi Gejolak Naker dan Harga Sawit

ANJLOKNYA harga tandan buah segar sebagai akibat turunnya harga jual Cruide Palm Oil (CPO) dunia akibat krisis global, mengharuskan pemerintah segera mencari solusi tepat memulihkan perekonomian. Terlebih lagi di sejumlah perusahaan besar saat ini terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu yang perlu menjadi pemikiran bersama adalah meujudkan berdirinya industri hilir sebagai upaya pengembangan usaha perkebunan sawit di Riau. Sebab selama ini, Riau dengan ladang sawitnya baru mampu sebatas menghasilkan minyak mentah dalam bentuk CPO untuk diekspor ke luar negeri.

Padahal jika di negeri ini juga berdiri sejumlah industri hilir yang mampu mengolah CPO atau pun minyak sawit menjadi produk bernilai tinggi, dipastikan akan mampu memperbaiki taraf perekonomian, baik secara makro maupun mikro. Bahkan sejumlah tenaga kerja yang mengalami PHK pun akan bisa teratasi.

Hingga saat ini, Riau masih berangan-angan mengembangkan industri hilir CPO. Padahal Malaysia yang juga sebagai negara pengekspor CPO telah terlebih dahulu mendirikan industri hilir.

Sehingga kalau Indonesia baru mampu mampu mengekspor lebih 75 persen hasil ladang sawit dalam bentuk minyak mentah atau CPO, di Malaysia lebih 80 persen hasil ekspornya dalam bentuk produk bernilai tinggi hasil pengolahan minyak sawit (CPO) tersebut.

Malaysia malah mampu menghasilkan lebih 120 jenis produk bernilai tinggi yang mereka kelompokkan dalam bentuk produk makanan dan non makanan. Seperti minyak goreng mentega, alat kosmetik dan sebagainya. Sedangkan industri hilir di Indonesia hanya mampu menghasilkan belasan produk hasil turunanan CPO, Riau yang juga merupakan daerah pengekspor CPO hingga kini belum memiliki industri hilir.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Riau Hj Tiolina Pangraribun pendirian industri hilir tersebut sangat mutlak bagi Riau. Pemerintah Riau membuka pintu bagi pengusaha baik nasional maupun asing yang akan berinvestasi untuk mendirikan industri hilir pengolahan CPO.

Menurutnya. Bagi pengusaha yang akan berinvestasi silakan datang dan kita akan merespon positif. Produksi CPO yang dihasilkan daerah ini cukup besar sekali, namun karena belum adanya industri hilir sehingga pengolahan CPO menjadi produk lainnya tidak bisa dilakukan.

‘’Akibat tidak adanya industri hilir tersebut, turunnya harga jual CPO pasti akan berimbas kepada seluruh petani dan pekebun kelapa sawit, andaikan di daerah ini industri hilir tersebut ada CPO itu bisa dijual ke industri tersebut,’’ ujarnya.

Kedepan pengembangan dan pembangunan industri hilir tersebut harus dilakukan. Sebenarnya saat ini pembangunan industri hilir tersebut sudah mulai dibangun, namun belum selesai yakni pembangunan pabrik biodisel di Kota Dumai.

Saat ini, lanjutnya lagi ada empat pabrik biodisel yang akan dibangun, selain di Dumai pembangunan serupa akan dilakukan diberbagai daerah lainnya, sehingga produksi CPO yang dihasilkan Riau bisa terjual dengan baik.

‘’Kita optimistis, daerah ini pada suatu saat nanti akan menjadi pusat pengembangan industri hilir. Ini mengingat luas perkebunan kelapa sawit dan CPO yang dihasilkan cukup besar, karenanya perlu kerja keras semua pihak untuk mewujudkan hal itu,’’ ujarnya.(ril)***

Klik disini untuk melanjutkan »»

Wapres: Indonesia Tak Berarti Tanpa Riau

WAKIL Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla menyatakan Provinsi Riau ini sangat berarti bagi Indonesia. Indonesia tanpa Riau tidak berarti apa-apanya. Riau mempunyai andil yang sangat besar dalam pembangunan Indonesia, karenanya pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kebijakan pembangunan di daerah ini.

Pernyataan itu disampaikan Wapres saat menghadiri malam syukuran dan pengantar tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP dan Drs H Raja Mambang Mit yang digelar di Gedung Daerah Riau, Jumat (21/11), malam. Acara yang berjalan semarak dan khidmat itu juga dihadiri sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan juga dimeriahkan dengan penampilan artis dari Jakarta Kristina, Eddy Silitonga dan sejumlah artis lokal Riau.

‘’Sekali lagi saya katakan, Indonesia tidak berarti apa-apa tanpa Riau. Kekayaan yang disumbangkan negeri ini bagi kemajuan bangsa dan negara ini sungguh luar biasa besarnya. Karenanya pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pembangunan di daerah ini,’’ ujar Wapres.

Ditambahkan Wapres, tantangan Indonesia dan berbagai provinsi di Indonesia sungguh luar biasa beratnya. Tantangan yang ada di masing-masing daerah selalu berbeda-beda misalnya ada daerah yang masih kekurangan sarana dan prasarana infrastruktur dan berbagai persoalan lainnya.

Tantangan itu selalu berbeda, namun ada satu hal membedakannya. Apapun yang terjadi belahan dunia ini orang tidak pernah berhenti menggunakan energi. Orang bisa berhenti pergi bersiar atau tur keluar negeri ataupun orang bisa berhenti membeli peralatan elektronik akan tetapi orang tidak akan pernah berhenti menggunakan energi, apakah itu berasal dari minyak dan sebagainya. ‘’Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia umumnya dan Riau khususnya untuk hidup secara normal dan tidak berlebih-lebihan. Saya yakin ekonomi akan membaik jika kita bekerja dengan baik pula,’’ ujar Wapres.

Dalam kesempatan itu, Wapres juga memberikan ucapan selamat atas pelantikan HM Rusli Zainal dan Hr Mambang Mit sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Keberhasilan RZ dan MM dalam Pilgubri beberapa waktu lalu, karena pasangan yang akrab disapa RZ-MM dicintai oleh rakyat Riau.

‘’Biasanya kalau Pilkada di Indonesia, incumbent itu cuma ada dua saja pilihannya. Kalau berhasil menjadi nomor satu kalau kalah pasti kalahnya menjadi nomor empat dan sebagainya. Artinya apa, RZ telah berhasil dengan baik dalam Pilkada ini karena dicintai rakyatnya,’’ tutur Wapres.

Dalam pada itu, Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP mengajak seluruh elemen masyarakat dan kabupaten/kota di Riau bahu-membahu dalam melakukan berbagai pembangunan di daerah ini. Banyak ketertinggalan yang terjadi di daerah ini memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyelesaikan dan menuntaskan berbagai persoalan pembangunan tersebut.

‘’Kami mohon dukungan dari pemerintah pusat untuk menggesa berbagai pembangunan yang ada di daerah ini. Kepada kabupaten/kota saya mengajak marilah kita bahu membahu membangun negeri ini agar Riau yang kita cita-citakan yakni sebuah negeri yang cemerlang, gemilang dan terbilang dapat kita wujudkan,’’ ujar Rusli Zainal.(gem/riau pos)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Shalat Jumat

Salat Jumat: Foto usai shalat Jumat di Masjid Raya Kucing, Serawak Malaysia Timur

Klik disini untuk melanjutkan »»

Sisa-sisa Tsunami Aceh

Klik disini untuk melanjutkan »»

Saksi Bisu Gempa tsunami Aceh

Klik disini untuk melanjutkan »»

Riaupulp Akhirnya PHK 1.000 Karyawan

BERITA menakutkan bagi semua tenaga kerja dan juga termasuk karyawan di PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) itu akhirnya datang juga. Tidak mempan dengan langkah efiisiensi besar-besaran yang dilakukan manajemen RAPP, akhirnya perusahaan bubur kertas itu pun menempuh jalan terakhir berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya.

Presiden Direktur PT RAPP Rudi Fajar, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (20/11) mengatakan, PHK ini merupakan alternatif terakhir, untuk menjaga kelangsungan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Untuk tahap pertama, yang akan dimulai dalam pekan ini, tak kurang 1.000 orang karyawan unit produksi masuk daftar PHK, sedangkan 1.000 orang lainnya dirumahkan. Bila dalam perjalan selanjutnya kondisi perusahaan masih juga tidak membaik, khususnya terkait upaya pemenuhan keperluan bahan baku, RAPP (Riaupulp) tidak menutup kemungkinan akan mengambil tindakan PHK bagi mereka yang dirumahkan tersebut.

Dalam konferensi pers yang diikuti tak kurang dari 40 wartawan media cetak dan elektronik tersebut, Rudi yang didampingi Direktur Operasional RAPP Thomas Handoko, Manejer Perizinan Edward Wahab, Humas Nandik Sufaryono dan Troy Pantow menyebutkan, langkah PHK terhadap ribuan karyawan tersebut dilakukan sebagai dampak dari terganggunya aktivitas perusahaan terkait kondisi pasokan bahan baku kayu.

‘’Normalnya, RAPP mengolah tak kurang dari 6.000-7.000 ton per hari. Namun dengan kondisi saat ini, produksi yang bisa dilakukan hanya berkisar 2.000 ton. Kondisi ini menyebabkan perusahaan harus mengambil langkah efisiensi. Kami sudah mencoba menekan sejumlah biaya. Mulai dari operasional pabrik, listrik, perjalanan dinas. Namun, tetap saja itu tidak mampu menutupi operasional perusahaan,’’ jelas Rudi dengan mimik serius.

Lelaki muda, yang baru dipercaya memimpin perusahaan milik April Group tersebut beberapa tahun terakhir ini mengaku, kondisi saat ini adalah masa-masa tersulit dan keputusan yang diambil adalah melakukan PHK. ‘’Sebelumnya, kami sudah melakukan pemutusan kontrak dengan beberapa rekanan. Itu juga berimplikasi pada PHK terhadap karyawan perusahaan kontraktor tersebut. Jumlahnya juga mencapai ribuan orang. Tapi, itu memang sudah risiko supaya perusahaan bisa berjalan normal,’’ paparnya terkait isu pemutusan hubungan kerja sebelumnya sudah sempat beredar beberapa waktu lalu.

Penjelasan PT RAPP ini memang menjadi banyak pertanyaan bagi kalangan wartawan. Apalagi, informasi seputar PHK tersebut tidak dirinci secara tegas latar belakangnya. Rudi, dalam kesempatan tersebut sempat menyinggung perihal penahanan sebanyak satu juta meter kubik kayu milik PT RAPP yang tersebar di beberapa titik oleh pihak kepolisian.

‘’Kita berharap kayu tersebut bisa dimanfaatkan. Karena, dengan potensi sebesar itu bisa mendukung operasional pabrik satu hingga dua bulan ke depan dengan hitungan 6.000 ton per hari,’’ ujarnya.
Dalam rilis yang dibagikan, Direksi RAPP memberikan beberapa catatan, di antaranya adalah, supaya pemerintah Indonesia dapat menyelesaikan permasalahan yang menghambat kelancaran usaha perusahaan. Termasuk di antaranya untuk pasokan kayu PT RAPP dengan menegakkan kepastian hukum yang mendukung pada kelancaran usaha industri perkayuan, khususnya pulp dan kertas di Indonesia.

Selain faktor penahanan bahan baku kertas oleh kepolisian, Rudi juga sempat diberondong beberapa pertanyaan seputar pasokan yang mampu dipenuhi oleh areal Hutan Tanaman Industri (HTI). Hanya saja untuk hal ini, tidak ada jawaban dari perusahaan.

Lebih jauh seputar rencana PHK 1.000 orang karyawan, Humas RAPP Nandi Sufaryono menjelaskan, teknisnya akan dilakukan secara bertahap. ‘’Kita akan lakukan secara bertahap. Dalam beberapa hari ini namanya kita umumkan, setelah itu baru kita memroses hak-hak mereka, termasuk pesangon,’’ ujarnya.
Nandik juga tidak memperinci lebih detail tentang besaran uang pesangon yang akan diberikan perusahaan pengekspor pulp dan kertas terbesar di Asia ini bila melakukan PHK terhadap karyawannya.

‘’Pastinya, semua haknya akan dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita belum bisa menghitung besarnya, karena, tiap karyawan pastinya jumlahnya tidak akan sama. Jadi nanti akan disesuaikan dengan ketentuan,’’ katanya.

Ketika ditanya apakah langkah yang diambil perusahaan ini sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja, Rudi Fajar menyebutkan, pihaknya sudah berkoordinasi. Hanya saja, untuk teknisnya akan dibahas lebih jauh setelah ada pemberitahuan resmi kepada karyawan.
RAPP saat ini mempunyai tak kurang dari 4.000 karyawan yang direkrut langsung serta 10.000 karyawan tidak langsung. Jumlah tersebut, disebutkan Rudi Fajar, sudah termasuk tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk mendukung standarisasi produk yang akan digunakan untuk ekspor.

Tak kurang dari 53 orang tenaga kerja asing bekerja di areal usaha PT RAPP. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen di antaranya sudah dipulangkan ke negara asalnya karena pertimbangan efisiensi usaha perusahaan. ‘’Yah, termasuk ekspatriat, kita juga melakukan pengurangan. Tapi, hal tersebut sudah dilakukan beberapa waktu lalu, sebelum kondisi perusahaan seperti sekarang ini,’’ ungkapnya.

Karyawan Belum Mengambil Sikap
Rencana PHK ini sudah diketahui para pimpinan Serikat Pekerja (SP), Rabu (19/11) malam. Bahkan untuk menyikapinya, serikat pekerja menggelar rapat khusus, Kamis siang (20/11), di Balai Pekerja Riau Kompleks.

Hasilnya, karyawan hampir sepakat dapat menerima apapun keputusan top manajemen, dengan berbagai catatan. Tapi apa aksi yang akan diambil karyawan andai saja catatan yang bakal mereka tawarkan tidak dipenuhi, masih dirahasiakan. ‘’Ada empat keputusan yang disepakati, sambil kami menunggu keputusan manajemen,’’ kata koordinator Serikat Pekerja RAPP H Hamdani kepada Riau Pos di Pangkalankerinci. Saat diwawancarai, Hamdani didampingi lima orang pimpinan Serikat Pekerja dalam lingkungan RAPP.

Empat keputusan tersebut, pertama, karyawan sangat menyesalkan kebijakan PHK yang diambil oleh manajemen. Kedua, Karyawan menginginkan tidak akan terjadi lagi PHK pada perusahaan grup RAPP, jika hari ini (kemarin, red) sudah dilakukan. Ketiga, diserukan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat agar memperhatikan permasalahan bahan baku pada perusahaan RAPP. Keempat, terhentinya operasional RAPP akan membawa dampak kemiskinan baru terhadap ribuan orang.

Menurut mereka, hari ini 1.000 orang karyawan akan menerima panggilan resmi. Satu persatu mereka akan diberitahu, apa keputusan yang akan ditetapkan kepada orang per orang. Pilihannya cuma dua, PHK atau dirumahkan. Apapun keputusannya, Serikat Pekerja tetap melakukan konsolidasi untuk memperjuangkan catatan-catatan.

Catatan yang harus dipenuhi manajemen terkait rencana PHK ini adalah, pertama, PHK harus dilakukan menurut aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Seperti pembayaran uang pesangon setara dengan 25 kali nilai gaji pokok dan sebagainya. Kedua, karyawan yang dirumahkan tetap diberikan gaji bulanan sebesar satu bulan gaji. Ketiga, jangka waktu merumahkan harus ditetapkan, dan pada saat waktunya telah sampai, mereka dipekerjakan kembali. Keempat, pada saatnya perusahaan kembali normal, karyawan yang telah di-PHK dapat mengajukan lamaran kerja kembali.

Selanjutnya, dalam masa menunggu berakhirnya krisis perusahaan, Serikat Pekerja ikut memperjuangkan nasib perusahaan ke pihak eksternal. ‘’Kami akan menemui Bupati, Gubernur dan Presiden RI Bapak SBY. Kami juga segera bicara dengan Komisi III, Komisi IV dan Komisi IX DPR RI. Maksudnya, meminta tanggungjawab pemerintah terhadap jaminan bahan baku industri pulp di Indonesia, khususnya RAPP. Kami akan mendesak dikeluarkannya paket regulasi baru yang membuka peluang tersediianya bahan baku,’’ tegas Hamdani.

Meski bakal didepak, karyawan RAPP sangat percaya bahwa kemelut yang terjadi bukan disebabkan kesalahan perusahaan. Namun lebih pada tidak adanya kepastian hukum hingga menjerat RAPP pada polemik tak berujung. Selain itu, selama ini pemerintah belum mampu memberikan iklim nyaman dalam investasi, misalnya tidak memberikan jaminan bahan baku industri pulp.
‘’RAPP tidak bersalah dalam perkara-perkara illegal logging yang pernah terjadi. Buktinya, tidak ada satu orangpun dari manajemen yang bisa dutetapkan sebagai tersangka,’’ tambahnya.

Dampak Krisis Ekonomi
PHK yang dilakukan RAPP ini merupakan dampak krisis finansial global sehingga menjadikan biaya produksi naik tinggi. Pernyataan ini diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau Hamdani Tarigan kepada Riau Pos Kamis (20/11) kemarin, di Pekanbaru. Selain itu, banyaknya peraturan pemerintah yang menghambat investasi dan kepastian hukum tidak jelas di Riau juga menjadi sebab lain perusahaan melakukan PHK.

‘’Banyaknya pungutan liar dari preman dan kepastian hukum meupakan permasalahan yang ada saat ini. Inilah kondisi yang sangat memberatkan perusahaan. Sudahlah mengeluarkan biaya operasional besar, gaji karyawan harus dibayar juga,’’ jelas Hamdani Tarigan.

Menurut dia, RAPP mengambil keputusan untuk melakukan PHK terhadap 1.000 karyawan dan juga merumahkan sekitar 1.000 karyawan lainnya demi menjamin keberlangsungan operasional PT RAPP. Hamdani memastikan, masih ada lagi PHK lain yang akan dilakukan perusahaan di Riau. Dia memastikan sebanyak 1.000 karyawan lagi bakal di PHK.

‘’Semua kondisi sekarang karena krisis ekonomi yang berkepanjangan dan ekonomi global saat ini,’’ ujarnya.
Oleh sebab itu, Hamdani mengharapkan pemerintah lebih peduli dengan perusahaan. Seperti, peraturan daerah (Perda), penghambat investasi dihapuskan dan pemerintah harus bisa menjamin kepastian hukum bagi perusahaan.

Gubri Prihatin
Sementara itu Gubernur Riau (Gubri) Drs H Wan Abubakar MS mengaku prihatin dengan kebijakan PHK yang diambil PT RAPP. Gubri berharap, perusahaan bisa mengambil kebijakan yang lebih berpihak kepada karyawan sehingga tindakan PHK bisa diantisipasi.

‘’Yang jelas dengan kondisi yang ada saat ini kita sangat prihatin sekali. Kita sebenarnya tidak menghendaki hal itu terjadi, karenanya solusi terkait hal ini harus dicari dengan sebaik-baiknya sehingga karyawan tidak menerima dampaknya,’’ ujar Wan Abubakar di Pekanbaru, Kamis (20/11).

Menurut Wan Abubakar, titik persoalan yang harus ditelusuri adalah apakah tindakan ini diambil karena krisis global yang terjadi saat ini atau karena perusahaan kekurangan pasokan bahan baku akibat berbagai kebijakan yang dihadapi perusahaan tersebut. Jika persoalan yang dihadapi perusahaan karena terjadi krisis global, tentunya pemerintah pusat harus mencari keluarnya, karena persoalan seperti ini terjadi secara menyeluruh dan global tidak hanya di Riau saja akan tetapi dibelahan dunia lainnya. Sebaliknya kalau persoalan ini terjadi karena persoalan kekurangan bahan baku industri tentu jalan keluarnya juga harus dilakukan.

‘’Beberapa waktu lalu kita sudah meminta laporan dari perusahaan terkait hal ini secara tertulis, namun sampai sekarang perusahaan belum memberikannya,’’ ujarnya.

Berikan Peluang Direkrut Kembali
Nada keprihatinan juga diungkapkan Ketua DPRD Riau H Johar Firdaus. Meski demikian, Johar juga berharap, setelah melakukan PHK perusahaan juga memberikan peluang kepada karyawan yang di-PHK untuk direkrut kembali jika kondisi perusahaan sudah membaik.

‘’Memang pihak manajemen PT RAPP telah melakukan pertemuan dengan saya sebelum mereka memutuskan untuk mem-PHK 2.000 karyawannya. Dalam pertemuan tersebut langsung dihadiri oleh Dirut PT RAPP Rudi Fajar dan menjelaskan masalah yang dihadapi oleh perusahaan pulp terbesar di Asia tersebut,’’ kata Johar Firdaus.

Caleg DPRD Riau Dapil Rohil-Rohul nomor urut dua ini mengharapkan, kepada karyawan yang di PHK dapat sabar menerima cobaan ini. Di samping itu jika suatu saat situasi perusahaan sudah membaik, maka karyawan ini diproritaskan untuk diterima kembali.

Johar lebih jauh mengatakan, dalam pertemuan tersebut dirinya mengharapkan sebelum melakukan PHK terhadap karyawan, sedapat mungkin kebijakan tersebut melalui proses yang ketat. Dalam artian, antara tuntutan kondisi perusahaan dengan upaya PHK harus benar-benar dipertimbangkan secara matang.
‘’Memang situasi yang dihadapi perusahaan begitu sulit. Karena keterbatasan bahan baku, ditambah lagi dengan situasi krisis global menyebabkan perusahaan yang hasil produksinya diekspor ini tidak bisa mengambil alternatif lain selain melakukan PHK,’’ ujar Johar.

Selain memberikan prioritas untuk direkrut kembali, sesuai dengan ketentuan dan peraturan Tenaga Kerja, Johar mengharapkan pihak perusahaan dapat memberikan pesangon kepada karyawan yang di-PHK. Pesangon ini penting artinya bagi karyawan untuk menyambung hidup dan mempergunakan dana tersebut untuk usaha lainnya.

‘’Saya tadi juga sudah menyarankan kepada pihak manajemen RAPP untuk melakukan koordinasi dengan pihak aparat keamanan. Bagaimanapun PHK ini memiliki kerawanan sosial,’’ kata Johar mengakhiri. .(bud/new/wws/gem/bun/fia/ril)

Klik disini untuk melanjutkan »»

Parlemen ala ‘’Cowboy’’

Catatan Akhir Pekan
Oleh YASRIL
Asisten Redaktur Pelaksana


‘’MENCARI yang tidak halal saja susah, apalagi yang halal. Resikonya ya, dipukuli orang’’ kata seorang penumpang oplet ketika melihat seorang copet dipermak massa.

Begitu ketatnya persaingan, sehingga sering orang lupa akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan etika-etika berlaku dalam menjalani kehidupan dan menghalalkan segala cara. Bahkan tidak sedikit orang berupaya membuat pembenaran-pembenaran sepihak. Sehingga yang salah pun terkadang dianggap sebagai hal yang lumrah.

Seperti yang dilakukan seorang copet. Karena tuntutan kehidupannya dan tidak ada pekerjaan lain yang menjadi topangan hidup, kejahatan pun dianggap suatu hal yang biasa.

Dalam tatanan kehidupan bermasyaarakat, persoalan serupa tidak hanya bisa dijumpai di masyarakat awam saja, tapi juga di sebagian kalangan intelektual atau calon inteletual, pengusaha, calon PNS atau PNS, anggota dewan atau pun calon anggota legislatif (Caleg) dan sebagainya.

Di lembaga wakil rakyat misalnya. Untuk mencapai keinginan duduk di kursi parlemen atau dewan, seorang caleg yang diusung partai akan melakukan berbagai cara agar keinginannya tercapai. Ada yang melakukan sosialisasi kepada kontestannya jauh-jauh hari. Ada yang bersandar pada kekuatan uang, sehingga tak segan-segan menjual harta benda, tanah, ternak, rumah, dan sebagainya. Bahkan ada pula yang melakukan kecurangan seperti memalsukan dokumen-dokumen, seperti ijazah, kartu tanda penduduk (KTP) dan sebagainya.

Tidak cukup sampai di situ saja, setelah duduk di lembaga terhormat dengan penghasilan dan fasilitas wah, terkadang masih ada oknum-oknum anggota dewan yang berprilaku cowboy, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, adu jotos di forum resmi dan ditonton rakyat banyak, berprilaku tidak wajar seperti main perempuan dan tidak mencerminkan keterwakilan rakyat.

Sebut saja masih adanya oknum anggota dewan yang dibagi dalam komisi-komisi dan seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat, malah sebaliknya mencari komisi fulus dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pengusaha, eksekutif dan sebagainya.
Sehingga tidak sedikit dari para wakil rakyat kita ini harus berhubungan dengan aparat penegak hukum. Bisa jadi tersandung kasus korupsi, menerima pemberian uang komisi, main perempuan.

Dan ini tidak hanya terjadi di satu dua partai politik, dan di level nasional saja, tapi merambah ke daerah, tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Pertanyaannya, apakah ini memang suatu hal yang lumrah? Atau akibat kurang ketatnya seleksi yang dilakukan, baik di tingkat partai, lembaga komisi pemilihan umum (KPU), panitia pengawas pemilu, atau pun kontestan sendiri yang asal pilih.
Sebagai contoh kurangnya selektifnya proses pemilihan caleg terlihat di saat pengumuman dan sosialisasi caleg ke masyarakat. Kontestan hanya diperlihatkan pada nama, foto dan nomor urut saja, sementara identitas calon lainnya tidak diumumkan, seperti ijazah, alamat tempat tinggal, pengalaman organisasi.

Pengumuman yang tidak transparan dari lembaga KPU ini jelas memberi andil terlahirnya caleg-caleg cowboy di parlemen. Sebab, tanpa pengumuman yang transparan itu masyarakat tidak bisa menilai, apakah para seorang calon itu sudah bersikap jujur atau malah sebaliknya melakukan pembohongan publik, seperti memalsukan ijazah atau KTP, pernah terpidana dan sebagainya.

Bahkan bisa jadi caleg yang diusung parpol itu tidak terbiasa dalam organisasi kemasyarakatan dan tidak memiliki pandangan luas terhadap kepentingan rakyat. Jika orang-orang seperti ini yang terpilih, bukan tidak mungkin setelah masuk ke lembaga terhormat hanya mampu datang duduk diam duait (4D).

Artinya masuk ke lembaga ini hanya untuk datang menandatangai absen, duduk sebentar, kalau pun ada yang akan dibahas hanya diam, karena tidak menguasai masalah dan ujung-ujungnya menerima duit atau uang honor.

Kalau inilah yang akan terjadi pada 2009 nanti, sungguh suatu penyesalan panjang bagi rakyat Indonesia. Karena baru bisa memilih lagi setelah lima tahun kedepan..
Tapi yang pasti, cara-cara seperti ini tidak boleh lagi terjadi di lembaga wakil rakyat. Wakil rakyat haruslah benar-benar menjadi lembaga yang menyuarakan aspirasi rakyat, bukan sebaliknya sebagai ladang rupiah atau dolar bagi mereka yang duduk di sana.

Nah, jika ini yang kita maksudkan, maka seharusnya pula, dalam Pemilu legislatif 2009 nanti, rakyat jangan lagi terkecoh oleh ulah oknum-oknum caleg yang bakal jadi cowboy di parlemen.***
yasril123@yahoo.co.id
yasrilriau.blogspot.com

Klik disini untuk melanjutkan »»

Lintang Si Anak Malang

Pendidikan dasar adalah wajib dan terbuka bagi semua anak-anak.
Konvensi Hak-hak Anak PBB, 20 November 1989

Namanya Lintang, murid kelas enam sekolah dasar. Ayah ada, ibu tiada. Anak kecil berkulit hitam yang telah piatu ini tak punya seragam sekolah yang layak, tak memiliki cukup buku pelajaran dan bahkan pergi ke sekolahnya dengan berkaki ayam. Tapi, Lintang tetap sangat bersemangat untuk bersekolah, tersebab ia punya cita-cita yang tinggi; tak ingin jadi kuli. Sama sekali ia tak peduli dengan kemiskinan yang mendera diri dan keluarganya.

Lintang memang seorang anak dari keluarga miskin. Ayahnya, hanya seorang nelayan, yang hanya menggantungkan hidup dari lautan luas dan tak ada pekerjaan lain. Bila laut memberikan ikan-ikannya, maka Lintang, ayah dan tiga adik-adiknya bisa makan, bisa hidup. Tapi sebaliknya, bila laut tak memberikan rezeki apapun kepada sang ayah, maka Lintang pun hanya bisa menghibur adik-adiknya agar bersabar dan banyak berdoa untuk ayah mereka.

Meski hanya anak seorang nelayan miskin, Lintang diberikan Allah SWT anugerah otak yang topcer. Pada mata pelajaran berhitung misalnya, Lintang mampu menambah, mengali, membagi atau mengurangkan angka-angka, di luar kepalanya dan dalam waktu yang sangat cepat pula. Ketika cerdas-cermat antar-SD se-kecamatan, Lintang menjadikan sekolahnya, SD Muhammadiyah menjadi Juara 1, karena soal terakhir tentang berhitung dijawabnya dengan cepat dan benar.

Meraih prestasi Juara 1 Cerdas Cermat se-Kecamatan, membuat Lintang riang bukan kepalang. Ia pun ingin memperlihatkan piagam penghargaan yang diraihnya itu kepada ayahnya tercinta secepat-cepatnya. Dengan amat kencang, sepeda dikayuhnya saat pulang menuju rumah.

Tapi apalah daya, ketika sampai di rumah, hanya adik-adiknya yang menunggu. Sementara sang ayah, belum pulang melaut. Lintang pun menunggu, menunggu, di depan gubuknya yang reot. Sehari..., dua hari..., sampai lima hari, ayahnya tak juga pulang melaut. Saat memandang ke langit yang gelap, air mata Lintang meleleh. Ia sadar benar, ayahnya tercinta, tak akan pernah kembali lagi ke rumah. Ayahnya telah tiada karena laut telah menelannya.

Sepucuk surat pun, kemudian, dilayangkan Lintang kepada gurunya, Muslimah dan teman-temannya di SD Muhammadiyah. Isi suratnya singkat, ‘’Ayahku telah meninggal dan aku berhenti sekolah.’’
Begitulah akhir kisah Lintang. Yatim-piatu berotak topcer ini, yang memiliki semangat sekolah sungguh-sungguh luar biasa, berprestasi hebat dan bercita-cita tinggi, akhirnya memilih menyerah. Hidup yatim-piatu, kemiskinan yang mendera dan kewajibannya menghidupi adik-adiknya, memaksa Lintang harus meninggalkan mimpi-mimpinya dan mengambil keputusan pahit: putus sekolah!
Kisah Lintang yang malang itu, hanyalah penggalan film Laskar Pelangi, yang belakangan ini sedang ramai ditonton masyarakat Kota Pekanbaru. Meski hanya sebuah film, namun keadaan serupa, di alam nyata di Indonesia, termasuk di Riau, masih banyak terjadi.

‘’Universal Education’’
Hari ini, hampir dua dasawarsa yang lalu, tepatnya 20 November 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati Konvensi Internasional Hak-Hak Anak. Salah satu pasal dalam konvensi itu, yakni pasal 28, menegaskan bahwa ‘’Pendidikan dasar adalah wajib dan terbuka bagi semua anak-anak.’’ Pasal ini merupakan tindak lanjut dari pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang menyatakan ‘’Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar...’’

Indonesia sebagai salah satu negara peserta konvensi dan tergabung dalam PBB menyatakan sepakat dengan ketentuan yang menegaskan ‘’Anak-anak wajib bersekolah’’ itu. Bahkan sejak 1984, Indonesia telah menggulirkan Program Wajib Belajar (Wajar, compulsory education), dari enam tahun, kemudian sembilan tahun untuk anak-anak di negeri ini. Program Wajar ini adalah program yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak usia sekolah untuk menikmati pendidikan tanpa beban biaya apapun.

Pada beberapa daerah ‘surplus’ APBD, terutama kabupaten/kota yang kaya SDA di daerahnya, seperti Kabupaten Bengkalis, Program Wajar itu bahkan sudah sampai 12 tahun. Di negeri Terubuk itu, Wajar 12 Tahun telah diresmikan Bupati Bengkalis H Syamsurizal dengan 12 kali pemukulan gong pada saat peringatan Hari Pendidikan Nasional 2005 lalu.

Karena Program Wajar berimplikasi terhadap pembebasan biaya pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, maka dengan Wajar 12 Tahun itu, seluruh anak-anak yang berusia sampai 18 tahun di Kabupaten Bengkalis, diwajibkan bersekolah sampai tamat SMA. Bilamana ada yang tidak mampu membiayai seperti kisah Lintang yang malang dalam film Laskar Pelangi, maka Pemkab Bengkalis yang mengambil-alih tanggungjawab membiayainya.

Tentu saja, bukan hanya Kabupaten Bengkalis di Indonesia yang kini sudah menerapkan Program Wajar 12 Tahun itu. Sejumlah daerah, sebut saja Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali, Kabupaten Kediri di Jawa Timur, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta di DI Yogyakarta, Kota Samarinda di Kalimantan Timur, Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah, juga telah menerapkan Wajar 12 Tahun itu.
Kota Bantul di DI Yogyakarta adalah salah satu daerah yang patut ditiru karena kepeduliannya yang luar biasa terhadap pendidikan anak-anak di daerahnya. Sebelum menerapkan Wajar 12 Tahun pada 2005 lalu, Pemkab Bantul melakukan penelitian terhadap anak-anak yang lulus SMP di daerahnya, kemudian dibandingkan yang mendaftar di SMA-sederajat. Ternyata, dari 11.000 lebih lulusan SMP, hanya 9.500 kurang yang mendaftar di SMA. Selebihnya tidak bisa mendaftar atau putus sekolah dengan alasan terbesar tidak mempunyai biaya.

Berlatar belakang fakta inilah, kemudian Pemkab Bantul menerapkan Wajar 12 Tahun. Sejumlah program pun digulirkan untuk menyukseskan Wajar 12 Tahun itu, seperti program retrieval, beasiswa, community college, Paket C terhadap yang putus sekolah dan lain-lain.
Tentu saja kita bangga dan memberikan dua jempol untuk daerah-daerah yang concern dan peduli dengan pendidikan anak-anak, terutama pada daerah-daerah yang memberlakukan Wajar 12 Tahun, sekaligus menerapkan universal education (pendidikan dapat dinikmati semua anak) di daerahnya, termasuk untuk anak-anak dari keluarga miskin.

Pada daerah-daerah concern seperti itu—yang telah menerapkan compulsory education dan universal education sekaligus— pemerintahnya tentu telah membentang selangit harapan; Takkan ada anak-anak di negeri ini yang bernasib seperti Lintang si anak malang!

Zulmansyah, wartawan, Ketua Pokja Sosialisasi dan Advokasi KPAID Riau.

Klik disini untuk melanjutkan »»